Pemerintah Hentikan Penerimaan PNS Tahun Ini - Sedang Dikaji Mutasi

Sedang Dikaji Mutasi

Pemerintah Hentikan Penerimaan PNS Tahun Ini

Jakarta---Pemerintah tampaknya serius terkait pelaksanaan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan moratorium ini akan diberlakukan selama satu tahun pada 2011. “Yang pasti, satu tahun dulu (moratoriumnya), tapi harus ditata kembali kelembagaannya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, EE Mangindaan di Jakarta.

Lebih jauh Mangindaan menambahkan moratorium ini diterapkan karena saat ini belum ada kejelasan Saat berapa kebutuhan personil dari sebuah Kementerian Lembaga. "Dinasnya berapa, penyuluh pertanian berapa orang. Ini tidak jelas," urainya.

Selain itu, kata mantan Ketua Komisi II DPR ini, dengan diberlakukannya moratorium maka akan menyehatkan anggaran, pasalnya PNS yang pensiun banyak namun tambahan belanja pegawainya kurang. "Tunjangannya kan bisa ilang. Kita lihat 1-2 tahun, kan akan berbeda, ada variasinya," tambahnya.

Saat ditanyakan kapan pelaksanaan moratorium PNS ini, Mangindaan mengungkapkan tahun ini sudah dapat diberlakukan. "Tahun ini sudah bisa kita laksanakan. Ada sekitar 290-300 daerah yang dimoratorium," imbuhnya.

Adapun daerah atau kabupaten kota yang menjadi sasaran moratorium PNS ini adalah daerah yang belanja APBD nya diatas 50 persen."Itu salah satu yang dimoratorium. Anggarannya terlalu besar-itu, tahan dulu lah. Jangan dulu (belanja pegawai)," imbuhnya.

Caranya, kata dia, adalah dengan membatasi ikatan dinas yang ada. "Itu seperti yang di IPDN, sekolah tinggi STAN, yang sudah tahun ini lulus masa nggak kita angkat. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik juga," tuturnya.

Selain moratorium, kata Mangindaan, pemerintah juga mengkaji pemberlakuan mutasi. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan jumlah PNS antara daerah yang satu dengan yang lainnya memaksa pemerintah untuk melakukan mutasi. "Mutasi memang susah, kan ada yang tidak mau dimutasikan. Yang sudah terbiasa di Jakarta tidak mau ke daerah, misalnya di Manado," cetusnya.

Dikatakan Mangindaan, pemerintah kemungkinan akan merevisi PP 53 mengenai disiplin pegawai negeri, sehingga jika ada PNS yang menolak dimutasi akan ditindak secara tegas. "Karena kan saat ikatan dinas jelas, dia sanggup ditempatkan di mana saja. Berarti kalau menolak itu melanggar hukum yang ada. Kita akan tegas di sana," tutur Mangindaan.

Menurut Menteri PAN, mutasi merupakan salah satu alternatif bagi penyehatan PNS pada sebuah lembaga. "Itu salah satu alternatif (selain) moratorium (dan) pensiun dini," tambahnya.

Terkait alternatif pensiun dini, Mangindaan mengungkapkan telah ada PP 32 yang mengatur pensiun PNS. "(Namun) sedang direvisi karena belum (berhasil). Kita sedang coba kaji bagaimana memperkecil itu," jelasnya.

Dengan aturan baru, maka pemerintah berminat untuk menelurkan kebijakan seperti golden shaken, yakni pensiun dini secara sukarela. "Tapi itu tergantung negara yang punya anggaran," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Revitalisasi Citarum Butuh 7 Tahun

    NERACA   Bandung - Presiden Joko Widodo memperkirakan revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dapat diselesaikan dalam waktu…

Tahun Ini, CSAP Buka Dua Gerai Mitra 10

NERACA Jakarta –Genjot pertumbuhan penjualan, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) masih agresif perluas penetrasi pasar dengan membuka gerai Mitra…

Pasar Modal Indonesia Sudah Teruji dan Kebal - Dihantui Sentimen Tahun Politik

NERACA Jakarta – Tahun 2018 masih memberikan harapan positif bagi kinerja Bursa Efek Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…