Rendahnya Penyerapan Anggaran dan Proyek ‘Kebut Semalam’

Rendahnya Penyerapan Anggaran dan Proyek ‘Kebut Semalam’

Di kalangan lembaga pemerintah, menjelang akhir penutupan tahun anggaran, selalu saja ada kegiatan yang berkesan SKS-asistem kebut semalam. Semua serba mendadak, semua serba buru-buru.

Akibatnya, pelaksanaan kegiatan itu sepertinya asal-asalan, yang penting anggaran dapat terserap secepatnya sebelum tutup buku. Ada aneka macam modus ‘menghabiskan anggaran’ yang sering kita jumpai. Misalnya, workshop, diskusi atau seminar, penayangan iklan atau program kementerian, kunjungan ke lapangan di daerah dan menginap berhari-hari.

Acara yang harusnya cukup sehari, dibuat menginap berhari-hari. Staf atau pegawai yang diajak pun tak tanggung-tanggung, seperti hendak bedhol desa atau pindahan warga satu kampung. Tak jarang, ada beberapa pejabat atau staf di suatu kementerian sering pulang pergi ke luar kota. Hal itu ditengarai banyaknya hotel-hotel yang okupansinya tinggi di pengujung tahun. Kamar-kamarnya dihuni para pegawai negeri dari berbagai instansi baik daerah maupun pusat. Berbagai lembaga pemerintah menggelar rapat dan seminar di sana berhari-hari.

“Yang terjadi, uang saku selama bepergian ke luar jauh lebih besar dari gaji yang diterimanya setiap bulan. Makanya banyak pegawai negeri sipil yang kaya-kaya di luar kewajaran,” kata seorang wartawan media elektronik yang biasa meliput di salah satu lembaga pemerintah.

Yang runyam lagi, jika bentuk kegiatannya adalah pekerjaan fisik. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan fisik lainnya. “Ini yang berbahaya, karena ada standar waktu pengerjaan, tak bisa dipercepat, karena akan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Jika itu dipaksakan, hasilnya, lihat saja banyak jembatan atau gedung sekolah yang ambruk, atau jalanan yang terus dibongkar pasang,” kata pengamat masalah kebijakan publik Andrinof A Chaniago, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univesitas Indonesia.

Ada contoh kasusnya, yaitu ambruknya proyek bangunan gelanggang olah raga (GOR) Koja. Disinyalir, proyek itu dikerjakan asal-asalan dan buru-buru, karena takut kena pinalti jika proyek itu gagal dikerjakan sesuai target waktu yang disediakan. Bahkan, ditengarai, proyek GOR itu digarap tak seusai dengan target dan spesifikasinya. Pada pertengahan September lalu, salah satu bagian dari atap dan tangga GOR Koja ambruk hingga melukai sejumlah pekerja proyek. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi ketika itu minta aparat penegak hokum agar mengusut proyek yang bernilai Rp 22 miliar tersebut. Sanusi menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalankan sistem turnkey project atau proyek yang dibayar pada akhir penggarapan.

Jadi, kata dia, gubernur harus berani menegaskan, semua pekerjaan dimulai Februari dalam fisik. Biar saja Depdagri belum selesai (bahas APBD), tender dulu. katanya.Dia menengarai makin banyak kontraktor yang tak punya modal. "Nah, dari Desember, langsung tuh bikin dokumen lelang, Desember-Januari tahapan lelang, Februari bisa mulai. Masalahnya kan gak ada dana, nah bikin turnkey project," tuturnya.

Larangan Dahlan Iskan

Mengantisipasi kasus seperti itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan pun sudah menyiapkan jurus jitu. Dia melarang para pejabat di kantornya untuk mengadakan seminar atau lokakarya. Ha itu dilakukan untuk mencegah adanya praktik akal-akalan menghabiskan anggaran akhir tahun.

"Keputusan pada pertengahan Oktober nggak boleh seminar, lokakarya, pelatihan yang motifnya menghabiskan anggaran," ujar mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu saat memimpin rapat di kantor pusat sebuah BUMN, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Dahlan, konsekuensi dari pelarangan itu menyebabkan realisasi penyerapan anggaran menurun. Akibatnya, anggaran di tahun mendatang dipotong atau dikurangi.

"Sampai akhir tahun capaian anggaran 70%. Kalau dianggap nggak tercapai nggak apa-apa. Tahun depan anggaran dikurangi nggak apa-apa," ujar Dahlan. Selain itu, Dahlan juga melarang BUMN mengikuti tender proyek yang diadakan pada November hingga Desember untuk tahun berjalan.

Dahlan memberi alasan, jika hal itu dipaksakan, justru dikhawatirkan proyek atau tender itu bermasalah di kemudian hari. Banyak contoh. Akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiduk sejumlah pejabat dan pengusaha yang diindikasikan menyelewengkan atau menilep uang negara. Tapi, jika proyek itu dilakukan pada tahun berikutnya, Dahlan tak melarang, bahkan menganjurkan. (saksono)

Related posts