NERACA

Jakarta – Meski Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan tidak ada impor beras lantaran produksi beras sesuai dengan target. Namun begitu, Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menilai bahwa Indonesia tercatat masih menjadi pengimpor beras terbesar ke 4 di dunia.

Ia mengatakan Indonesia menempati posisi ke 4 untuk impor beras. Sementara peringkat pertama dihuni oleh Nigeria, peringkat ke 2 dihuni oleh Irak, Filipina menempati peringkat ke 3 dan negara tetangga Malaysia menempati peringkat ke 9. Maka dari itu, Said meminta agar pemerintah khususnya Kementerian Pertanian bisa menahan laju konversi lahan pertanian.

Said menjelaskan salah satu penyebab maraknya impor beras adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. “Artinya tidak terjadi kenaikan produksi untuk memenuhi konsumsi kita. Ada persoalan mendasar pemerintah tidak sungguh-sungguh. Kita menjadi pengimpor beras nomor 4 terbesar di dunia, Malaysia saja nomor 9. Nomor pertama masih ditempati Nigeria, Irak, dan Filipina,” kata Said di Jakarta, Selasa (24/12).

Menurut dia, selain alih fungsi lahan pertanian ke industri, pengalihan ke sektor perumahan juga terus terjadi dengan tingkat yang cukup tinggi. Setiap tahun ada puluhan hingga seratusan hektar lahan pertanian yang lenyap. Ia mencatat, setiap tahun 110.000 hektar lahan pertanian di Indonesia terkonversi untuk kepentingan lain. “Laju pertumbuhan konversi lahan pertanian semakin besar. Catatannya sebanyak 110.000 hektar lahan pertanian di Indonesia terkonversi setiap tahun,” katanya.

Said memprediksi, setiap tahun Indonesia akan mengalami defisit lahan pertanian. Bahkan pada tahun 2020 defisit lahan pertanian di Indonesia mencapai 2,9 juta hektar. “Di tahun 2015 nanti kita punya defisit lahan pertanian sebanyak 1,2 juta hektar bahkan di tahun 2020 mencapai 2,9 juta hektar. Irigas juga sama mengalami keterbelakangan. Jika dilihat dari laju konversi lahan yang semakin besar terutama di Pulau Jawa tidak diimbangi dengan cetakan sawah baru di luar Pulau Jawa sehingga menimbulkan ketakutan bagi kita timbul kerawanan pangan,” imbuhnya.

Pada saat yang sama keinginan pemerintah membangun Pelabuhan Cilamaya di Kerawang, Jawa Barat juga akan menghabiskan 660 hektar lahan sawah. Rinciannya pengenaan lahan secara langsung untuk pelabuhan sebesar 60 hektar sawah dan secara tidak langsung atau untuk sarana penunjang pelabuhan akan menggerus lahan sawah sebesar 600 hektar.

Lahan Susut

Sementara itu Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai menyusutnya lahan pertanian karena liberalisasi di sektor pertanian telah mengakibatkan banyaknya lahan pertanian rakyat yang menyempit karena digantikan dengan pabrik-pabrik industri. “Kompetisi terbuka dan timpang menyebabkan menyempitnya lahan-lahan pertanian rakyat oleh kegiatan industri," kata Direktur Eksekutif IGJ M Riza Damanik.

Riza mengingatkan, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 100.000 hektare lahan pertanian yang dikonversi atau diubah setiap tahunnya. Selain itu, menurut dia, liberalisasi dinilai mengakibatkan terpinggirkannya produk pertanian lokal di pasar domestik oleh produk impor. Apalagi, lanjutnya, nilai impor pangan Indonesia terus tumbuh dari US$11 miliar pada 2010 menjadi US$17 miliar pada 2012, serta konflik agraria yang terus meluas.

Liberalisasi juga dinilai menjauhkan pencapaian kedaulatan pangan suatu negara dan hendak menggantikannya dengan memperluas keterlibatan sektor swasta asing melalui instrumen kemitraan publik swasta (PPP) dan sertifikat pangan. “Di Indonesia dua tahun terakhir, sebanyak lebih dari 90% investasi di sektor pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan adalah modal asing," katanya. Untuk itu, pemerintah didesak untuk melindungi pasar domestik dari iberalisasi perdagangan dan investasi.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Didik J. Rachbini, menyatakan luas lahan tanah pertanian per kapita Indonesia lebih rendah dari Vietnam, yakni sebesar 0,03 hektare per orang. “Sementara Vietnam 0,1 hektare per orang,” ujarnya.

Sementara jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya, seperti Thailand, India, dan Cina, Indonesia menempati urutan terakhir. Thailand menempati posisi atas dengan luas lahan pertanian per kapita sebesar 0,52 hektare per kapita, sedangkan India 0,16 hektare, dan Cina memiliki besaran 0,11 hektare. "Indonesia jauh tertinggal," kata Didik.

Menurut Didik, hal ini dikarenakan pembangunan dan pembukaan lahan baru sangat lambat. Dia menyatakan, hal ini sangat sulit diwujudkan oleh. "Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pencetakan sawah baru tidak dipakai oleh pemerintah," ujarnya.