Gerakan Ekonomi Syariah

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

“Jadikan negeri kita sebagai pusat keuangan syariah dunia yang terintegrasi dengan sistem internasional berbasis syariah. Inilah salah satu esensi dari perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin,” demikian pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) pada 17 November lalu.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia dan, pada saat yang sama, semakin meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di tanah air, kata Presiden, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Diyakini, ekonomi syariah mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ataupun mencegah terjadinya krisis keuangan global yang menganut ekonomi liberal dan kapitalis.

Pemerintah, kata Presiden SBY, juga ikut berperan aktif memajukan ekonomi syariah dalam 9 tahun terakhir. Hasilnya, aset industri perbankan syariah meningkat hampir 14 kali lipat atau tumbuh rata-rata 51% per tahun. Keterlibatan pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah, juga ditandai terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk Negara, UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perpajakan. Khusus perpajakan, UU 42/2009 memberikan tax neutrality bagi transaksi keuangan syariah.

Ada tiga pertanyaan yang diajukan Presiden ketika itu. Pertama, mengapa Indonesia semakin membutuhkan ekonomi syariah. Kedua, apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memajukan eonomi syariah, dan ketiga, apa lagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia di masa mendatang.

Presiden menyatakan, ekonomi atau sistem syariah yang menerapkan bagi hasil  membuat tak ada jarak antara sektor keuangan dan sektor riil. Artinya, perkembangan sektor keuangan menjadi cerminan kemajuan di sektor riil. Sistem ekonomi syariah juga menghindarkan pembiayaan yang bersifat spekulatif atau eksploitasi pasar keuangan, lingkungan hidup dan lingkungan sosial hanya demi keuntungan ekonomis pemilik modal.

Jelas bahwa ekonomi syariah memiliki kepedulian terhadap sektor UMKM melalui sistem pembiayaan. Melalui pembiayaan kepada UMKM yang dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam berproduksi, maka  lembaga keuangan syariah telah ikut berperan nyata dalam menumbuhkembangkan UMKM.

Dalam ekonomi syariah, dikenal adanya dalam-dana sosial seperti zakat, infaq, dan sadaqah. Dana-dana itu dapat melengkapi sistem jaring pengaman sosial (social safety net) dan dapat dipakai untuk memberdasyakan kaum miskin dan dhuafa.

Kita berharap optimalisasi penerapan ekonomi syariah di berbagai sektor, seperti perdagangan, wirausaha, perbankan, investasi, asuransi, maupun sektor pembangunan lainnya. Sistem syariah diharapkan mampu mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan menyejahterakan rakyat. Perekonomian yang adil dan menyejahterakan rakyat sebetulnya sudah tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. []