Krisis pangan seringkali terjadi berulang. Namun kalangan analis menyebutkan kambing hitamnya adalah perubahan iklim global yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Perubahan iklim itulah yang menyebabkan gagal panen. Sementara itu, secara teknis, gejolak harga pangan dipengaruhi oleh lemahnya infrastruktur distribusi, nilai tukar mata uang, dan harga input pertanian.

Selain itu, kita melihat ada yang jauh lebih bersifat sistemik, saat terjadinya lonjakan harga dan krisis pangan karena faktor ulah manusia. Yang masuk dalam faktor ini adalah peran dominan kaum kapitalis, spekulasi di bursa berjangka, melemahnya peran negara, juga permainan swasta nasional dalam perdagangan.

Peran kapitalis dalam perdagangan pangan global. Mereka berdalih efisiensi distribusi antarnegara, korporasi multinasional (MNCs) sering mendorong perdagangan bebas pertanian dan pangan. Adapun tujuan yang hendak mereka capai adalah margin perdagangan. Hal ini mendorong ketergantungan pangan negara berkembang pada MNCs yang lebih mengendalikan stok dan harga pangan.

Lalu spekulasi di bursa berjangka komoditas, juga sering menjadi pemicu lonjakan harga pangan. Apalagi sejak bursa berjangka komoditas menjadi alternatif pengalihan modal dari bursa saham yang meredup akibat krisis ekonomi.

Hal penting lainnya, adalah dikebirinya peran negara untuk mengawal ketahanan pangan. Ini akibat intervensi lembaga keuangan multilateral saat krisis moneter di negara berkembang, termasuk Indonesia. Atas saran Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia,  anggaran dan subsidi pertanian dipangkas.

Budidaya pertanian diarahkan pada komoditas perkebunan penghasil devisa untuk membayar utang. Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada 1998 misalnya, telah memaksa Indonesia membuat kebijakan tidak populis yang justeru merugikan petani. Penghapusan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditas pangan pun ditempuh.

Akibatnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) dijadikan perusahaan umum (perum) pengemban misi ganda stabilisator harga beras dan berorientasi profit. Jika serius memperbaiki kondisi ini, peran tunggal Bulog untuk stabilisasi harga pangan pokok perlu dikembalikan. Payung hukum ke arah sana sangat diperlukan. Bulog akan fleksibel menyerap beras rakyat yang mendorong tumbuhnya lapangan kerja dan menunjang ketahanan pangan nasional.

Bagaimanapun, gejolak harga membuat pedagang kecil tidak nyaman berusaha. Konsumen berkurang dan mengeluh. Lonjakan harga pangan tak menguntungkan petani kecil, pedagang, dan konsumen. Karena itu, pengawasan atas stok beras swasta mutlak dilakukan. Payung hukum yang melarang penimbunan juga perlu diefektifkan. Jaringan informasi distribusi dan harga beras harus transparan.

Karena itu, Indonesia tidak perlu malu meniru China yang mampu menghukum berat penimbun bahan pokok. Karena upaya meningkatkan produksi pangan, menstabilkan harga pangan, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seringkali bermasalah. Kita melihat di lapangan memang ada sejumlah pengusaha besar ikut bermain dalam menentukan stok maupun harga bahan pangan jelang lebaran di negeri ini.