Pembagian Kewenangan Jadi Alasan Kementan - Swasembada Pangan Sulit Tercapai

NERACA

Jakarta – Swasembada pangan yang digagas oleh Kementerian Pertanian agar mampu memberikan penyediaan pasokan makanan nasional yang cukup sampai dengan saat ini masih belum menemukan hasil yang lebih baik, mengingat impor produk makanan seperti daging, beras, kedelai, buah, dan lain sebaginya masih besar didatangkan dari luar negeri.

Herry Priyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), mengatakan, bahwa persoalan sektor pertanian tidak bisa diselesaikan oleh Kementan sendiri, karena pemerintah sudah membagi habis kewenangan untuk bidang pertanian. Seperti halnya perdagangan di sektor pertanian sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, pengolahan sektor pertanian juga menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, dan seperti pembangunan infrastruktur irigasi dan lainnya sudah berada di Kementerian Pengadaan Umum (PU).

“Jadi memang kewenangan di sektor pertanian sudah terbagi-bagi,” katanya pada saat menghadiri diskusi Evaluasi Swasembada Pangan 2013, di Jakarta, Kamis (19/12).

Selain itu juga, dengan adanya otonomoni daerah, sebagian kewenangan pemerintahan di sektor pertanian sudah didelegasikan ke daerah, dan Kementan juga menyadari banyak fungsi-fungsi yang sudah menjadi tanggung jawab daerah tidak berjalan dengan semestinya. Dan saat ini di pusat (Kementan) hanya menjadi regulator, penetapan pedoman, dan standar, walupun sampai dengan saat ini pusat masih melakukan intervensi karena dibeberapa Propinsi dan Kabupaten ada banyak kewenangan yang tidak berfungsi.

“Di sisi lain dengan kemampuan pemda dari pemda yang terbatas banyak fungsi yang tidak berjalan, apalagi alokasi dari dana bantuan APBD masih rendah tidak ada 10% nya, sehingga pertumbuhan pertanian dinilai lamban” imbuhnya.

Jadi memang sampai dengan saat ini, dari Kementan terus berupaya keras untuk dapat dan mampu mencapai swasembada pangan secara keseluruhan, tapi tentu saja perlu ada dukungan dari Kementerian atau instansi lain, dan tentu saja Pemerintah Daerah, agar semua target-target yang sudah ditetapkan mampu tercapai.

“Selama ini saya melihat target-target yang ditetapkan hanya dengan asumsi saja tidak mengukur kemampuan, dan memang banyak dari target yang ditetapkan tidak terpenuhi karena instansi lain tidak berjalan, selain itu juga dari segi anggaran yang masih kurang di sektor pertanian,” terangnya.

Sampai dengan saat ini Kementan hanya dijadikan sebagai penghasil bahan baku saja, sebagai contoh seperti sawit sebagai penambah devisa terbesar non migas yang ada di catatan pertanian itu buah segarnya saja, sedangkan CPO nya tercatat di sektor industri. Yang lain seperti padi, yang ada dicatatan Kementan hanya gabah, sedangkan setelah jadi beras masuk ke Kementerian Industri.

“Padahal kita tahu bahwa nilai tambah berada di aspek processing yaitu industri, sedangkan kalau bahan baku nilainya sedikit. Jadi memang angka statistik harus dirubah karena kalau tidak kinerja di Kementan tidak akan dibilang membaik alias gurem,” tegasnya.

Pemanfaatan Tekhnologi Kurang

Herry menjelaskan bahwa sejauh ini perkembangan tekhnologi petani nasional di wilayah tidak naik secara siginifikan karena memang petani daerah tidak mampu untuk bisa memanfaatkan tekhnologi mengingat harganya yang terlalu tinggi sehingga tekhnologi bagi mereka hanya sebatas pemahaman saja, tidak bias untuk merealisasikan. “Di Negara maju supporting tekhnologi terhadap sektor pertaniannya besar sedangkan di Indonesia sebagian besar masih petani tradisional semua,” ujarnya.

Selian itu juga kemampuan logistic nasional yang masih terbatas, saat ini bulog saja hanya bisa menampung 3,5 juta ton saja, sedangkan jika lagi panen raya bisa menghasilkan sekitar 46 juta ton. Makanya terdapat suplai yang berlebihan sedangkan market tidak bias menangkap, dan permasalahannya klasik, beras jatuh pada saat panen raya. Di negara maju manapun kekutan pertanian ada pada logistik, sedangkan logistic kita terbatas, selian itu juga biasanya di negara maju seandainya produksi banyak, industrinya jalan lalu bisa menjadi nilai tambah diekspor.

“Sedangkan industrialisasi nasional tidak berjalan, tidak ada suatu proses Battle next maka harga akan tertekan, dengan harga yang tertekan investasi sektor pertanian menjadi kendala, tanpa modal pertumbuhan menjadi kurang,” ucapnya.

Tapi begitu dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus tetap memberikan apresiasi lebih terhadap petani nasional. Dengan keterbatasan alat, pendidikan yang rendah, tapi masih mampu berproduksi melebihi petani negara lain. Karen petani nasional perorangnya bisa mampu menggarap 5 Hektar, sedangkan petani Thailan hanya sekitar 3 Hektar.

“Sisi lain yang harus dilihat petani kita luar biasa, dengan segala keterbatasanya mampu berproduksi untuk pasokan nasional. Dengan apresiasi itu sehingga tidak menjadikan patah semangat para petani nasional, tapi malah bisa lebih memberikan semangat untuk tetap berproduksi dalam pemenuhan ketahanan pangan nasional kedepan,” tutupnya.

Related posts