PP Pajak Reksa Dana Diharapkan Segera Terbit

NERACA

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penundaan kenaikan pajak reksa dana segera diterterbitkan akhir tahun ini.

Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Heri Sunaryadi berharap, dengan segera terbitnya PP tersebut akan membuat industri reksa dana dapat berkembang jauh lebih baik.

Dia menyebutkan, dalam PP Nomor 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi, terdapat pemberlakukan tarif pajak sebesar 15% yang mulai berlaku tahun depan,”Tarif pajak tersebut, dapat berdampak pada produk reksa dana pendapatan tetap. Akan tetapi, kita tetap menunggu dulu ketentuan dalam PP yang baru itu”, ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, PP yang baru nanti akan dipakai pihak KSEI dalam melakukan proses perhitungan dan pemotongan pajak. Menurutnya, secara umum KSEI memiliki fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, untuk membenahi dan mengembangkan fasilitas transaksi gadai saham (REPO) dan transkasi pinjam meminjam efek (PME), KSEI beserta Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) menggandeng Korea Securities Depository (KSD).“Kami akan mengembangkan sistem yang nantinya mengacu pada transaksi PME maupun REPO. Kami akan banyak belajar untuk pengembangan transaksi itu. Kami melihat Korea sudah memiliki pasar yang sangat besar”, ujarnya.

Dia menambahkan,pihaknya akan mengadopsi sistem beserta informasi teknologi (IT) yang cocok di pasar modal Indonesia. Dengan kerjasama itu, KSEI mengharapkan transaksi REPO di pasar lebih efisien dan transparan sehingga bila ada hal yang tidak diinginkan dapat terdeksi lebih cepat agar tidak mengganggu pasar.“Saat ini, tidak ada pihak yang bisa mengidentifikasi status suatu efek sedang posisi REPO atau tidak. Hal itu dikarenakan transaksi REPO hanya terkait dengan kesepakatan dua belah pihak (bilateral)”, katanya.

Sehingga jika tidak teridentifikasi dan terjadi REPO berantai, menurutnya akan bermunculan berbagai masalah. Karena, jika harga efek turun dan tidak ada yang melakukan top-up, maka efek itu berpotensi default.

Selain itu, sebagai salah satu fasilitator pasar modal, KSEI terus meningkatkan layanannya demi kenyamanan dan keamanan para investor. Salah satunya yaitu mengajak kerjasama 5 bank sebagai bank pembayar (payment bank) untuk mengembangkan kartu akses agar bisa digunakan di ATM bank-bank tersebut.

Dia menyebutkan, kemajuan teknologi menuntut KSEI harus memberikan kemudahan kepada investor pasar modal. Nantinya, dengan kartu akses ini secara independen investor bisa melihat portofolionya baik saldo saham atau uangnya di ATM bank-bank tersebut.

Adapun bank pembayar tersebut antara lain PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Permata Tbk (BNLI), dan PT Bank Negara Indonesia (BBNI). (nurul)

BERITA TERKAIT

ANGGOTA DPR BERHARAP DEMO SEGERA BERAKHIR - Darmin: Aksi Demo Tak Berdampak Signifikan

Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi investasi…

Reformasi Pajak Digenjot Demi Tax Ratio

Oleh: Pril Huseno Ihwal penerimaan pajak Indonesia, menjadi hal yang menarik dikaji. Sebagai penerimaan terbesar dalam APBN, penerimaan pajak menjadi…

Sambut Libur Lebaran, BTN Siapkan Dana Tunai Rp 14,58 Triliun

Melayani kebutuhan dana tunai bagi nasabah menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1440 H, PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 52,675 Triliun

Pasar obligasi pasca pilpres masih marak. Pasalnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo mencatat sebanyak 47 emiten mengajukan mandat pemeringkatan…

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

PJAA Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - Emiten pariwisata, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) memiliki tenggat obligasi jatuh tempo senilai Rp350 miliar. Perseroan…