Oleh : Tumpal Sihombing

CEO and Founder BondRI

Hukum Goodhart :"when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure"; “Jika ukuran menjadi target, maka percuma mengacu pada ukuran tersebut.” Esensinya,jika pemerintah berusaha mengatasi ragam tantangan perekonomian domestik kini dengan cara sibuk mengutak-atik ragam indikator yang ada, maka hasilnya adalah repetisi abadi kesalahan yang identik. Artinya,mewaspadai Goodhart’s law berarti membebaskan pola kebijakan ekonomi dari lingkaran setan.

BondRI sangat berharap agar Pemerintah yang kini berkuasa sebaiknya bersikap ekstra pruden terhadap rumusan RAPBN-2014. Ada 2(dua) pertimbangan; Pertama, dari sejarah tahun lalu saja, sejak diformulasikan hingga Q-IV 2013, rumusan telah mengalami revisi anggaran lebih dari 5(lima) kali dalam waktu kurang dari setahun termin fiskal, untuk semua indikator, dan dalam kondisi dimana tampuk kekuasaan ada di tangan yang sama. Bagi policymaker, mungkin hal itu tidak terlalu menjadi masalah.

Namun bagi para pelaku ekonomi di mancanegara, kebiasaan seperti ini dapat membentuk persepsi yang tidak lucu, yaitu perekonomian negara ini sedang tidak terkelola dengan konsisten dan hasilnya pun tak efektif.Bagi para pelaku ekonomi domestik, dampaknya adalah berpotensi menimbulkan sikap apatis akan apapun kebijakan yang dirumuskan dan diterapkan oleh Pemerintah.

Kedua, tahun depan (2014) adalah tahun yang penuh dengan agenda politik, yang menjadikan agenda ekonomi dan lainnya relatif resesif. Selain itu, dengan jajaran pemerintah yang baru dan akan berkuasa tahun depan (siapapun itu), perubahan yang ada akan berpotensi membentuk entropi domestik yang semakin tinggi, dan berdampak langsung pada tingkat kesehatan fundamental perekonomian nusantara.

Jika pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang ada dengan cara langsung meregulasi aset perekonomian, maka hasilnya akan sulit berada dalam rentang harapan kebijakan. Hal ini terjadi karena para investor dan pelaku pasar pasti akan melakukan antisipasi (priced-in) terhadap dampak yang akan terjadi pasca efektifnya regulasi (atau revisi), dimana mereka akan berusaha mengambil keuntungan dari kondisi yang ada.

Kesalahan langkah ekonomi seperti ini pernah dilakukan oleh Pemerintahan negara maju seperti Inggris pada masa Margaret Thatcher selaku Perdana Menteri. Jika kita sudah mengetahui hal ini dari sejarah, maka kita tidak perlu menunggu menjadi negara maju dahulu agar dapat terhindar dari kesalahan yang sama. Atau, apakah kita memang harus melalui sendiri dahulu kesalahan yang sama lantas baru mau belajar? Sebaiknya tidak harus seperti itu.

Kondisi perekonomian kita saat ini sebenarnya sudah tergolong kritikal dimana rupiah sudah berada di level 12,200 an, yang membuat total nilai utang domestik (gabungan IDR dan valas) telah menggelembung menjadi lebih dari Rp3000 T, sekitar sepertiga nilai PDB. Ratusan indikator ekonomi, industri jasa keuangan dan pasar modal domestik yang dikelola harian oleh BondRI telah memberikan suatu gambaran besar akan kondisi terkini dan tren yang akan terbentuk jika pola kebijakan yang ada konsisten diterapkan. Secara garis besar: perekonomian butuh solusi taktis.

BondRI menghimbau agar pemerintah sebaiknya fokus pada sektor riil dan menerapkan kebijakan taktis-efektif yang disesuaikan dengan tipikal resources yang kita miliki di nusantara tercinta ini.