Jakarta – Kalangan pengamat dan pengusaha menuding kurangnya inovasi di pemerintah menjadi biang keladi melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013- 2014 tidak akan lebih besar dari 6%. Padahal, angka pertumbuhan itu bisa lebih besar bahkan dapat mencapai 8% atau dua digit. Sayangnya, kinerja sektor riil yang semestinya jadi harapan utama ternyata tidak mampu menggapai harapan tersebut.

NERACA

“Sebetulnya pada tahun 2014 perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 8% atau bahkan dua digit. Tapi sayang pemerintah tidak gaul (inovatif) dalam mendorong perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari cara pandang pemerintah yang hanya mampu melihat pertumbuhan ekonomi dari rasio ekspor/impor dan FDI (Foreign Direct Investment) terhadap PDB (Produk Domestik Bruto),” kata ekonom LIPI Latief Adam pada acara refleksi akhir tahun ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan LIPI 2013 di Jakarta, Senin (23/12).

Kebuntuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tak mungkin lebih dari 6% pada tahun 2014 disebabkan tidak adanya dorongan inovasi dari pemerintah dan sektor riil itu sendiri untuk memproduksi komoditas berkualitas. “Kalau mau pertumbuhan bisa capai 8% sektor riil kita harus bisa bikin produk berdaya saing. Dengan begitu kita bisa mendulang banyak untung dari perdagangan internasional. Tapi faktanya daya saing produk kita buruk,” ujar Latief.

Menurut dia, masalah lemahnya daya saing produk dalam negeri pada perdagangan internasional terlihat dari perkembangan daya saing 64 komoditas industri dalam negeri tujuan ekspor yang kian melemah. Peningkatan daya saing hanya terjadi pada empat jenis komoditas yaitu, aneka produk makanan, bubur dan limbah kertas, serat tekstil dan bahan kimia non organik.

Kemudian terdapat 28 jenis lagi yang masih dianggap memiliki daya saing seperti ikan, kayu, karet mentah dan lain-lain. Sedangkan yang mengalami penurunan daya saing ada 12 jenis produk seperti kayu, mineral, besi, baja dan produk lainnyal. Bahkan ada 20 produk yang tidak lagi memiliki daya saing di antaranya berupa bahan pangan seperti gula, madu, minyak hasil perasan biji dan buah serta kulit hewan.

“Indonesia punya 120 produk komoditas ekspor di mana 64 di antaranya merupakan hasil industri. Tapi secara keseluruhan tidak ada peningkatan kualitas komoditas di Indonesia terutama yang hasil industri. Karena hanya empat jenis produk saja yang mengalami peningkatan dari 64 produk lainnya. Akhirnya jika disandingkan dengan negara saingan di Asia dan kawasan, Indonesia hanya hanya unggul dari Filipina dan Vietnam yang baru merdeka,” tutur Latief.

Lebih parah lagi keempat komoditas yang jadi andalan dagang juga kerap kesulitan dalam proses perdagangannya. Hal ini biasa terjadi dalam sistem perizinan dan adminsitrasi yang berbelit dan sedikit mengada-ngada. “Makanya doing business Indonesia ada di peringkat 128 dari 183 negara yang disurvei sebagai negara bersahabat dalam berbisnis,” ujarnya.

Untuk itu, dia menekankan agar pemerintah segera memperbaiki cara pandang mengejar pertumbuhan. Pasalnya untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi tidak hanya melihat rasio ekspor/impor dan FDI terhadap PDB, tapi juga melalui peningkatan kualitas produk yang akan diperdagangkan.

“Vietnam akan jadi kuda hitam karena negara baru merdeka itu sedang terus melakukan inovasi. Jadi jangan kaget kalau industri Indonesia akan ketinggalan zaman dengan industri Vietnam. Dan saya lihat ketertinggalan kita terhadap Vietnam dapat terjadi pada tahun 2017 atau 2018 jika pemerintah tidak juga melakukan perubahan,” tutur Latief.

Liberalisasi Perdagangan

Guru besar ekonomi UGM  Sri Adiningsih mengatakan,  kalau pemerintah memang tidak inovatif dalam berdagang, pasalnya dari dahulu bilangnya mau diversifikasi pasar ekspor, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kelihatan hasilnya, yang lebih parah lagi saat ini, pemerintah malah ikut masuk ke pasar bebas atau liberalisasi perdagangan.

"Inovasi produk di sektor perdagangan di Indonesia boleh dikatakan gagal, sehingga sedikit sekali manfaat yang bisa dipetik. Karena pemerintah tidak serius menyiapkan berbagai prasyarat kondisional, terlebih lagi, saat ini pemerintah sangat berpihak terhadap liberalisasi pasar sehingga ekonomi nasional makin keteteran,"ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Menurut dia, pemerintah sangat mengabaikan persiapan berbagai prasyarat kondisional yang diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga keteter dalam berkompetisi. Padahal banyak sekali waktu yang seharusnya bisa dilakukan untuk itu sejak jauh hari, yaitu melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai lini ekonomi.

Karena itu, pemerintah jelas bisa disebut gagal mengelola liberalisasi. "Sebelum melakukan liberalisasi, pemerintah seharusnya melakukan pembenahan di berbagai segi, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, perdagangan, dan lain-lain. Tetapi, bahkan sejak perdagangan bebas dalam kerangka AFTA maupun APEC mulai bergulir sejak 2010, perbaikan fundamental di bidang ekonomi nyaris tidak dilakukan pemerintah," tuturnya.

