Puluhan Asosiasi Industri Menolak Rencana Kenaikan Tarif Listrik - Biaya Produksi Semakin Tinggi

NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana akan menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun depan, mendapat kecaman dari sejumlah asosiasi industri, di antaranya Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asoasiasi pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI), Himpunan Alat Berat (Hinabi), Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia (ASRIM) dan sebagainya.

Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkan) menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan yang mencapai 38,9% untuk industri golongan III dan 64,7% untuk industri golongan IV. Menurut Ketua Forkan, Franky Sibarani, industri dan sektor usaha belum sanggup menghadapi kenaikan TDL mengingat sebelumnya secara bertubi-tubi industri nasional telah menghadapi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi, gas dan lainnya.

"Kenaikan TDL memberikan dampak serius di 2014, karena kami menghadapi kenaikan TDL sebanyak 4 kali di sepanjang 2013. Terakhir, golongan I3 mengalami kenaikan TDL 18,1% dan 19,5% untuk golongan I4 pada Oktober ini. Jadi kami menolak kenaikan TDL tahun depan," kata dia di Jakarta, Rabu (18/12).

Lebih lanjut Franky menjelaskan, kenaikan TDL akan menyebabkan efek domino. Dunia usaha dan masyarakat akan semakin terbebani karena biaya produksi akan melonjak yang berimbas pada kenaikan biaya produksi. Ujung-ujungnya akan menjadi beban bagi industri dan konsumen."Kenaikan TDL menyebabkan semakin melemahnya daya saing produk lokal terhadap barang impor, terutama kondisi ini akan memukul sektor industri padat karya seperti industri kosmetik, elektronik, tekstil, keramik dan sebagainya," terangnya.

Franky mencontohkan, lonjakan berbagai faktor produksi yang menghantam industri sejak tahun 2012 hingga saat ini dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jam kerja."Khawatir ini akan berdampak mengurangi tenaga kerja dengan melakukan pemutusan hubungan kerja bahkan dapat memberhentikan kegiatan ataupun produksi," ujarnya.

Sementara itu, industri tekstil Indonesia pada tahun 2014 mendatang diprediksi akan tumbuh melambat. Meski demikian, ekspor tekstil Indonesia masih akan naik walaupun agak tersendat. Salah satu faktor yang membuat industri tekstil dalam negeri melempem adalah rencana kenaikan tarif dasar listrik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerjan Benny Soetrisno mengatakan rencana kenaikan tarif listrik sama saja membunuh industri tekstil. Kebijakan ini juga dinilai bertolak belakang dengan janji pemerintah yang akan meningkatkan industri dalam negeri."Yang saya takutkan rencana kenaikan tarif listrik lagi, itu yang sebetulnya yang tidak inline dengan kehendak pemerintah untuk meningkatkan daya saing, itu akan memangkas kemampuan daya saing kita di industri manufaktur," ucap Benny.

Namun demikian, pelemahan rupiah dirasa cukup menguntungkan industri tekstil karena mayoritas produk mereka untuk ekspor. Bahkan pelemahan rupiah ini disebut bisa meringankan beban perusahaan karena kenaikan UMP 2013 lalu."Tapi memang kenaikan (listrik) ini baru diberlakukan 1 januari 2014. Kalau UMP kan sudah terkompensasi dengan pelemahan rupiah, kalau pelemahan rupiah dari Rp 9.500 ke Rp 11.500 saya untuk 30% jadi ada kenaikan, jadi itu sudah ter-offset," jelasnya.

Investasi tekstil kedepannya juga diprediksi akan menurun karena kebijakan pengetatan moneter yang diambil pemerintah. Perbankan lebih hati-hati dan mengerem penyaluran kredit mereka. Namun demikian ekspor akan tetap naik memanfaatkan negara Amerika dan Eropa yang sudah mulai pulih."Tahun depan sistem ekonomi negara maju naik dan bagus, ini justru memberikan suatu peningkatan eksportasi tekstil kita kesana, kan ekspor kita terbesar ke AS, AS lagi naik, Eropa lagi mulai mau naik, Jepang akan mengeluarkan duit banyak, ini sebetulnya diharapkan ekspor kita naik," tuturnya.

Dia menyebut, sektor industri kosmetik dan jamu misalnya akan terpengaruh sangat besar adanya rencana kenaikan TDL 2014. Rencana tersebut akan memberikan efek melambungnya harga bahan baku sebesar 20%, biaya listrik 47,34% dan biaya produksi 15,16%.

Di sektor elektronika, setiap kenaikan TDL sebesar 10% akan menaikkan biaya produksi antara 0,6%-1,7%. Franky bilang, kenaikan biaya listrik akan mendorong industri memindahkan proses produksi ke pabrik di regional lain karena biaya masuk sudah 0%.

Dampak kenaikan TDL di sektor makanan dan minuman akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, kenaikan harga, pengurangan kapasitas produksi dan pengurangan tenaga kerja serta melakukan percepatan otomatisasi. Biaya listrik berkontribusi sekitar 5-10% bagi harga pokok produksi dengan perkiraan kenaikan harga 2014 dapat mencapai 10%-15%."Sebagai tindak lanjut, kami akan kirim surat penolakan kepada pemerintah dan instansi terkait dengan berbagai alasan tersebut. Mudah-mudahan tidak jadi naik," tukasnya.

Terkait hal ini, sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia, Ade Sudrajat meminta, DPR untuk menolak usulan kenaikan TDL tersebut. Menurutnya, DPR jangan melunak seperti tahun ini yang awalnya menolak tapi terakhir malah mendukung kenaikan TDL. "Saya dengan teman - teman di asosiasi akan melakukan judicial review terhadap putusan kenaikan TDL jika sudah di undang-undangkan ke Mahkamah Konstitusi," kata Ade.

Jika TDL dipaksakan naik, lanjutnya, daya saing industri tekstil akan merosot. Tekstil Indonesia akan makin tergerus dengan serbuan tekstil impor yang harganya murah. Sekarang saja, pertumbuhan tekstil sudah turun 6%. Kalau TDL naik, turunnya akan lebih besar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Roti Chris Hadi mengatakan, pihaknya mendukung langkah API yang akan menggugat kenaikan TDL. Menurutnya, kenaikan listrik hanya akan membebani para pengusaha. "Sekarang yang perlu diperhatikan pemerintah apakah tepat kenaikan TDL sudah tepat atau belum waktunya," katanya.

Menurut Chris, kenaikan TDL hanya akan mengurangi daya saing produk saja. Menurutnya kebijakan ini bertentangan dengan kampanye pemerintah yang selalu bilang akan melindungi para pengusaha. Menurut, yang harus dilakukan pemerintah saat ini justru memberikan subsisi kepada pengusaha untuk bisa bersaing. Apalagi beban para pengusaha sudah berat menghadapi TDL, BBM dan pajak."Harus ada keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Apalagi, tahun 2015 indonesia menghadapi perdagangan bebas ASEAN," katanya.

Related posts