NERACA

Rembang - Berkurangnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di APBN 2014 yang diusulkan sebesar Rp7 triliun menjadi Rp5 triliun tidak terlalu banyak mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP. Pengurangan anggaran ini tidak akan melemahkan DJPB dalam menjalankan program-program kerja pada tahun depan dikarenakan ada sinergi dengan Kementerian yang lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai anggaran pengairan dan begitupula dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai penyediaan lahan budidaya.

"Apalagi sekarang didorong dengan masuknya dunia perbankan untuk membantu dalam masalah pembiayaan budidaya perikanan ini, tambak udang misalnya, perbankan ini sangat semangat sekali dalam membantu," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto dalam acara kunjungan kerja DJPB Kegiatan Penebaran Benih Udang Vanamel di Tambak Demontration Farm (Demfarm) Pokdakan Sukowati Rembang, Kamis (19/12).

"Saya belum bisa menyampaikan anggaran DJPB pada tahun 2014 yang akan datang, dikarenakan adanya target pemangkasan dan anggarannya sedang di kaji kembali," lanjut dia.

Meskipun anggaran KKP nantinya dipangkas, lanjut Slamet, kebijakan Industrialisasi kelautan dan perikanan yang bergulir selama kurang lebih satu tahun dirasa sudah mulai membuahkan hasil, khususnya di sektor perikanan budidaya. Contohnya, program revitalisasi tambak melalui program Demfarm. Salah satu yang dilakukan adalah harmonisasi program lintas sektor. KKP khususnya Direktorat Jendral Periknanan Budidaya aktif “menjemput bola” dengan menginisiasi berbagai kerjasama. Salah satu kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki infrastruktur seperti saluran irigasi tambak dan jalan produksi.

“Selain itu, DJPB juga menggalang kerjasama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terutama untuk mengupayakan agar listrik bisa masuk ke lokasi-lokasi budidaya udang. Sebab beban biaya listrik lebih murah ketimbang Bahan Bakar Minyak,” ujar dia.

Menurut Slamet, penambahan areal tambak udang baru tentunya harus diikuti dengan perbaikan dan memelihara lingkungan di sekitar tambak. Sehubungan dengan hal itu, DJPB menggandeng Kementerian Kehutanan untuk melakukan penanaman bakau/mangrove di lahan sekitar tambak udang. Penanaman pohon bakau ini untuk mencegah abrasi maupun erosi di pantai di sekitar tambak.

Selain itu, DJPB juga melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilakukan sertifikasi lahan budidaya agar nantinya dapat di agunkan untuk mendapatkan tambahan permodalan dari perbankan.“Infrastruktur yang baik dan memadai, akan menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya pada usaha budidaya perikanan,” tandas Slamet.

Kemudian terkait program revitalisasi tambak, menurut Slamet, dalam tahun depan meskipun akan terjadi perubahan pemimpin nasional yang sekaligus bisa merubah kebijakan program yang ada, tapi DJPB tetap optimis pada pemerintahan yang akan datang akan bisa menduþkung atas sektor perikanan budidaya seperti proÞgram revitalisasi þtambak ini. Program revitalisasi tambak ini sangat bermanfaat bagi para petambak di seluruh Indonesia sehingga program ini akan berjalan pada tahun depan. "Meskipun pemerintahan akan berganti tapi semua program kerja di DJPB akan dijalankan sesuai dengan arah dan tujuan yang sudah dicangkan," ungkap dia.

Sedangkan atas maraknya investasi asing yang masuk dalam sektor budidaya perikanan, menurut dia, dengan banyaknya investasi yang masuk dalam perikanan budidaya akan bisa menambah pertumbuhan sektor ini. Namun, investasi asíng yang masuk ini harus mendorong pemberdayaan sumber daya manusia lokal supaya dapat dikembangkan, kemudian ínvestasi ini didorong untuk budidaya ekspor seperti budidaya ikan nila. "Kita akan terbuka atas investasi yang masuk dalam perikanan budidaya dari investor lokal maupun asing, namun terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam berinvestasi," tutur Slamet.

Slamet menuturkan bahwa memang banyak investor asing yang berinvestasi dalam sektor budidaya perikanan, seperti misalnya investor dari negara China maupun Thailand. Oleh karenanya, perlu didorong kepada investor lokal supaya dapat mengimbangi atas maraknya investor asing ini. "Perlu pengembangan dan sosialilasi terhadap investor lokal untuk melakukan investasi sektor budidaya perikanan sehingga bisa bersaing dengan investor asing," kata dia.

