Pemilu Diharap Tingkatkan Pertumbuhan Industri Mamin

NERACA

Jakarta - Pelaku industri makanan dan minuman berharap perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun politik 2014 dapat mendorong pertumbuhan industri tersebut. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani berharap perputaran uang selama penyelenggaraan Pemilu pada 2014 yang ditaksir mencapai Rp 44 triliun dapat dinikmati para pelaku usaha makanan dan minuman.

"Pemilu memberikan harapan yang baik kepada industri makanan dan minuman. Pada saat Pemilu, akan ada dana yang masuk ke masyarakat sebesar Rp 44 triliun, itu spending untuk Pemilu," ujarnya, akhir pekan lalu.

GAPMMI memperkirakan konsumsi makanan dan minuman akan banyak terserap pada even-even yang diselenggarakan oleh partai-partai politik. Aktivitas tersebut diharapkan akan membantu penjualan produk makanan dan minuman itu sendiri pada tahun depan.

"Di semua event pertemuan biasanya kan akan mengkonsumsi makanan minuman dalam jumlah besar. Tapi kita juga mengimbau pada semua kontestan Pemilu untuk menggunakan produk dalam negeri," lanjutnya.

Meski demikian, menurut Franky, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh industri makanan dan minuman pada tahun depan yang membuat industri makanan dan minuman semakin sulit. "Tahun depan ada masalah baru soal kenaikan TDL (tarif dasar listrik) golongan I.3 yang mencapai 38,9%. Harga gas juga akan naik. Dolar juga masih menguat. Tapi Menkeu (Menteri Keuangan) bilang dolar Rp 12 ribu itu masih wajar," keluh Franky.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gappmi) memprediksi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar bakal mcndorong naiknya harga makanan dan minuman sekitar 5%-10%.

Menurut Ketua Gappmi Adhi S Lukman, kenaikan harga BBM subsidi akan berpengaruh ke biaya transportasi dan distribusi di industri makanan minuman menengah besar. Kegiatan distribusi dan transportasi tidak hanya untuk produk jadi, namun juga bahan baku. "Katau ditotal dampaknya, kami harapkan tidak lebih dari 5%," jelas Adhi saat berbincang dengan Neraca.

Adhi menuturkan, kenaikan harga BBM paling berat bagi pelaku usaha kecil mikro (UKM). Pasalnya, usaha kecil tidak hanya memakai BBM untuk transportasi dan distribusi, tapi juga untuk kegiatan produksi. "Untuk malcanan dan minuman yang diproduksi usaha kecil, harganya bisa naik hingga 10%," tutur dia.

Namun, Adhi berjanji kenaikan harga makanan kemasan tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena mendekati bulan Ramadan dan lebaran. Kenaikan harga, lanjut dia, terpaksa dinaikkan setelah lebaran. "Kenaikan 5% itu opsi terakhir, tapi kalau untuk UKM itu langsung naik," kata Adhi.

Disisi lain, Pemerintah berencana akan menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun depan, mendapat kecaman dari sejumlah asosiasi industri, di antaranya Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asoasiasi pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI), Himpunan Alat Berat (Hinabi), Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia (ASRIM) dan sebagainya.

Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkan) menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan yang mencapai 38,9% untuk industri golongan III dan 64,7% untuk industri golongan IV. Menurut Ketua Forkan, Franky Sibarani, industri dan sektor usaha belum sanggup menghadapi kenaikan TDL mengingat sebelumnya secara bertubi-tubi industri nasional telah menghadapi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi, gas dan lainnya.

"Kenaikan TDL memberikan dampak serius di 2014, karena kami menghadapi kenaikan TDL sebanyak 4 kali di sepanjang 2013. Terakhir, golongan I3 mengalami kenaikan TDL 18,1% dan 19,5% untuk golongan I4 pada Oktober ini. Jadi kami menolak kenaikan TDL tahun depan," kata dia.

Lebih lanjut Franky menjelaskan, kenaikan TDL akan menyebabkan efek domino. Dunia usaha dan masyarakat akan semakin terbebani karena biaya produksi akan melonjak yang berimbas pada kenaikan biaya produksi.

Related posts