Bencana banjir merupakan peristiwa alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kehilangan jiwa, kerugian harta, dan benda. Banjir yang terjadi di Jakarta maupun Bekasi belum lama ini, sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat dan berdampak  ekonomi yang cukup besar.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan banjir kali ini diperkirakan sangat besar karena Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan tetapi juga pusat ekonomi, yang bertransaksi dengan seluruh wilayah Indonesia. Dengan kemacetan ekonomi Jakarta, maka dampak ekonominya meluas ke berbagai wilayah sekitarnya Bekasi, Tangerang dan lainnya.  

Banjir juga telah menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok naik karena distribusi barang-barang terhambat. Kenaikan harga bisa mencapai kisaran 10% hingga 20%. Fakta ini kemudian memunculkan kritik bahwa akar permasalahannya adalah kebijakan ekonomi, kebijakan tata ruang, dan banyak kebijakan lainnya yang anti lingkungan hidup, baik di Jakarta atau di luar Jakarta.

Strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sama sekali memiliki wajah lingkungan hidup. Kerakusan ekonomi telah menyebabkan kerusakan lingkungan karena pembangunan ekonomi pasar tidak mengindahkan moral dan etika lingkungan dan kepentingan sosial, yang luas menyentuh sendi kehidupan masyarakat.

Persaingan pasar berorientasi pada kepentingan modal. Jika tidak ada etika dan moral yang memandunya, maka kepentingan lingkungan hidup dinafikan atau paling maksimal disubordinasikan di bawah otoritas pasar. Karena itu, wajar jika banyak kebijakan menabrak jalur hijau, mengubah serapan air menjadi bangunan, menghilangkan waduk kecil dan kebijakan yang lainnya yang anti lingkungan hidup.

Contoh kasus banjir parah yang terjadi di wilayah Bekasi Timur kemarin (25 Des. 2013) lebih disebabkan oleh “keserakahan” dengan dalih ekonomi yang mementingkan bagi sisi pendapatan daerah (Pemkot Bekasi), sehingga wilayah yang semula resapan air kini berubah menjadi kawasan perumahan mewah berlokasi di sisi Jalan Underpass, yang bersebelahan juga dengan Rusunawa, permukiman Irigasi Danita RW 14 Bekasi Jaya, Bekasi Timur, serta menggunakan saluran pembuangan air ke Kali Irigasi yang relatif jarang dikeruk sehingga terjadi pendangkalan sungai.

Selain itu, muncul kebijakan pembangunan jalan baru provinsi yang didanai oleh APBD Jawa Barat 2013/2014, dengan menggerus sebagian sisi sungai lama sehingga mempersempit lebar sungai yang pada akhirnya memperlambat arus air ketika hujan deras turun seperti kemarin.

Perilaku pasar memang dapat menggerakkan ekonomi, tetapi tidak dapat mengakomodasi moral dan etika. Pembangunan ekonomi di wilayah Jabodetabek  yang cepat menempatkan pemilik modal dan investor sebagai ksatria utama. Kepentingan sosial dan lingkungan pasti terabaikan jika etika, moral dan regulasi tidak ditegakkan untuk menahan dampak eksternalitas pasar. Dan masyarakat menerima dampak buruknya.

Karena tidak ada benteng moral dan regulasi yang baik, maka bencana banjir di Jakarta maupun Bekasi hanyalah dampak dari proses tindakan kolektif ekonomi, yang menafikan lingkungan. Banjir hanya akibat dari apa yang dilakukan secara kolektif di kalangan pejabat pemerintahan kota, yang kurang peka terhadap kehidupan rakyat biasa.Sebab itu, banjir menjadi ritual tahunan masyarakat.