Okupansi Hotel dan Proyek Asal-Asal

Okupansi Hotel dan Proyek Asal-Asal

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Menjelang akhir tahun, hotel-hotel, baik di kota-kota besar, seperti Jakarta, maupun di luar kota sering dipenuhi oleh para pejabat dan pegawai negeri dari berbagai instansi pemerintah. Bahkan bisa berhari-hari lamanya.

Tentu saja mereka tidak sedang berlibur dan merayakan pergantian akhir tahun. Tapi, mereka mengadakan rapat kerja, rapat koordinasi, seminar, lokakarya, workshop, dan berbagai bentuk pertemuan atau gathering lainnya.

Duta masyarakat atau public diplomat Agus Pambagyo mengungkapkan, mengadakan rapat-apat di hotel itu merupakan bagian upaya meningkatkan serapan anggaran tahun berjalan. Biasanya terjadi pada periode Oktober hingga Desember. Sebab, dari pada anggaran hangus dan harus dikembalikan ke kas negara, lebih baik dimanfaatkan untu mengadakan pertemuan-pertemuan yang tak perlu.

Tak perlu, mungkin itu bagi kita masyarakat yang tidak terkait dengan proyek-proyek yang didana oleh uang negara. Tapi, bagi pejabat dan staf pemerintah, pertemuan itu sangat penting karena merupakan forum untuk membahas bagaimana anggaran pemerintah dapat terserap sebanyak-banyaknya.

Menurut Agus yang pada kartu namanya tertulis sebagai public diplomat itu, upaya menyerap anggaran sebanyak-banyaknya hingga mendekati 100% itu menyebabkan tingginya inefisiensi. Proyek yang harusnya cukup 10 item, dibuat menjadi 15 item. Tujuannya untuk mengakomodai pihak-pihak terkait mata anggaran yang ada.

Selain para pejabat berserta jajarannnya, siapa lagi pihak yang menyebabkan uang negara itu cenderung dihambur-hamburkan? Mereka adalah para pengusaha pemenang proyek maupun politisi yang terhimpun dalam Badan Anggaran baik di tingkat pusat atau DPR maupun DPRD di daerah-daerah.

Kita tak menafikan adanya banyak proyek-proyek pemerintah. Yang menjadi persoalan bagaimana mengelola anggaran itu agar tepat sasaran dan berkualitas. Jangan sampai terjadi aksi penghambur-hamburan uang negara untuk proyek yang tidak perlu. Pengawasan masyaakat dan aparat penegak hukum anggaran seperti inspektur jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan.

Masyarakat memdambakan, proyek-proyek pemerintah yang memang dibutuhkan , termasuk sektor infrastuktur dan penunjang produktivitas dapat berjalan mulus, lancar, berdaya guna, dan berkuaitas. Sebab, pada prinsipnya, uang negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi bangsa dan memakmurkan rakyatnya, hingga terwujudkan masyarakat Indonesia yang aman, tenteram, adil, dan makmur. Dalam falsafah Jawa, ada istilah gemah ripah loh jimawi, toto titi tentrem kerto rahardjo. []

Related posts