Dipertanyakan, Nurani Pejabat LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang dibentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Karena selama ini selalu diasumsikan bahwa runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dinilai sangat berbahaya. Apabila bank tidak lagi dipercaya, maka minat masyarakat menyimpan uangnya di bank semakin merosot.

LPS yang dibiayai dengan dana masyarakat yaitu berasal dari APBN yang saat ini porsi pemasukan terbesarnya berasal dari segala macam pajak yang ditarik dari semua WNI yang bekerja dan mempunyai penghasilan, baik konglomerat ataupun buruh pabrik yang penghasilannya diatas batas penghasilan tidak kena pajak.

Adapun tugas utama LPS pada hakikatnya sebagai lembaga penjamin simpanan akan menalangi dana masyarakat yang disimpan di bank, jika suatu saat bank mengalami masalah likuiditas dan berdampak sistemik terhadap perbankan secara keseluruhan.

Kita tentu ingat, Bank Mutiara (d/h Bank Century) hingga saat ini belum laku dijual. Harga yang dipatok oleh LPS adalah Rp 6,7 triliun, sama dengan jumlah dana talangan yang telah digelontorkan pada 2008. Saat ini LPS tercatat sebagai pemegang saham tunggal Bank Mutiara. Namun seiring berjalannya waktu, kini dapat dipastikan bahwa LPS akan jadi pemegang saham utama, karena sampai batas waktu terakhir tidak ada yang berminat untuk membeli Bank Mutiara.

Belakangan ini muncul masalah baru. Ternyata Bank Mutiara perlu tambahan modal sebesar Rp 1,5 triliun (riilnya Rp 1,2 triliun) untuk menutupi CAR (capital adequacy ratio) nya yang berada dibawah 8 %.Tambahan modal baru itu perlu disuntikkan, karena kalau tidak, maka Bank Mutiara akan kolaps alias bangkrut. Adapun penyebab utama dari pentingnya tambahan modal itu karena ada kredit macet Rp 600 miliar. Kredit macet ini merupakan warisan dari Bank Century yang dulu dimiliki Robert Tantular.

Dalam kaidah perbankan, istilah CAR adalah masalah yang paling krusial. Salah satu tolok ukur tingkat kesehatan sebuah bank adalah CAR-nya. Apabila sebuah bank dinilai tidak sehat oleh Bank Indonesia/OJK maka pintu bank-bank lainnya akan tertutup baginya sehingga ia akan kesulitan likuiditas, yang pada akhirnya akan terjadi rush sehingga bank tersebut harus ditutup.

Konsekuensinya, LPS akan harus membayar simpanan nasabahnya. Dengan demikian LPS akan babak belur. Disamping modalnya amblas, LPS pun diwajibkan membayar seluruh simpanan (deposito, tabungan dan rekening giro) sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penjamin simpanan.

Nah, mau tidak mau LPS harus menambah modal Bank Mutiara Rp 1,2 triliun sesuai dengan perhitungan BI sehingga jumlah modal yang ditanamkan menjadi Rp 7,9 triliun. Risikonya, Bank Mutiara akan makin sulit dijual. Karena dengan harga penawaran Rp 6,7 triliun saja tidak ada yang berminat, apalagi Rp 7,9 triliun. Ditambah lagi dengan klaim mantan nasabah Bank Century yang menuntut ganti rugi investasinya yang hingga kini belum tuntas. Belum lagi suara DPR yang terus menerus mempersoalkan kasus aliran dana bailout Century pada 2008 tidak pernah ada habisnya.

Jadi, sekarang makin ruwet persoalannya. LPS serba salah. Kalau tambah modal akan dituntut oleh DPR,kalau tidak tambah modal bank itu akan kolaps sehingga kerugian yang bakal ditanggung oleh LPS bisa lebih Rp 10 triliun. Ada baiknya KPK dan BPK kembali melakukan investigasi ulang untuk meneliti “kebocoran” atas penyelesaian kredit macet yang tidak tuntas, sehingga membebani anggaran negara untuk kedua kalinya.

BERITA TERKAIT

Mantan Pejabat Kemendagri Divonis Empat Tahun Penjara

Mantan Pejabat Kemendagri Divonis Empat Tahun Penjara NERACA Jakarta - Mantan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) Setjen…

Impor Jagung Dipertanyakan, Data Kementan Perlu Diaudit

  NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi untuk melakukan impor jagung sebanyak 100 ribu…

Pejabat Depok Digugat Lapor Pengembang ke Ombudsman - Kebijakan Moratorium Perizinan Cacat Hukum

Pejabat Depok Digugat Lapor Pengembang ke Ombudsman Kebijakan Moratorium Perizinan Cacat Hukum NERACA Depok - ‎Pengembang yang Kota Depok akan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang…

Waspadai Fluktuasi Rupiah

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam rentang perjalanan beberapa pekan terakhir  menguat signifikan. Dari posisi terlemahnya sejak 1998…

Beban Utang vs Defisit APBN

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…