Investor Waspadai Penggelapan Dana - OJK Luncurkan Program DPP

NERACA

Jakarta- Untuk meningkatkan kepercayaan investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK meluncurkan program Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Diharapkan, dengan adanya program tersebut dapat melindungi penyelewengan dana-dana seperti penggelapan dana hingga hilangnya aset. “Kalau ada aset nasabah hilang di perusahaan efek, kalau tidak ada tindakan apa-apa dari regulator akan hilang kepercayaan pemodal untuk pasar modal kita,” kata Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida di Jakarta, Senin (23/12).

Program DPP ini, menurut dia, akan dihimpun dari iuran para pemodal itu sendiri. Namun, dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan, iuran tersebut akan dikontribusi oleh Self-Regulator Organization (SRO). “Dua tahun pertama nantinya akan dicover oleh SRO, lalu dimulai iuran, hal ini upaya bersama untuk menciptakan stabilitas,” jelasnya.

Namun untuk sekarang ini, sambung dia, belum dapat diungkapkan secara rinci terkait iuran yang akan dibebankan nantinya. Yang jelas, untuk melihat kesiapan para pelaku pasar atau pemodal, OJK akan memberikan surat edaran mengenai program ini, dan manfaat yang dapat diperoleh pemodal. “Kita akan menyiapkan surat edaran untuk memberikan berapa besaran iuran,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal ini sebagai langkah persiapan dalam menghadapi Asean Economic Comunity (AEC) 2015 sehingga pasar modal Indonesia tidak akan tertinggal oleh negara-negara tetangga yang tergabung dalam komunitas masyarakat Asean tersebut. “DPP ini bisa meningkatkan pasar modal kita pada AEC 2015. Kalau market kita gak siap, tentunya kita tertinggal dari negara tetangga kita nantinya,” tuturnya.

Diketahui, banyak alasan mengapa investor lokal di pasar modal masih rendah, selain rendahnya sosialisasi dan edukasi juga belum terbukanya informasi yang jelas soal risiko berinvestasi. Ditambah kasus penggelapan dana nasabah hingga investasi bodong makin membuat keraguan masyarakat berinvestasi di pasar modal.

Oleh karena itu, OJK pun membentuk satgas atas kasus investasi bodong dan menghadirkan lembaga perlindungan investor, khusus di pasar modal atau disebut Investor Protection Fund" (IPF) dengan nama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Harapannya, selain memberikan perlindungan juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia sebagai sarana investasi.

Pengamat pasar modal Yanuar Rizky pernah bilang, keberadaan lembaga penjaminan menjadi keharusan dalam pasar modal. Sistem perlindungan lembaga penjaminan pasar modal ini tidak disamakan dengan LPS di industri perbankan. Sebab, seperti yang umum diterapkan oleh pasar modal di negara lain, protection fund harus menjamin penuh dana investor yang ada di rekening efek. alias full guarantee. Berbeda dengan dengan nasabah bank yang menyimpan dana dengan prinsip kehati-hatian. (lia)

BERITA TERKAIT

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…

BMRS Lunasi 20% Saham DPM Ke Antam - Raih Dana Segar dari NFC China

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar senilai US$ 198 juta dari NFC China, mendorong PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi

Istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak…

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…