Jangan Lagi Buat Wacana

Harus Tegas Naikkan Harga BBM

Depok---Sudah waktunya pemerintah berani memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak secara bertahap dibandingkan penerapan penghematan atau pembatasan BBM bersubsidi. "Saat ini kebutuhan menaikkan harga BBM sudah semakin mendesak," kata  Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Firmanzah di Depok, Rabu,20/7

Diakui Firmanzah, dilihat timingnya, memang bukan waktu yang tepat untuk menaikan harga BBM.  Apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, dimana kebutuhan masyarakat meningkat. "Bisa saja setelah lebaran dan kenaikan Rp500 per liter," tambahnya.

Lebih jauh kata penulis buku Marketing Politik ini, secara ekonomi, maka pemerintah membutuhkan kenaikkan harga BBM. Namun unsur politisnya jauh lebih kental. "Pemerintah seharusnya tegas dengan kebijakan menaikkan harga BBM, sehingga tidak ada wacana-wacana lain mengenai BBM," katanya

Adanya wacana penghematan atau pembatsan BBM bersudsidi akan mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah ataupun keterlambatan pengiriman pasokan.

Dikatakannya Pertamina sudah mengirim pasokan BBM namun ada saja daerah yang langka akan pasokan BBM. "Ini akibat ada spekulan atau bisa jadi sektor ekonomi sedang tumbuh, dan ini akan berpotensi adanya konflik horizontal," ujarnya.

Ditempat terpisah, ekonom UGM, Anggito Abimanyu meragukan meragukan efektifitas instruksi presiden (Inpres) terkait penghematan BBM ditinjau dari sisi fiskal. Alasanya i, instruksi penghematan di lingkungan pemerintahan lebih menggambarkan sikap pemerintah saja, dan tidak akan menyelesaikan persoalan. "Pemerintah hanya ingin memberikan contoh bahwa kalau mau menekan konsumsi BBM, harus dimulai dari pemerintah dulu. Kalau hanya itu saya rasa baik," ujarnya.

Dari sisi non fiskal, hal itu diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat. Namu dari sisi fiskal, lanjut mantan Kepala Kebijakan Fiskak ini menilai gerakan penghematan tersebut tidak akan efektif menekan konsumsi BBM. Sebab, jumlah atau besaran konsumsi BBM dari gerakan penghematan tidak terlalu besar dan tidak akan bertahan lama. Tetap saja, kata dia, akan menggerus anggaran negara yang sudah dialokasikan melalui anggaran subsidi.

Menurutnya, yang paling efektif untuk menekan konsumsi BBM dan listrik adalah mengeluarkan atau menghasilkan kebijakan pembatasan BBM secara menyeluruh kepada masyarakat. "Dari sisi fiskal (penghematan) tidak efektif," tegasnya.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani juga mengungkapkan hal yang sama. Dia melihat, untuk penghematan listrik, sangat mungkin direalisasikan di lingkungan pemerintahan. Penghematan listrik di kantor pemerintahan lebih bisa dipantau secara langsung. Namun, khusus untuk konsumsi BBM, akan sulit dipantau pelaksanaannya. Sebab, kondisi di lapangan sulit memastikan pegawai negeri akan menggunakan BBM non subsidi. "Pada akhirnya kuota yang saat ini sudah ditambah menjadi 40,5 juta kilo liter bisa jebol juga," kata Aviliani.

Menurut Anggito, ada dua pilihan, yakni melakukan pembatasan konsumsi BBM atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, hal itu diakui akan sedikit menimbulkan gejolak di masyarakat. Saat ini saja, kata dia, dengan kondisi pemerintah belum mengambil sikap apapun, sudah terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas menyikapi kondisi beban subsidi BBM yang sudah terlalu besar atau saat ini sudah mencapai 20 persen dari keseluruhan anggaran belanja negara yang mencapai Rp.1.313 triliun dari semula hanya Rp1.229 triliun. Ruang fiskal bagi anggaran negara yang seharusnya bisa untuk mendorong aktivitas perekonomian nasional dengan pembangunan infrastruktur, tersandera oleh besarnya alokasi anggaran untuk subsidi BBM. **cahyo