Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM menggandeng PT Jamkrida Sumatera Barat (Sumbar) untuk bekerja sama mempermudah penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan UMKM strategis di Provinsi Sumbar. "Kerja sama ini kami harapkan mampu mendorong perkuatan modal dan pembiayaan koperasi dan UMKM khususnya di Sumbar," kata Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPDB-KUMKM dengan PT Jamkrida Sumbar yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis.

Kemas menambahkan, bentuk kerja sama antara dua pihak adalah penjaminan kredit dari pinjaman dana bergulir yang akan digunakan sebagai tambahan modal kerja atau investasi bagi calon mitra. "Melalui kerjasama ini kami juga harapkan penyaluran dana bergulir di Sumbar akan meningkat," katanya.

Sementara itu Dirut PT Jamkrida Sumbar Munandar Kasim mengatakan kerja sama tersebut menjadi bentuk langkah maju karena selama ini Provinsi Sumbar masih sangat membutuhkan suntikan modal untuk meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM di wilayahnya. "Alokasi sebesar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar untuk Sumbar bukan jumlah yang kecil, tapi kami harapkan akan meningkat karena kebutuhan masyarakat di Sumbar itu besar," katanya.

Menurut dia, pengalaman pihaknya di lapangan selama ini, masyarakat di Sumbar sangat membutuhkan keberadaan perusahaan penjaminan karena sebagian besar pelaku KUMKM di Sumbar tidak memiliki kolateral sebagai jaminan untuk kredit perbankan.

PT Jamkrida Sumbar sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemberian penjaminan kredit untuk membantu debitur perorangan, UMKM, dan koperasi yang memperoleh kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dari sisi tingkat serapan dana bergulir, sampai saat ini Provinsi Sumbar telah menyerap dana bergulir mencapai Rp25 miliar atau 16,4 persen dari total penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM.

Secara nasional sejak 2008 hingga 24 Desember 2013 penyaluran dana bergulir telah mencapai Rp4,1 triliun yang disalurkan kepada 2.771 mitra di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan bahwa langkah kerjasama tersebut merupakan langkah yang tepat, khususnya bagi kalangan koperasi dan usaha mikro kecil di wilayahnya. “Perlu diketahui bahwa sebesar 98% dunia usaha di Sumbar merupakan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi. Artinya, perlu ada dukungan dari pemerintah untuk memberdayakan mereka, dalam hal ini bantuan permodalan dan penjaminan kredit”, kata Gubernur.

Gubernur mengakui bahwa kendala utama di Sumbar bagi koperasi dan UMK memang masalah permodalan. “Saya menjamin bahwa koperasi dan UMK di Sumbar layak mendapat bantuan kredit dari LPDB”, tandas dia.

Gubernur bercerita selama ini di Sumbar karena keterbatasan modal, UMK mendapat sokongan dana dari para tengkulak. Dengan bunga yang sangat tinggi, UMK mampu mengembalikan pinjaman modal itu tanpa pernah menunggak. “Maka, saya yakin bantuan permodalan LPDB ini tidak akan menimbulkan masalah terkait kredit macet”, tegas dia lagi.