2014, Tahun Transisi Ekonomi

Perekonomian Indonesia memasuki tahun 2014 akan diwarnai perubahan yang cukup signifikan. Pasalnya, akan terjadi pergantian pemerintahan lama ke pemerintahan baru hasil pemilihan umum sehingga wajar disebut tahun transisi. Karena dibutuhkan ekstra kerja keras supaya arus investasi tak terganggu ketidakpastian yang menyertai transisi kepala pemerintahan nanti.

Berbeda dengan kondisi 2013 dimana telah terjadi perlambatan ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan membengkaknya defisit neraca perdagangan Indonesia dan defisit transaksi berjalan (current account).

Saat itu, Indonesia juga menghadapi pemilihan umum (pemilu) di tengah gejolak perekonomian global. Tingkat pertumbuhan investasi pada tahun 2009 hanya 3,3%, jauh di bawah laju pertumbuhan pada tahun 2008 yang mencapai 11,96%. Perkiraan melambatnya laju investasididasari pertimbangan bahwa tahun depan, figur-figur politik yang ada di pemerintahan diyakini tidak akan membuat kebijakan yang ekstrem demi menjaga suara pemilih masing-masing. Selain itu, pelaksanaan pemilu juga bisa berdampak pada kondisi keamanan. Karena itu, investor diperkirakan memilih wait and see.

Realisasi investasi diperkirakan baru dimulai kuartal IV/2014, saat transisi usai ketika presiden baru sudah terpilih. Seperti dikatakan Ketua Umum Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung belum lama ini, apabila pemilu 2014 berjalan lancar dan Indonesia mendapatkan pemimpin yang dinilai kompeten, barulah muncul kepercayaan yang akan menggerakkan investasi ke dalam negeri. Namun, Standard Chartered Bank menilai dampak pemilu tidak akan terlalu besar terhadap laju penanaman modal secara langsung, khususnya yang berasal dari luar negeri (PMA).

Penyebabnya, PMA biasanya memiliki horizonnya jangka panjang. Investor lebih melihat populasi Indonesia serta jumlah kelas menengah yang terus tumbuh. Karena itu, investasi tetap akan masuk selagi prospek itu terjaga. Hal senada disampaikan Chairman British Chamber of Indonesia Haslam Preeston. Menurut dia, investor dari Inggris memang mengkhawatirkan pemilu. Namun, itu bukan isu terbesar. Kekhawatiran terbesar investor lebih pada kemampuan Indonesia untuk melakukan reformasi struktural, di antaranya di bidang ketenagakerjaan, korupsi, birokrasi, sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur.

Dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta serta kelas menengah sekitar 45 juta, Indonesia tetap menjadi pasar menarik bagi investor. Namun, modal pasar besar saja tidak cukup. Reformasi struktural di bidang infrastruktur dan ketenagakerjaan menjadi hal yang mendesak dilakukan untuk menggenjot investasi ke level lebih tinggi. Minimnya infrastruktur sudah sejak lama dikeluhkan banyak pihak.

Namun, pembangunan infrastruktur seolah jalan tempat. Lamanya pembebasan lahan, tarik ulur aturan pemerintah daerah dan pusat serta birokrasi yang tidak mendukung membuat banyak proyek terbengkalai. Di bidang ketenagakerjaan, perbaikan kualitas juga harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum (WEF) 2013- 2014, peringkat infrastruktur Indonesia hanya berada di peringkat 61 dari 148 negara sementara efisiensi tenaga kerja hanya berada di level 103.

Terlepas dari menumpuknya pekerjaan rumah (PR) yang ada, pemerintah sebenarnya sudah melakukan sejumlah terobosan . Di antaranya dengan memberlakukan hilirisasi industri pertambangan, pemberian insentif serta rencana untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI). Percepatan investasi juga dilakukan melalui penyederhanaan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan investasi. Selamat Tahun Baru 2014!



Related posts