Kesenjangan Semakin Meningkat - Struktur Birokrasi Jadi Masalah

NERACA

Jakarta – Pemerintah mengaku Human Development Index (HDI) Indonesia hingga akhir tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 0,0009 dibanding tahun 2012. Sehingga untuk saat ini ada di level 0,629. Meski begitu tingkat kesenjangannya juga mengalami peningkatan.

“HDI kita memang ada sedikit peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi tingkat kesenjangan atau gini rasio juga semakin mendalam. Artinya, peningkatan pembangunan kemanusiaan ternyata tidak berlangsung merata,” kata kata Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yanuar Nugroho, pada acara peluncuran Ajang Kompetisi dan Penghargaan Indonesia Millenium Development (MDG) Awards 2013 dan Peta Kemitraan Pembangunan Nasional, Kamis (19/12).

Secara rinci Yanuar mengatakan tingkat gini rasio Indonesia terus mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Sekarang tingkat kesenjangan semakin besar yaitu di level 0,41. Padahal sepuluh tahun lalu masih ada di level 0,31. “Akhirnya ada asumsi di tengah masyarakat yang menilai sebuah kutukan jika lahir di luar Jakarta. Itu karena mereka yang lahir di desa pasti akan tertinggal," terangnya.

Akar dari permasalahan semakin meningkatnya gini rasio di Indonesia terletak pada koordinasi struktur birokrasi pemerintah. Pasalnya kinerja setiap Kementrian/Lembaga (K/L) masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga implementasi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan penduduk tidak terakselerasi dengan baik.

“Akar permalasahannya koordinasi antar K/L di Indonesia belum bagus. Hal ini merupakan cerminan dari kurang baiknya leadership yang ada pada birokrasi negeri ini. Masing-masing kepala masih mengedepankan ego dan kepentingannya dibanding yang lain,” ujar Yanuar.

Yanuar menjelaskan sebetulnya pemerintah sendiri sudah melakukan upaya untuk meminimalisir gagalnya koordinasi. Hal ini dapat tercermin dengan adanya Kementrian Koordinator di tubuh pemerintah. Namun sayang hal tersebut memang belum berjalan efektif.

“Sebetulnya kita sudah ada jalan agar para K/L bisa saling bersinergi dalam hal koordinasinya. Tapi memang belum kelihatan hasilnya. Masih banyak masalah yang diselesaikan melalui kepentingan. Terlebih tahun depan juga menjelang Pemilu. Kemungkinan banyak yang miss koordinasi,” ungkap Yanuar.

Rumah Tangga Miskin Rentan

Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Wicaksono Sarosa menilai di Indonesia masih banyak rumah tangga (RT) hampir miskin yang rentan. Bahkan ia mengaku berdasarkan data Bank Dunia 2012, satu per tiga RT yang hampir miskin jatuh menjadi RT miskin setiap tahunnya. Meskipun ada juga RT miskin yang kemudian mengalami peningkatan.

“Memang ada RT miskin di Indonesia yang mengalami peningkatan. Tapi juga perlu diketahui sepertiga RT hampir miskin juga kemudian jatuh jadi RT miskin setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena program pemerataan yang ada di K/L banyak yang tidak terimplementasi dengan baik,” tutur Wicaksono.

Sebelumnya Badan Pusat Stastitik (BPS) melaporkan jumlah RT miskin di Indonesia sudah menacapai 24 juta keluarga per Juni 2013. Sebagian besarnya sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa subsidi. Hal itu dilakukan dengan pemberian kepada 15,5 juta RT miskin dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM). [lulus]

Related posts