Alokasi Pupuk Subsidi 2013 Ditambah 6 Ribu Ton

NERACA

Jakarta – Dalam rangka menjawab kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di lapangan, kini pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi sekitar 6 ribu ton sesuai dengan usulan yang diajukan oleh beberapa propinsi untuk menutup kekurangan pasokan pupuk subsidi yang sudah dialokasikan tahun 2013.

“Sebenarnya rumor yang berkembang tentang kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran bukan karena suatu hal. Untuk masalah pupuk kami sangat hati-hati dan melakukan pengawasan yang ketat, tapi karena memang kuota pupuknya sudah habis, karena berdasarkan data yang ada alokasinya sudah 100%, bahkan di beberapa daerah ada yang lebih dari 100% alokasinya,” kata Sumarjo Gatot Irianto, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, dalam press conference nya di Jakarta, Kamis (19/12).

Berdasarkan pagu anggaran subisdi pupuk tahun 2013 dalam Undang-undang No. 19 tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 No. 15 tahun 2013 tentang APBN Perubahan tahun 2013 di tetapkan sebesar Rp. 15,83 trilliun. Dengan perhitungan subisdi pupuk, maka alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2013 sebanyak 9,25 ton. “Dan dari jumlah yang ada sudah dialokasikan kesemua daerah, dan sebelum akhir tahun ini ternyata pupuk bersubsidi sudah tidak ada dilapangan,” imbuhnya.

Awalnya kami sudah mencoba untuk melakukan pengalokasiaan dari beberapa daerah yang masih kelebihan pupuk, untuk dikirim ke daerah yang masih membutuhkan pupuk. Tapi dengan pola itu pun ternyata belum mencukupi kekurangan pupuk bersubsidi. “Antisipasi awal kami jika ada dari propinsi lain yang kelebihan pupuk bersubsidi, maka kita alokasikan ke daerah maupun propinsi yang kekurangan, tapi tidak mampu menutupi kekurangan itu maka ditambah alokasinya,” jelasnya.

Sesui dengan dengan data yang masuk, ada 13 Propinsi yang mengusulkan dan mengajukan untuk adanya penambahan relokasi pupuk bersubsidi karena mengingat kebutuhan yang besar karena sekarang sedang masa tanam. “Kalau berdasarkan alokasi tahun 2013 sebenarnya sudah habis kuota pupuk bersubisdi itu, hanya saja kami mendengar usulan dari beberapa Propinsi untuk menambah alokasi pupuk bersubisdi, alasannya masa tanam kebutuhan pupuk besar, untuk menurunkan cost produksi maka harus ada relokasi pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Maka dari itu, kami dari Kementan dan Komisi IV DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 11 Desember kemarin dengan hasil bahwa Komisi IV DPR meminta kepada pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai kondisi lapangan yang penyalurannya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Untuk itu, bagi daerah yang mengalami kekeurangan penyediaan pupuk bersubsidi untuk pertanaman bulan Desember 2013 tetap akan dipenuhi. “Berdasarkan rapat tersebut akhirnya ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk para petani di tahun 2013 ini,” jelasnya.

Sejauh ini untuk penambahan pupuk bersubsidi sudah ada dilapangan, awalnya memang distribusinya terkendala karena dalam distribusi membutuhkan payung hukum. Tapi sekarang payung hukum sudah terpenuhi tinggal didsitribusikan kelapangan. “Jadi memang sekarang Legal formalnya sudah clear semua, pupuk bersubsidi penambahan alokasi untuk tahun 2013 sudah ada dilapangan,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Pupuk Batubara Cocok Digunakan Daerah Tandus

Jakarta, Pupuk batubara sangat cocok digunakan petani di daerah yang memiliki tanah yang tandus dan gersang. Karena, dengan kandungan karbon…

Harga Cabai di Kabupaten Sukabumi Rp 75 Ribu Per Kilogram

Harga Cabai di Kabupaten Sukabumi Rp 75 Ribu Per Kilogram NERACA Sukabumi – Memasuki pekan ketiga Juli 2019, harga kebutuhan…

Garap Proyek 35 Ribu MW - PLN Terbitkan Global Bond US$ 1,4 Miliar

NERACA Jakarta – Guna mendanai pengembangan dan operasional bisnis, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerbitkan surat utang (global bond) pertama…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Realisasi Lifting Migas Tidak Mencapai Target

NERACA Jakarta – Realisasi lifting atau produksi siap jual minyak dan gas bumi (migas) pada semester I 2019 tidak mencapai…

Pemerintah Serukan Industri Tarik Plastik Dari Laut

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta semua industri yang memproduksi plastik untuk menarik plastik mereka dari…

Program Rehabilitasi Tambak Rakyat Diapresiasi

NERACA Jakarta – Pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengapresiasi keputusan Kementerian Kelautan dan…