Perempuan Memilih Presiden yang Dekat dengan Rakyat

NERACA

Jakarta - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menegaskan bahwa kaum perempuan menyukai calon presiden (capres) yang dekat serta memikirkan nasib rakyat. Namun faktanya, kaum perempuan tidak memilih kaumnya sendiri karena dianggap bukan pilihan yang ideal.

“Masyarakat, terutama kaum perempuan, cenderung memilih calon presiden yang dekat dan secara kongkret memikirkan nasib rakyat banyak. Tapi sayangnya, kaum perempuan tidak memilih kaumnya sendiri (untuk jadi calon presiden). Mungkin karena dianggap bukan yang ideal,” kata Ikrar, kala berbicara pada acara Diskusi Panel Peringatan Hari Ibu bertajuk ‘Presiden Pilihan Perempuan’ yang diadakan Alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI) Angkatan 1978, di Jakarta, Sabtu (21/12), pekan lalu.

Benar saja. Berdasarkan jajak pendapat yang dibuat secara spontan oleh FIB-UI 1978 ini diikuti 57 responden. Hasilnya ada sembilan tokoh nasional yang muncul, dan hanya dua di antaranya yang perempuan, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Sri Mulyani Indrawati. Tujuh tokoh lainnya adalah Prabowo Subianto, Joko Widodo, Aburizal Bakrie, Muhammad Jusuf Kalla, Mahfud MD, Surya Paloh, dan Gita Wiryawan.

Dalam jajak pendapat ini menyebutkan, sebanyak 67% atau 35 responden memilih Joko Widodo, disusul Prabowo Subianto 7 responden, Gita Wiryawan 6 responden serta Jusuf Kalla 5 responden. Adapun Sri Mulyani Indrawati hanya dipilih 4 responden dan Megawati Soekarnoputri 3 responden.

Ikrar juga menambahkan, figur berdasarkan hasil jajak pendapat tersebut dinilai mampu memilah mana program pendahulunya yang baik dan harus dilanjutkan, dan program mana yang kurang baik bagi rakyat. Sehingga harus direvisi atau ditinggalkan. “Idealnya (pemilahan program kebijakan) jangan tumpas kelor, atau buang seluruh program pendahulu. Karena itu kurang bijaksana,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Asri Hadi selaku Humas Alumni FIB-UI 1978 menjelaskan, pihaknya memang menyodorkan nama-nama tokoh yang saat ini beredar dan diunggulkan menjadi calon presiden, maupun kolom alternatif jika tidak ada nama dalam daftar yang cocok dengan pilihan mereka. “Jadi, itu suara spontan dari kaum perempuan yang berasal dari beragam latar belakang profesi, dan politiknya,” katanya.

Yang jelas, lanju Asri, para kaum perempuan pemilih yang jumlahnya 49% dari total daftar pemilih tetap (DPT), tentu saja akan memilih calon pemimpin yang jujur, amanah, dekat dengan rakyat, rekam jejaknya yang baik, serta mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kaum perempuan cenderung masih menggunakan perasaan ketiimbang logika. Dengan demikian masih mudah dipengaruhi oleh pencitraan yang baik dari para kandidat calon presiden. Dalam diskusi ini juga dihadiri alumni FISIP-UI Angkatan 1978, Chusnul Mar'iyah serta Nina Tanjung, alumni FISIP-UI Angkatan 1982. Keduanya merupakan narasumber. [bsak/ardi]

BERITA TERKAIT

PRESIDEN JOKOWI KUNJUNGI BOOTH BNI SYARIAH DI HALAL PARK

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (ketiga dari kiri) berfoto bersama Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo (kiri) dan Pemilik…

AMMDes Bisa Diaplikasikan dengan Alat Pembuat Es Serpihan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

Hati-Hati dengan "Debt Trap Diplomacy" China

Oleh: Djony Edward Pemerintah Indonesia menawarkan 28 proyek senilai USD91,1 miliar atau setara Rp1.295,8 triliun kepada pemerintah China setelah empat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…