NERACA

Jakarta - Daya tampung wilayah perkotaan di Indonesia saat ini makin sedikit. Pasalnya jumlah penduduk di kota terus meningkat seiring arus urbanisasi. Sayangnya, penambahan jumlah penduduk di kota tidak disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

"Perkembangan perkotaan belum memperhatiikan daya dukung daya tampung perkotaan. Hal ini menimbulkan kerentanan. Perkotaan di Indonesia sangat rentan kejadian bencana banjir dan gempa," kata Deputi pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Max H Pohan, di Jakarta, Rabu (18/12).

Max menjelaskan pada tahun 2010 setidaknya 50% masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Bahkan angka ini terus tumbuh seiring tingginya angka urbanisasi. "Proyeksi penduduk Indonesa yang tinggal diperkotaan pada periode 2005-2025 kita lihat bisa mencapai 67,5% dari total penduduk. Angka ini perlu kita perhatikan dan diperingatkan secara terus-menerus terus. Sebab dengan angka sebesar itu berarti perkotaan menjadi lokasi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia.”

Lanjut, Max menilai kondisi tersebut  memicu rusaknya lingkungan hidup di perkotaan. Misalnya alih fungsi lahan yang semestinya tidak jadi tempat tinggal justru dapat berubah jadi lingkungan kumuh. Bahkan kondisi itu berpotensi melebar hingga ke pedesaan.

“Selain itu pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan juga memicu persoalan sosial. Tingkat urbanisasi yang tinggi timbulkan permasalahan di perkotaan menjadi semakin kompleks. Penyediaan sarana publik dasar yang belum terpenuhi akan menjadi akar masalah penyediaan lahan," tambah Max.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Eko Wuryanto menambahkan, hingga saat ini jumlah kependudukan di Pulau Jawa sudah sangat padat. Hal ini juga berdampak pada tingkat kesejahtaeraan penduduk Indonesia jadi tidak merata. Pasalnya aktifitas ekonomi menjadi terpusat.

“Jadi kan sekarang harus diakui mungkin lebih dari 80% kebutuhan ekonomi masyarakat terpusat di Jawa dan Bali. Bahkan kebutuhan swasta sangat terpusat di Jakarta. Jadi keseimbanagn ekonomi antara Jawa dan luar Jawa itu memang jauh banget,” ungkap Luky.

Lebih Jauh Luky mengatakan hingga akhir tahun 2013 ini diprediksi pulau Jawa menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) paling dominan sebesar 58%. Sedangkan 42% lainnya tersebar di pulau-pulau lainnya.  “Bahkan dari seluruh PDB di pulau Jawa sekitar 40% nya terpusat di Jakarta. Jadi perlu diakui konsentasi ekonomi di sini (Jakarta) memang gila.”

Untuk itu Luky mengatakan kedepannya pemerintah harus bisa membangun pusat ekonomi nasional yang baru di luar Pulau Jawa. “Sebetulnya upaya ini sudah lama dilakukan dan pernah ada yang berhasil yaitu di Batam. Tapi sayang memang popularitasnya tidak mampu menyaingi Jakarta.”

Selain itu Luky menekankan agar kota-kota besar lainnya yang memiliki potensi menjadi pusat ekonomi nasional seperti Manado, Makasar dan Jayapura dapat segera dimoderenisasi. Terutama dalam hal fasilitas kota agar kinerja ekonomi di wilayah tersebut dapat terakselerasi dengan baik. Kemudian juga perlu dibangun pusat-pusat industri agar kebutuhan komoditas di wilayah tersebut tidak selalu bergantung dengan pulau Jawa.

“Makasar, Manado dan Jayapura sebetulnya punya potensi menjadi seperti Jakarta karena kota mereka juga suidah berkembang. Tapi masih perlu moderenisasi dengan kasih fasilitas, energi dan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu mereka juga bisa mandiri tanpa harus bergantung pada pulau Jawa. Akhirnya harapan pemerataan ekonomi juga dapat tercipta,” tukas Luky. [lulus]