Penuntasan Kejahatan Perbankan Jangan Hanya “Lips Service”

NERACA

Jakarta - Menutup tahun 2013, Bank Indonesia dan Kejaksaan Agung diminta untuk tidak lupa menuntaskan kejahatan perbankan, baik kasus lama maupun yang baru, yang hingga kini belum tuntas. Sebut saja kasus PT Bank Modern Tbk dengan tersangka Samadikun Hartono yang terbukti menggelapkan fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp2,6 triliun dan kasus PT Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo senilai Rp1,3 triliun dengan buronan Eddy Tansil.

Apalagi pada 2014, pengawasan perbankan resmi beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga ditengarai penuntasan kasus kejahatan perbankan ini tidak menemukan jalan keluar alias mangkrak. Tak pelak, hal ini membuat ekonom Ahmad Erani Yustika berkomentar bahwa kasus ‘perampokan’ bank yang terjadi selama ini memang sulit untuk dilakukan pelacakan.

"Sekarang ini situasinya memang susah untuk melacak kegiatan (kejahatan perbankan) tersebut," katanya kepada Neraca, Minggu (29/12) pekan lalu. Meski begitu, lanjut dia, tidak semua kejahatan perbankan tidak bisa terlacak lantaran saat ini, baik teknologi perbankan maupun instrumen atau regulasi, telah tersedia.

Hanya saja, Erani melihat jika semua kegiatan tersebut tinggal dilihat dari dasar hukumnya seperti saja. "Saya contohkan BPR Mutiara Artha Pratama, yang izin usahanya dicabut sejak tanggal 23 Desember 2013. Mereka bisa saja menggugat asalkan memang ada yang tidak sesuai dari keputusan Bank Indonesia tersebut,” terangnya.

Mengenai pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Erani menilai tidak akan ada masalah, sepanjang masih dilakukannya koordinasi karena sifatnya masih peralihan. "Yang penting koordinasi antarlembaga. Karena semua aturan mainnya masih sama, infrastrukturnya masih sama. Jadi tidak ada masalah. Intinya, ketika akan mengambil suatu keputusan harus berdasarkan regulasi yang berlaku," kata dia.

Lebih lanjut Erani menjelaskan, terkait dengan pengucuran dana tambahan kepada PT Bank Mutiara Tbk yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp1,5 triliun dan penutupan 51 buah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), apabila terdapat keganjilan maka Komisi XI DPR bisa melakukan pemanggilan terhadap Bank Indonesia maupun LPS.

"Kalau memang ada keganjilan dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka Komisi XI DPR tinggal memanggil saja LPS, Bank Indonesia (BI) atau lembaga yang berkaitan. Kemudian dilihat dari sisi mana pertimbangannya, lalu kalau pengucuran dana bagaimana dan penutupannya seperti apa,” imbuh Erani.

Ketika ditanya, apakah ada kaitannya dengan modus ‘perampokan’ bank, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu) 2014, Erani enggan menjawab dengan pasti. “Wah, kalau modus ‘perampokan’ perbankan menjelang pemilu saya tidak bisa menjelaskan. Silahkan saja bertanya ke pengamat politik bagaimana korelasinya,” timpal Erani.

Modus kejahatan perbankan

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Setia Untung Arimuladi, mengaku jika sepanjang tahun ini pihaknya sudah menindak tindakan korupsi yang mencapai 1.646 kasus, termasuk didalamnya kejahatan perbankan. Namun sayang, dia tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah kejahatan perbankan yang terjadi pada 2013.

“Yang pasti, kejahatan perbankan akan selalu menjadi perhatian utama Kejagung. Kita akan menyelidiki dan menuntaskan kasus kejahatan perbankan, baik dari kasus baru maupun kasus lama," klaim Setia kepada Neraca, pekan lalu. Dia memberi contoh bahwa saat ini Kejagung memberikan perhatian khusus pada kasus kredit PT Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo dengan buronan Eddy Tansil alias Tan Tjoe Hong, dengan nilai total Rp1,3 triliun.

Menurut Setia, dirinya optimistis akan mengekstradisi Eddy Tansil, mantan bos Golden Key Group, ke Indonesia pada 2014 lantaran keberadaannya terdeteksi tengah berada di China sejak 2011 dan secepatnya akan ditindaklanjuti melalui permohonan ekstradisi. Selain itu, Kejagung juga menyatakan penyerahan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Andrian Kiki Ariawan dari Australia, paling lambat dilaksanakan pada 16 Februari 2014 mendatang.

Adapun mengenai fenomena kejahatan perbankan yang sering berulang menjelang pemilihan umum (pemilu), menurut Setia, pihaknya belum mengendus adanya kejahatan perbankan tersebut. Namun menurut Setia, biasanya kejahatan perbankan menjelang pemilu memiliki pola kejahatan melalui suatu pembuatan kebijakan agar aliran uang negara bisa digunakan dalam pemenangan dalam pemilu.

"Kejahatan perbankan memang seringkali terjadi dan dapat dilihat melalui siklusnya yang sering terjadi ketika jelang pemilu," tutur dia. Akan tetapi, lanjut dia, hal itu tidak mengendurkan langkah Kejagung untuk terus menyelidiki apabila terdapat indikasi modus seperti itu. Dia pun menegaskan pihaknya akan menyelesaikan kasus-kasus perbankan yang terjadi di Indonesia yang telah merugikan negara.

Kejagung mempunyai komitmen yang kuat dan akan berkoordinasi dengan pihak lain untuk menyelesaikan kasus kejahatan perbankan. "Kasus kejahatan perbankan menjadi salah satu prioritas utama dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi," tegas Setia.

Klaim bank sehat

Sementara Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menilai, meskipun PT Bank Mutiara Tbk kembali dikucuri Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp1,5 triliun, namun bekas Bank Century tersebut diklaim masih dalam keadaan sehat.

“Kalau dilihat dari kualitas aset yang dimiliki dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), kita merasa (Bank Mutiara) sudah baik. Tapi, kami menitipkan kepada Manajemen Mutiara termasuk pemegang saham, dalam hal ini LPS, untuk tetap fokus mengelola bank dengan hati-hati,” ungkap Agus Marto.

Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada Manajemen Bank Mutiara untuk segera menindaklanjuti lima debitur bermasalah, di mana ke lima debitur ini menyebabkan CAR bekas Bank Century itu berada di bawah delapan persen seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Agus Marto juga meminta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk ikut mendukung agar Bank Mutiara bisa memperbaiki kredit macetnya. [ardi]

Related posts