98 Jaksa Nakal Kena Sanksi

98 Jaksa Nakal Kena Sanksi

Sepanjang 2013, Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah memberikan sanksi kepada 98 jaksa karena melanggar kode etik. "Para jaksa dijatuhi sanksi karena melanggar berbagai disiplin kepegawaian," kata Jaksa Agung (Jakgung) Basrief Arief saat menggelar konferensi pers akhir tahun 2013 di Jakarta, Senin (23/12).

Jakgung mengatakan, para jaksa yang dijatuhi sanksi itu terdiri atas 36 jaksa mendapatkan hukuman ringan, 46 hukuman sedang dan 16 jaksa terkena sanksi berat.

Pihak Kejakgung juga menghukum pegawai yang nakal di lingkungan kejaksaan seperti di bagian tata usaha. Tercatat sebanyak 60 pegawai dihukum, yang meliputi 3 orang terkena hukuman ringan, 35 orang terkena hukuman sedang serta 22 orang terkena hukuman berat.

Masih ada empat orang jaksa diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Jaksa yang dibebaskan dari masa jabatan fungsional sebanyak 3 orang. Sedang yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 3 orang.

Hukuman lainnya, pembebasan dari jabatan struktural sebanyak 3 orang, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebanyak 2 orang jaksa. Pemberhentian dari PNS tersebut, satu orang karena terkena tindak pidana.

Sanksi juga berlaku bagi pegawai nonjaksa, yakni sebanyak 11 diturunkan angkatnya setingkat lebih rendah selama tiga tahun, 6 orang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, serta 6 orang dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Basrif mengakui prestasi kejaksaan pada akhir 2013, tercoreng dengan adanya penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Subri, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga menerima suap terkait perkara pemalsuan sertifikat dengan terdakwa Sugiharta alias Along.

"Sebenarnya kita harapkan pada 2013 berakhir dengan kinerja baik, tapi mendapatkan hantaman keras terkait kasus itu," katanya.Karena itu, Basrief meminta maaf jika kejaksaan belum memberikan kinerja yang optimal karena masih adanya sejumlah kekurangan.

Pada kesempatan itu, Basrif juga minta para penegak hukum lainnya, yaitu pengacara untuk tidak mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi saat berperkara. “Kami imbau jangan lagi ada pengacara yang datang ke sini, kecuali mendampingi kliennya yang sedang diperiksa.

Menurut Basrif, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya lobi pengacara terhadap jaksa agar melemahkan kasus atau setidaknya merendahkan putusan majelis hakim. Lobi dilakukan, kata Basrif, agar kasus tidak dilanjutkan. Contohnya lagi, pada awal Oktobe r2012 ada dua orang jaksa yang tertangkap tim Satygas Kejakgung karena diduga terlibat pemerasan dalam PT BIM yang tengah menangani pembangunan pelabuhan di Kaltim. Dalam kasus itu, oknum jaksa itu meminta uang Rp 2,5 miliar kepada pihak PT BIM. Namun, uang yang diterima baru Rp 50 juta. (saksono)

BERITA TERKAIT

UPAYA TURUNKAN HARGA TIKET PESAWAT - Maskapai Melanggar Aturan Kena Sanksi

Jakarta-Kementerian Perhubungan mengancam akan memberikan sanksi kepada maskapai jika tidak menerapkan keberagaman tarif untuk semua kelas masyarakat. Sanksi tersebut akan…

PELAPORAN SPT PPH PADA 1 APRIL 2019 TIDAK KENA DENDA - Menkeu Tarik Kembali Aturan Pajak E-Commerce

NERACA Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan menarik kembali Peraturan Menkeu No. 210/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem…

Klarifikasi Hasil Temuan EY - Sanksi Hingga Pidana Menanti Untuk Tiga Pilar

NERACA Jakarta – Guna memberikan kepastian hukum dan penegakan disiplin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempersiapkan sanksi hingga pidana bagi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Yang Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…

Membahas Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dari 16 provinsi mengikuti rapat kerja nasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan salah…

Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…