NERACA

Jakarta - Sektor energi masih diandalkan untuk penerimaan negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa sektor tersebut telah menyumbang bagi negara sebesar Rp398,4 triliun. Hal tersebut seperti dikatakan Menteri ESDM Jero Wacik dalam Konferensi Pers Akhir Tahun di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Jero menjelaskan sektor energi adalah salah satu sektor yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Tidak hanya menyumbang bagi penerimaan negera, sektor tersebut juga mampu menyediakan pasokan kebutuhan energi, bahan baku industri dan meciptakan lapangan pekerjaan. "Selain itu, sektor energi mampu menarik investasi serta mendorong pertumbuhan daerah," katanya.

Dijelaskan Jero, dari penerimaan negara pada 2013 yang mencapai Rp398 triliun tersebut, terdiri dari penerimaan minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 252,4 triliun, pertambangan umum Rp 145,1 triliun dan panas bumi sebesar Rp 0,87 triliun. "Secara umum, Kementerian ESDM telah berusaha bekerja keras untuk mencapai target penerimaan negara," kata Jero.

Selain itu, realisasi produksi energi 2013 mencapai 6,87 juta barel setara minyak per hari. Hal itu terdiri dari realisasi lifting minyak bumi 826 barel per hari, lifting gas bumi sebesar 1.204 barel setara minyak per hari, dan batu bara sebesar 4.841 barel setara minyak per hari. "Sedang realisasi volume BBM bersubsidi 2013 sebesar 46,51 juta Kilo Liter (KL). Ada penghematan 1,49 juta KL dibanding kuota 48 juta KL," kata Jero.

Sementara untuk 2014, Jero menjelaskan, pihaknya menargetkan penerimaan negara mencapai Rp445 triliun. "Target penerimaan itu terdiri dari sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp286,02 triliun, gas bumi sebesar Rp158,4 triliun, dan batu bara sebesar Rp0,57 triliun," ungkap dia.

Hemat Energi

Untuk mengimbangi pertumbuhan konsumsi energi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai bahwa Indonesia perlu menghemat 4,4 juta kilo liter sampai dengan 2014. Sedangkan kebutuhan energi diperkirakan meningkat 2.518 juta setara barel minyak (SBM) tahun 2030 dari 1.043 juta SBM tahun 2011.

Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar mengatakan outlook energi Indonesia tahun 2013 merupakan peluncuran berkala yang sudah diluncurkan untuk kelima kalinya. "Outlook energi ini merupakan kontribusi BPPT atas isu-isu penting perkembangan energi di masa depan berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, direncanakan setiap tahun serta akan mengalami modifikasi," katanya.

Marzan memandang permasalahan energi sektor transportasi menjadi fokus perhatian karena dominannya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab BBM paling mudah diakses akibat sistem transportasi di Indonesia masih berbasis minyak sehingga meningkatkan jumlah subsidi.

Sementara itu, di sektor energi terbarukan hingga tahun 2030 mencapai 17,5% dari total penggunaan energi. Jumlah ini lanjut Marzan seharusnya dicapai tahun 2025. Oleh karena itu perlu memperbaharui kebijakan, implementasi untuk mendorong mix energy atau bauran energi.

Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi BPPT Adiarso juga memandang perlunya optimalisasi energi alternatif untuk sektor transportasi seperti biodiesel dan compressed natural gas (CNG) untuk menggantikan bensin atau premium pada kendaraan umum dan kendaraan dinas. Bahkan CNG juga bisa digunakan untuk bus besar dan busway. "Hingga tahun 2030 diperkirakan akan ada penambahan 1.000 unit kendaraan busway atau naik 3% per tahun, angkot enam persen per tahun dan kendaraan dinas 15% per tahun," ucapnya.

Meski sektor energi menyumbang cukup besar dalam penerimaan negeri, namun menurut Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan sektor energi masih menyisakan segudang masalah, salah satunya adalah tata kelola energi yang masih tumpang tindih. Hal ini kemudian berdampak pada lambatnya pertumbuhan pembangunan sektor energi. "Harmonisasi regulasi masih bermasalah. Seringnya sama-sama di level eksekutif seperti PP dengan Permen saling tumpang tindih," ujarnya.

Tumpang tindih tersebut sangat terasa di sektor energi terutama eksplorasi. Padahal, menurut Komaidi, eksplorasi sangat diperlukan untuk menemukan sumber baru guna menambah cadangan energi nasional. "Pengeboran eksplorasi banyak bermasalah pada perizinan," kata dia.

Kemudian permasalahan perizinan semakin parah dengan pemberlakuan otonomi daerah. Menurut dia, rantai birokrasi dalam pengurusan perizinan penggunaan lahan untuk eksplorasi semakin panjang dengan adanya otonomi daerah. "Dengan adanya otonomi daerah, permasalahan semakin meningkat. Akhirnya berdampak pada pengeluaran investasi, jadi naik," kata Komaidi.

Banyaknya faktor penghambat tersebut membuat investasi tidak sebanding dengan banyaknya eksplorasi. Sebagian besar dana investasi tersebut tidak diperuntukkan bagi kegiatan eksplorasi melainkan hanya untuk memenuhi syarat administrasi. "Kalau dana eksplorasi lebih kecil dari administrasi, maka jangan harap cadangan minyak kita bertambah dan ketahanan energi kita semakin kuat," pungkasnya.