Impor Pangan 2014 Diprediksi Naik Hingga 15% - Hasil Kajian Indonesia for Global Justice

NERACA

Jakarta – Sektor pertanian sebagai tulang punggung untuk memasok ketersediaan pangan nasional masih belum bisa diandalkan, program swasembada pangan yang digagas oleh pemerintah juga belum menuai hasil yang maksimal. Maka dari itu Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa tahun 2014 nanti impor pangan nasional akan naik hingga 10% sampai dengan 15%.

Riza , Direktur Exsecutive IGJ mengatakan, mencermati pemburukan kualitas pertumbuhan ekonomi dunia yang ditandai dengan semakin derasnya aliran barang dan kapital ke Negara-negara berkembang. Kian melemahnya kualitas pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, yang ditandai dengan: defisit neraca perdagangan, meningkatnya utang luar negeri, kekacauan dalam pengelolaan subsidi. Ditambah lagi dengan semakin tingginya komitmen Indonesia dalam agenda liberalisasi perdagangan dan investasi, melalui G-20, APEC, dan WTO.

“Dilihat dari agenda perjanjian yang dibuat pemerintah tahun 2013, melalui agenda G-20, APEC, dan WTO, maka pada tahun 2014 nanti hanya akan membuka kran impor barang terutama pangan, dan Indonesia dijadikan pasar negara maju,” katanya saat diskusi bareng wartawan, tentang Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 dengan mengangkat tema “Politik Etalase dan Rapuhnya Kedaultan Ekonomi Bangsa, di Jakarta, Selasa (24/12).

Di menilai Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2014 tidak mencerminkan untuk penguatan sektor pangan nasional. Oleh karenanya perlu ada re orientasi terhadap politik anggaran APBN difokuskan untuk kepentingan orang banyak, ada perombakan struktur anggaran yang pro dengan arang banyak seperti contoh subsidi pangan.

“Impor pangan nasional tahun 2013 sudah sangat tinggi, tapi dilihat dari RAPBN untuk 2014 tidak mencerminkan adanya penguatan untuk sektor pangan nasional, sehingga pada tahun 2014 nanti impor pangan nasional masih akan tinggi bahkan naik hingga 10% samapi dengan 15%,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, tahun 2014 sebagai tahun politik tidak boleh sekedar mengahasilkan rezim baru, tapi harus menghasilkan pula komitmen tinggi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional Indonesia. Caranya, perlu melakukan evaluasi terhadap perjanjian perdagangan dan investasi internasional, termasuk mengambil langkah pembatalan terhadap perjanjian yang memberi implikasi buruk terhadap ekonomi nasional Indonesia.

“Tentu saja dengan mendukung peningkatan produktivitas pangan nasional dengan dukungan politik anggaran yang pro terhadap sektor pertanian dan perikanan nasional, sebagai tonggak ketersediaan pasokan pangan nasional,” tegasnya.

Swasembada Gagal

Dalam kesempatan yang berbeda Said Abdullah, manager advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengatakan Hampir genap 10 tahun pemerintah menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan perkebunan dengan maksud supaya swasembada dan kedaulatan pangan tercapai. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada hasil yang menggembirakan dan dinilai pemerintah masih gagal mewujudkan itu.

“Upaya membangkitkan sektor pertanian pangan tersebut pada kenyataannya masih belum tercapai. Fakta dilapangan menunjukkan kenyataan lain. Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru malah makin meminggirkan petani. Pada sisi lain ketahanan pangan selalu berada pada situasi mengkhawatirkan karena besarnya laju impor pangan,” katanya.

Lebih jauh Dia menjelaskan, bahwa pembangunan pertanian pangan selama ini dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan kuat diatas kertas namun lemah diimplementasi. "Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian kedaulatan pangan. untuk mencapai ini tak ada pilihan lain selain bersungguh-sungguh membangun pertanian pangan dan petani. Situasi sekarang menunjukkan pemerintah mengabaikan amanat itu,” ujar Said.

Menurut Said, target swasembada tahun 2014, hampir dipastikan tidak akan tercapai walaupun terjadi peningkatan produksi namun tak cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari jeratan impor. Laju impor yang besar menempatkan negara dalam ‘kuasa’ pihak lain dan mengindikasikan kegagalan menjaga kedaulatan.

Sementara Hermanu Triwidodo, dosen fakultas pertanian mengemukakan bahwa pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah setengah hati menimbulkan implikasi muncul ancaman kirisis pangan. “pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan pembangunan penguatan disektor pangan,” ujarnya.

Untuk itu, Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB memandang pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di sektor pertanian pangan. Keselarasan kebijakan diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah. Tanpa itu diyakini persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi. “Harus ada sinergi dari para pemangku kepentingan untuk dapat membangun penguatan sektor pangan nasional,” katanya.

Oleh karenanya, pemerintah disisa pemerintahannya untuk segera mengeluarkan paket kebijakan yang bisa menyelamatkan petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Pemberian stimulus harga dasar dan proteksi kegagalan panen kepada petani segera dilakukan. Selain itu segera merealisasikan janji reforma agraria sebagai kunci jaminan produksi.

Related posts