Sebelum itu, menurut Sri, Indonesia tidak pernah mengalami defisit neraca perdagangan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Tapi, setelah tahun 2011, nyata sekali neraca perdagangan Indonesia kedodoran."Potret perdagangan kita terus memburuk. Bahkan saat ini, hampir keseluruhan neraca perdagangan, baik migas maupun nonmigas, sudah mengalami defisit yang cenderung terus membesar," ujarnya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan pemerintah tidak memiliki dorongan inovasi untuk memproduksi komoditas yang berkualitas guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bahkan permasalahan yang dihadapi adalah masalah fundamental dimana daya saing produk Indonesia masih kalah bersaing dengan negara lain dikarenakan komoditas atau produk yang dihasilkan tidak berkualitas.

“Pemerintah harus didorong untuk melakukan kebijakan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas komoditas sehingga dapat bersaing dengan negara lain,” kata dia.

Menurut dia, masih lemahnya inovasi dalam menciptakan komoditas yang berkualitas menjadi salah satu penyebab dari permasalahan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menurun. Indonesia sedang masuk dalam fase kedua dalam pertumbuhan pembangunan, namun pertumbuhannya hanya bertumpu kepada komoditas sumber daya alam (SDA) yang sudah tidak banyak berperan dalam pertumbuhan ekonomi pada saat ini.

“Inovasi seharusnya menjadi kunci penting bagi suatru negara ingin maju, isu pertumbuhan ekonomi tidak lagi digerakkan oleh SDA, tetapi melalui sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mendapatkan komoditas yang berkualitas pula,” ungkap Anton.

Oleh karenanya, lanjut Anton, Indonesia harus melaksanakan inovasi dalam meningkatkan komoditas berkualitas sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Dengan peningkatan inovasi komoditas yang berkualitas, maka Indonesia akan terlepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Dia pun menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya melihat rasio ekspor dan impor terhadap PDB, melainkan diperlukan peningkatan kualitas produk yang diperdagangkan di pasar Internasional. Pertumbuhan yang berkelanjutan haruslah didukung dengan meningkatnya produktivitas yang ditunjang oleh peningkatan kualitas SDM, pengelolaan SDA yang baik untuk penciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri, pengembangan teknologi dan inovasi serta tentunya dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.

"Melalui kebijakan peningkatan kualitas produk dalam negeri maka akan mendongkrak nilai ekonomi Indonesia di mata dunia internasional dan bisa bersaing dengan produk luar negeri sehingga secara otomatis akan menambah pertumbuhan ekonomi,” tambah Anton.

“Pemerintah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sejak 2004 memang hanya fokus pada stabilitas ekonomi makro saja. Hasilnya pertumbuhan pada saat itu memang cukup bagus dan dapat terjaga. Tapi dibalik itu industri kita justru memburuk khususnya di sektor manufaktur,” kata ekonom UI Telisa Aulia Falianty, kemarin.

Bahkan, kata dia, kegiatan ekonomi Indonesia justru terus difokuskan pada sektor-sektor non tradable. Misalnya pengangkutan, jasa keuangan, dan komunikasi. Akhirnya industri sektor riil mulai kehilangan gairah. Dampaknya pendapatan yang masuk hanya berasal dari sektor jasa dan tidak menghasilkan produk.

“Akhirnya struktur jasa memang lebih dominan. Dampaknya kualitas industri menurun. Jadi yang terjadi di Indonesia semenjak dipimpin SBY adalah disindustrialisasi prematur atau adanya suatu industri yang baru dimulai namun langsung hancur,” ungkap Telisa.

Terjadinya disindutrialiasasi prematur ini terbukti dari berkurangnya pegawai yang bekerja di sektor formal. Hal itu terjadi seiring dengan turunnya kualitas produksi komoditas sektor riil. “Sektor riil memang lesu kemudian berdampak pada pengurangan tenaga kerja.”

Telisa mengamini pandangan Latif Adam yang mengatakan pemerintah kurang inovatif dalam mengembangkan sektor riil. Bahkan pemerintah juga tidak mendukung swasta untuk melakukan inovasi. Fakta yang terjadi justru pemerintah yang menghambat inovasi.

“Inovasi untuk menciptakan produk berdaya saing tinggi kan memang munculnya dari swasta sedangkan peran pemerintah mendukungnya. Namun faktanya pemerintah justru menghambat inovasi-inovasi tersebut dengan meminta banyak ongkos agar suatu perusahaan mendapat stastu hak cipta atas suatu temuan,” tambah Telisa.

Lalu Telisa juga menamini jika Vietnam memiliki potensi untuk melangkahi Indonesia dalam hal kemajuan ekonomi. “Ingat bukan cuma Vietnam tapi juga ada Myanmar dan Filipina. Di sana investasi masuk cukup besar dengan pengelolaan yang bagus dan inovatif. Bahkan sudah ada studi yang mengatakan kemajuan ekonomi di Filipina sudah jauh lebih berhasil dibanding Indonesia. Termasuk dalam hal konsistensinya,” ujarnya. lulus/iwan/mohar