Regulator Keputusan LPS - Suntik Mutiara Rp1,5 triliun

NERACA

Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon berpendapat keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengucurkan dana kepada Bank Mutiara merupakan hal tepat.“Tapi sejauh ini OJK belum dilibatkan terkait penanganan masalah pada industri perbankan, karena pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK akan berlaku 31 Desember mendatang,” kata Nelson di Jakarta, Senin (23/12).

Menurut dia, langkah tersebut memang merupakan kewajiban mereka untuk memenuhi ketersediaan modal bank umum guna mencukupi rasio kecukupan modal atau CAR (capital adequacy ratio) yang ditentukan harus sebesar 14%. “Tapi jika hingga tanggal 31 Desember masalah tersebut masih berlanjut, maka OJK akan terus melanjutkan prosesnya,” ujarnya

Nelson juga mengharapkan agar BI dan LPS bisa segera menuntaskan persoalan yang sedang dihadapi Bank Mutiara ini. “Mudah-mudahan masalah ini bisa ditemui solusinya. Bahwa, penyelesaian untuk mencapai KPPM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) itu masih dalam proses dan hari-hari ini sudah mencapai finalisasi," paparnya.

Senada dengan OJK, pihak bank sentral pun menyambut baik keputusan LPS untuk memberi tambahan modal tersebut. Gubernur BI, Agus DW Martowardojo menilai LPS merespon cepat surat yang dilayangkan BI agar segera memperkuat permodalan ex bank centrury itu. "BI ada menyampaikan pada LPS kebutuhan untuk perbaiki permodalan dan kalau LPS merespon kami tentu sambut dengan baik karena itu direspon secara tepat waktu sesuai harapan BI," katanya.

Corporate Secretary LPS, Samsu Adi Nugroho mengatakan, pengucuran dana kepada Bank Mutiara dilakukan tanpa menunggu persetujuan DPR. “Tidak perlu izin DPR, kami hanya mengirimkan surat konsultasi,” tambahnya.Dia menjelaskan, pemberian dana tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan sekaligus mempercepat pertumbuhan Bank Mutiara. Dana yang digunakan, tambah Samsu berasal dari premi yang dibayarkan oleh bank-bank anggota LPS.

"Tugas LPS itu kan memang untuk menjamin simpanan nasabah melalui premi. Tapi selain itu, kita juga ada kewajiban untuk menjaga stabilitas keuangan, termasuk menyelamatkan bank seperti ini," ucap dia.Samsu menyatakan, pihaknya tidak gentar untuk melakukan penambahan modal Bank Mutiara. Padahal isu bailout bank milik Robert Tantular itu sudah masuk ke ranah hukum dan politik. "Kita profesionallah, kita punya undang-undang sendiri. Kalau yang dulu kan sarat akan muatan politik. Tapi kan bukan berarti karena politik kita takut ngapain-ngapain. Ini tidak wajar juga," ujar Samsu.

Dia mengaku, meski eks Bank Century tersebut sempat mengalami permasalahan bailout yang kasusnya masih terus bergulir, dirinya tidak merasa takut akan munculnya isu-isu negatif di mata masyarakat.Sebagai informasi, berdasarkan hasil pengawasan BI, untuk mempertahankan keberadaannya dan mempercepat laju pertumbuhannya, Bank Mutiara perlu mendapat suntikan dana sebesar Rp1 triliun-Rp1,5 triliun. [sylke]

BERITA TERKAIT

Pengusaha Optimistis Regulator Dukung Industri

NERACA Jakarta – Pelaku usaha mengaku optimistis dengan hasil pemilihan umum yang baru dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemerintah…

Kalbe Farma Tebar Dividen Rp 1,22 Triliun

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp1,22 triliun atau Rp26 per saham untuk tahun…

Pemerintah Serap Rp10,8 Triliun dari Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp10,8 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN) untuk…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…