Program PUGAR Kab. Cirebon tidak Bermasalah

NERACA

Cirebon – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, membantah tuduhan yang menyebutkan, ada pengkondisian dalam Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), sebesar Rp. 5. miliar. Tuduhan tersebut terkait adanya dugaan pembelian alat-alat pembuatan garam yang dikondisikan oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan setempat.

“Kita tidak pernah mengondisikan sepertti itu. Semua peralatan dibeli langsung oleh para petani garam. Kita tidak tahu menahu tentang masalah ini. Kalau ada orang Dinas Kelauatan yang berbuat seperti itu, segera laporkan kepada saya,”tandas Kabid Usaha Kelautan, Adang Kurnida, Rabu (20/7).

Menurut dia, program PUGAR murni bantuan dari Kementrian Kelautan. Dana yang dikirim tidak melalui rekening daerah, namun langsung kepada rekening kelompok tani garam. Adang menyebutkan, sangat tidak mungkin ada pengondisian dalam program tersebut, karena ada pendamping ahli yang langsung ditunjuk pusat.

“Semuanya pembelian alat-alat pembuatan garam, diawasi oleh pendamping dari pusat. Kami hanya menerima laporannya saja. Kalau ada penyimpangan dilapangan, akan secepatnya diminimalisir oleh pendamping tersebut. Saya jamin, tidak ada penyimpangan dalam masalah ini,” cetus Adang.

Adang menjelaskan, bantuan sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut, diperuntukan bagi 100 kelompok petani garam, di 5 desa. Mereka masing-masing berada di desa Ender, Bendungan, Pangenan, Rawa Urip, serta desa Pangarengan. 1 kelompok tani beranggotakan 10 orang petani garam. Setiap kelompok lanjuitnya, mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,-.

“Dipilihnya Kecamatan Pangenan merupakan hasil survey pusat. Pasalnya, ternyata wilayah Kecamatan Pangenan merupakan kawasan dengan satu hamparan terluas yang ada di kabupaten Cirebon. Jadi, jangan beranggapan kami hanya memberikan bantuan di wilayah timur saja. Ini program pusat, dan sudah di SK kan Bupati,” jelas Adang.

Namun sayangnya, Adang enggan memberikan buku Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Tekhnis (Juklak/Juknis). Adang beralasan, Juklak dan Juknis tersebut merupakan rahasia negara, dan tidak bisa sembarangan. dipublikasikan. Adang malah menyarankan, untuk meminta Juklak dan Juknisnya kepada Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan, yang memang sedang tidak berada di tempat.

Seperti diketahui, ada temuan dugaan penyimpangan dalam program PUGAR ini. Malahan kabarnya, beberapa LSM sudah pernah mempertanyakan masalah ini kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Temuan tersebut menyebutkan, bahwa ada dugaan Dinas Kelautan dan Perikanan mengkoordinir pembelian alat-alat pembuatan Garam, semisal Pompa Air, Garokan, dan Kincir Angin. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, sulit ditemui.

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

Penerangan Jalan yang tidak Berfungsi

Lampu PJU dipertigaan antara Jalan Jombang ( jalan Amir Machmud), Jalan Sumatra (Pintu Utara VBI) dan Jalan Sawil, Tangerang, dimatikan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017 NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau…