NERACA

Jakarta – Indonesia dikenal sebagai penghasil tembakau terbaik di dunia. Maka tak heran, perusahaan yang memproduksi cerutu di Jerman Hellmering Khne & Co menyatakan bahwa tembakau asal Indonesia yaitu di Deli, Sumatera Utara merupakan tembakau yang terbaik di dunia. Meskipun kualitas tembakau Indonesia diakui oleh dunia internasional, akan tetapi Indonesia masih rajin mengimpor tembakau dari China.

Direktur Budidaya Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nunowo Parijo mengungkapkan impor tembakau ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan volume ekspornya. “Mulai tahun 2007 sampai 2012, volume perdagangan impor tembakau masih tinggi di Indonesia,” kata Parijo di Jakarta, Selasa (24/12).

Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2007-2012, impor tembakau mengalami peningkatan dibandingkan jumlah ekspor. Pada tahun 2007, misalnya, tercatat ekspor tembakau sebanyak 39.296,58 ton, sedangkan impor mencapai 46.956,83 ton. Pada tahun 2008, ekspor tembakau naik menjadi 50.267,85 ton. Namun, volume impornya juga melejit menjadi 77.302,24 ton.

Pada tahun 2009, ekspor tembakau 52.515,19 ton, sedangkan impor 53.198,34 ton. Pada tahun 2010, ekspor 57.408,22 ton, sedangkan impor 65.685,47 ton. Pada 2011, ekspor tembakau 38.904,70 ton, sedangkan impor 106.570,46 ton. Pada tahun 2012, ekspor tercatat 37.110,46 ton, sedangkan impor melonjak hingga 137.425,70 ton.

Tingginya impor tembakau lantaran produk hasil industri dalam negeri banyak yang terserap oleh kebutuhan perusahaan industri tembakau. Oleh karenanya, yang diekspor hanya sedikit. “Memang masalah supply dan demand antara persediaan dan kebutuhan,” ucap Parijo.

Tembakau impor mayoritas berasal dari China, India, dan ada beberapa dari Thailand. “Tahun 2012 yang lalu, volume impor tembakau itu mencapai 137.425,70 ton, sedangkan untuk tahun ini data belum ada,” imbuh Parijo.

Menurut dia, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi. Peningkatan produksi ini dapat berjalan apabila ada peningkatan lahan untuk menanam tembakau. “Untuk pasar yang belum jenuh, permintaan untuk tembakau masih ada sehingga suplai ke pasar tersebut ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara itu, penerapan ratifikasi kerangka kerja pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diajukan Kementerian Kesehatan guna meningkatkan standar dan kualitas rokok dalam negeri dinilai merugikan industri rokok nasional. Alasannya, ratifikasi tersebut dapat mengancam industri rokok rumahan.

Peneliti dari Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng mengatakan penerapan ratifikasi tersebut tidak berpihak pada kepentingan nasional. Bahkan, disinyalir adanya ratifikasi tersebut karena dorongan kepentingan asing. “Kampanye tembakau dimanfaatkan untuk mencari keuntungan ekonomi dari sejumlah perusahaan farmasi dunia,” ujarnya.

Ia menegaskan sejumlah perusahaan besar yang biasa membiayai proyek anti tembakau seperti Pharmacia & Upjhon, Novartis, Glaxo sangat aktif mendanai WHO melalui proyek prakarsa bebas tembakau. Selain itu, lanjut Daeng, ratifikasi FCTC cenderung merugikan Indonesia. Pasalnya, ratifikasi memaksa petani tembakau dan pelaku industri kelas menengah untuk melakukan standarisasi produk tembakau.

Akibatnya, banyak petani dan pelaku usaha yang gulung tikar. Bahkan, berimbas pada produksi tembakau lokal yang akan menurun apabila ratifikasi tersebut diterapkan. Kemudian, Indonesia dipaksa untuk impor tembakau dari negara lain.  “Jadi FCTC membahayakan kepentingan ekonomi, industri nasional, dan usaha-usaha yang dikerjakan oleh rakyat,” ungkapnya.