Otonomi Daerah Belum Mampu Entaskan Kemiskinan

NERACA

Jakarta – Pemerintah Pusat mengaku peran otonomi daerah belum berhasil mengentaskan kemiskinan penduduk desa. Pasalnya dalam eksekusi program-program kerap terkendala pada akses. Sebab Pemerintah sendiri belum memahami masalah kemiskinan itu sendiri.

“Otonomi daerah belum mampu entaskan kemiskinan. Sebab dalam eksekusi programnya bermasalah. Karena fokus orientasi pengentasan kemiskinan memang kompleks dan multidimensi. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap tidak memahami hal tersebut,” kata Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Yanuar Nugroho di Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kamis (19/12).

Yanuar menjelaskan dampak dari minimnya pemahaman pemerintah mengenai masalah muldimensi kemiskinan membuat masalah turunan berupa ketimpangan akses pemerataan pembangunan. Pasalnya semua pihak jadi hanya mengandalkan integrasi infrastruktur ekonomi saja. Sedangkan infrastruktur penunjang lainnya jadi terabaikan.

“Ketidakpahaman pemerintah mengenai kompleksnya pengentasan kemiskinan dapat tercermin dari kualitas kebijakan. Sekarang semuanya hanya mengandalkan ketersediaan integrasi infrastruktur saja. Padahal kita tidak bisa selesaikan kemiskinan tanpa memperhatikan aspek lain seperti kesehatan dan pendidikan. Akibatnya terjadi kesenjangan infrastruktur pda sektor lainnya juga,” tambah Yanuar.

Mengenai kesenjangan infrastruktur penunjang lainnya Yanuar memberi contoh kemajuan ekonomi di daerah tidak akan tercapai jika yang tersedia hanya jalan penghubung akses komoditas saja. “Bayangkan yang terjadi selama ini masyarakat memang dapat pekerjaan yang merupakan dampak dari adanya infrastruktur komoditas. Tapi ketika sakit untuk menuju pusat pengobatan jadi mahal dan sulit. Begitu juga dengan akses pendidikan yang berdampak minimnya inovasi di tengah masyarakat daerah.”

Lebih jauh Yanuar menegaskan selama ini langkah pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan hanya dengan menambah anggaran untuk Kementrian/Lembaga (K/L) terkait ekonomi. Ia melihat metode penyelesaian kemiskinan dengan cara seperti itu tidak akan sukses. Bahkan berpotensi terjadinya pemborosan anggaran.

“Salah kalau melihat solusi pengentasan kemiskinan hanya lewat penambahan anggaran. Nanti targetnya juga hanya penyerapan anggaran. Sedangkan konten dari penyerapannya sendiri belum tentu berkualitas. Akhirnya yang terjadi hanya pemborosan,” tegas Yanuar.

Sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik melaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyatakan hingga Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37%. Katanya angka ini berkurang sebesar 0,52 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang di posisi 28,59 juta orang atau 11,66%. Namun angka kemiskinan ini masih jauh di bawah target kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2013 sebesar 10,5%. [lulus]

Related posts