NERACA

Jakarta – Pemerintah mengklaim persiapan penyusunan teknokrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sudah masuk tahap final. Pasalnya proses diskusi pematangan konsep sudah mencapai 95% dan akan mencapai 100% di akhir tahun 2013. Untuk itu tinggal menunggu legasilasi untuk implementasinya.

“Perisapan RPJMN khusunya mengani pembahasan teknokratnya sedang difinaliasaikan. Kita sudah tahu diskusi ini akan berakhir hingga akhir Desember. Kemudian akan dicoba penyelesaian secara hukum dan legasilasinya pada awal 2014,” kata Deputi pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max H Pohan, di Jakarta, Rabu (18/12).

Max menjelaskan hingga pertengahan Desember 2013 ini konsep teknokrasi yang dibahas Bappenas mengenai RPJMN sudah mencapai 95%. Katanya pada akhir tahun pasti tercapai 100%. Setelah itu baru akan diajukan proses legalnya setelah mendapay persetujuan terlebih darulu dari Menteri Bappenas.

“Artinya RPJMN pasti akan jalan di tahun 2015. Sementara dasar hukumnya menunggu jawaban apakah Mentri Bappenas puas dengan konspenya. Jika puas maka akan segera diproses ke Menkoperek. Lalu ke Presiden,” terang Max.

Max mengakui proses legaliasinya akan berajalan sepanjang tahun 2014. Pada tahun itu akan dibahas besaran anggaran yang dibutuhkan. Dengan begitu dapat dirangkum dalam APBN 2015 yang akan datang. “Jika sepanjang tahun 2014 legalisasinya dapat selesai maka tahun 2015 pasti segera dilaksanakan oleh K/L (Kementrian/Lembaga).”

Mengenai investasinya Max menjelaskan sementara ini belum terstruktur. Sehingga ia belum bisa menjelaskan seperti apa struktur pendanaan dalam implementasi RPJMN 2015-2019. Namun ia memastikan investasi akan tetap ada.

“ Investasi perkotaan itu dengan atau tanpa RPJMN pasti akan jalan terus ada. Tapi dengan cara seperti ini kan dapat lebih terarah, terstruktur, dan terjadi akselerasi atau percepatan pembangunan perkotaan yang berkalnjutan dan sustain. Tapi sementara ini memang belum terstruktur dan sinergis untuk secara bersama-sama menuju kota berkelanjutan dan berdaya saing,” ungkap Max.

Pada kesempatan yang sama Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Eko Wuryanto mengatakan dalam konsep RPJMN harus tertera kebutuhan akan infrastruktur yang bisa mengintegrasikan antar daerah. Dengan begitu konsentrasi ekonomi tidak lagi terpusat pada kota-kota besar. Pasalnya antara kota dengan desa dapat slaing terhubung dan saling suplai.

“Katanya aka nada pembangunan jalan Trans Jawa. Tapi juga harus ada Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Jika tidak maka konsentrasi perekonomian hanya terus berpusat di Pulau Jawa. Kalau begitu akhirnya pemerataan ekonomi hanya wacana saja,” tambah Luky.

Meski begitu Luky mengakui hingga saat ini pembangunan jalan trans Sumatera sebetulnya tinggal menunggu tahap legasilasi saja. Pasalnya konsep pembangunan dan izin gubernur sudah diterima. Untuk itu realisasi pembangunan trans Sumatera hanya menunggu Kepres.

“Trans Sumatera lam realisasinya padahal semuanya sudah siap dengan jumlah jariangan sebanyak 25 titik.. Bahkan Gubernur di daerah-daerah Sumatera sudah bnyak yang sepakat dan menunggu kapan Kepresnya keluar. Jadi kendalanya memang masih terkendala oleh Keppres. Dan saya tidak tahu kenapa lama di situ,” tukas Luky. [lulus]