Dia juga memaparkan diperlukan pemahaman kepada para budidaya perikanan untuk memanfaatkan sektor perbankan terkait dengan pembiayaan modal perikanan budidaya. Diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada para penambak tradisional untuk memanfaatkan pembiayaan kepada sektor perbankan dikarenakan akan menambah manfaat dalam permasalahan permodalan.

"Sektor perbankan sudah meminati budidaya perikanan dalam memberikan pembiayaan kepada para petambak, dapat dicontohkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah memulai merambah sektor perikanan budidaya ini, bahkan disusul dengan Bank Tabungan Negara (BTN)," tambah Slamet.

Kemudian Slamet pun mengucapkan terima kasih kepada para petambak yang sudah memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah diberikan dari DJPB. Hal ini bisa terlihat dari penggunaan alat dan prasarana yang bisa bermanfaat bagi para petambak dalam sisi produksi maupun kualitasnya. "Saya bangga kepada para petambak yang sudah bekerjasama dengan baik dengan DJPB dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan ini," imbuh dia.

Dia juga menjelaskan bahwa program revitalitasi tambak ini kegiatan meningkatkan produksi budidaya udang di tambak melalui program Demfarm. Dimana tambak-tambak milik para petambak yang sudah mangkrak dibangkitkan kembali dengan sentuhan-sentuhan teknologi, salah satunya dengan menggunakan kincir agar meningkatkan sirkulasi oksigen di tambak.

"Program ini dimulai pada tahun 2012 yang meliputi daerah Pantai Utara (Pantura), diantaranya Serang, Tangerang, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon. Untuk tahun ini, kegiatan Demfarm meluas dari mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Sumatera Utara," jelas Slamet.

Slamet mengatakan pemerintah tengah menggenjot produksi perikanan budidaya. Salah satu upayanya adalah dengan program revitalisasi tambak. Total anggaran revitalisasi tambak dari pemerintah pusat Rp 225 miliar dan didukung dana APBN Perubahan Rp 398,92 miliar. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi tambak bandeng.

"Bukan hanya DJPB, KKP ini kegiatannya langsung menyentuh masyarakat, kalau bisa jangan dipotong, karena kita ingin meningkatkan taraf produktivitas yang ujungnya peningkatan taraf hidup masyarakat, pemangkasan anggaran program ini tidak akan berpengaruh atas program revitalisasi tambak" kata dia.

Sedangkan mengenai program Demfarm ini, Ketua Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Surowati Rembang, Edi Sujianto mengatakan berdasarkan surat keputusan kepala desa Sluke Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang maka kelompok budidaya ini mulai dibentuk pada tahun 2010. Seiring dengan berjalannya waktu dan mengalami pasang surut usaha budidaya, jumlah petambak dan luas tambak semakin meluas. "Dengan niat baik dan keuletan dalam melakukan budidaya udang varane maka dibentuknya kelompok budidaya ini," kata dia.

Dia pun menambahkan apalagi KKP melalui DJPB memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok budidaya ini maka tingkat produksi dapat ditingkatkan dengan baik. Dengan masuknya sistem teknologi melalui program Demfarm ini sangat membantu para petambak dalam meningkatkan produktifitas dan kualitas udang varane. "Hal ini membuat kelompok tani ini berkembang dengan pesat dibandingkan pada saat melakukan budidaya udang melalui cara tradisional," ujar Edi.

Edi juga menjelaskan bahwa luas lahan yang digunakan untuk budidaya udang varane ini sebesar 8 hektare. Sedangkan kabupaten Rembang secara keseluruhan mendapatkan bantuan program Demfarm untuk 28 hektare. "Dengan jumlah lahan yang begitu luas maka diperlukan budidaya dalam sistem teknologi modern sehingga manfaatnya akan bisa berkembang," ungkap dia.

Dia pun mengungkapkan bahw dalam tahun ini, jumlah produksi kelompak budidaya ikan ini mencapai 46.182 Kg dengan nilai produksi sebesar Rp2.250.484.400. Bisa dikatakan bahwa keuntungan bersihnya hampir mencapai 80 sampai 90% dari permodalan di kelompok budidaya ikan ini. "Sedangkan dalam sisi permodalan bisa mencapai Rp100-150 juta per hektare sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petambak," imbuh Edi.

Edi juga memaparkan dalam budidaya ini mendapatkan kendala berupa cuaca atau iklim dikarenakan apabila curah hujan tinggi maka udangnya tidak dapat berkembang. Sedangkan dalam musim kemarau maka kadar garamnya akan tinggi atau bisa dibilang kekurangan sumber air tawar. "Oleh karenanya, dampak faktor cuaca ini sulit untuk ditanggulangi dengan baik dan cermat, tapi akan dilakukan langkah-langkah yang cermat untuk mengantisipasinya," tambah dia.