Dibutuhkan Sistem serta Pejabat yang Jujur dan Berani - Andrinof A Chaniago:

Andrinof A Chaniago:

Dibutuhkan Sistem serta Pejabat yang Jujur dan Berani

Itu adalah cerita lama yang terus-menerus berulah tiap tahun. Demikian ungkap pengamat kebijakan publik dari FISIP UI Andrinof A Chaniago menyoal seretnya penyerapan anggaran baik APBN maupun APBD dari tahun ke tahun.

Ada sejumlah masalah mengapa daya serap anggaran pemeirntah tidak maksimal. Menurut Andrinof, hal itu lebih tergantung pada sistem yang ada maupun karakter pejabat yang mengawal anggaran tersebut.

Apa saja persoalan yang menghambat penyerapan anggaran?

Itu sebetulnya cerita lama. Tak ada terobosan agar masalah itu bisa diatasi. Hingga akhirnya, yang terjadi adalah proyek kejar tayang sejak September, Oktober hingga November.

Menurut saya, sistem birokrasi dan administrasinya harus disempurnakan agar tidak justru menghambat penyerapan anggaran.

Hambatan lainnya adalah lambatnya persetujuan dari Kemendagri, itu juga harus diperbaiki sistemnya agar tak menghambat.

Apa terobosan yang dimaksud?

Antara lain, bagaimana mengatasi belum turunnya anggaran yang ada. Caranya, diadakan tender awal walaupun anggaran proyek belum disetujui. Untuk mendanaannya, pihak pemerintah bisa memberikan pinjaman dana bentuk bank guarantee. , nanti bunganya ditanggung pemerintah. Jadi pada April, proyek-proyek fisik sudah bisa dilaksanakan.

Kabarnya proyek tak jalan karena pejabat takut diciduk KPK?

Memang, saat ini masih banyak aturan yang abu-abu. Itu sebabnya banyak pejabat yang enggan melaksanakan proyek karena takut dituding korupsi dan diciduk KPK.

Menurut saya, itu naïf, karena kalau tak ada apa-apanya, mengapa harus takut. Itu sebabnya, kita memang membutuhkan pemimpi dan pejabat yang berani dan bersih, hingga tak takut diciduk KPK. Asal tak punya niat korupsi, kenapa harus takut.

Kaau perlu, jabatan publik itu juga harus dilelang untuk menyeleksi agar mereka benar-benar sesuai kriteria yang kita harapkan.

Perlukah dibuat aturan main yang baku hingga tak terjerat kasus hukum?

Memang ada Peraturan Pemerintah (PP) 54 Pahun 2010 yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa. Itu revisi dari Keppres 80, yang belum juga ideal.

Selain itu, memang harus ada inisiatif dari para pejabat untuk mejalin kerjasama dengan lembaga penegak hokum, seperti BPK, BPKP, dan KPK. Dengan adanya kerjasama itu, tentu saja ada semacam pegangan formal agar mereka tidak terlibat tindak korupsi.

Lagi pula, bukankah sudah ada e_tender dan e_procurement?

Itu memang agar proses tender proyek lebih transparan dan akuntabel. Itu bagus. Tapi saya pikir itu belum menyentuh akar persoalannya, yaitu apakah efektif dan efisien. (saksono)

Related posts