Mimpi Wujudkan Masyarakat Ekonomi Syariah

Walaupun Indonesia termasuk negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun sampai saat ini, perekonomian dan perbankannya masih dikuasai   sistem konvensional, belum syariah.

Hingga September 2013, Bank Indonesia (BI) merilis jumlah perbankan syariah di Indonesia sebanyak 11 bank. Sedangkan bank yang mempunyai unit usaha syariah sebanyak 23 bank, serta bank pembiayaan rakyat (BPR) syariahnya sebanyak 160 kantor. Bandingkan dengan kondisi pada 2007. Jumlah bank syariah sebanyak 3 unit, bank umum yang mempunyai usaha syariah sebanyak 26 unit. Sedangkan BPR syariahnya sebanyak 114 bank.

Yang pesat adalah jumlah kantor perbankan syariah. Pada 2007, masih 782 kantor dan bertumbuh melesat menjadi 2.908 kantor, termasuk kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor cabang pembantu.

Tapi, bandingkan dengan perbankan konvensional. Pada 2007, jumlah bank umum sebanyak 130 unit dengan jumlah kantornya sebanyak 9.680 unit dengan total aset sebesar Rp1.986,501 triliun. Sedangkan, jumlah BPR umum 1.817 dengan jumlah kantor sebanyak 3.250 unit dengan total aset Rp 27,74 triliun.  Hingga Oktober 2013, jumlah bank umum turun menjadi 120 bank namun jumlah kantornya meningkat hingga 18.114 kantor dengan total set meningkat mendekati 2,5 kali lipat hingga Rp 4.716,84 triliun. Untuk BPR umum sebanyak 1.639 bank dengan 4.656 kantor dengan total aset juga naik sekitar 2,5 kali menjadi Rp 75,49 triliun.

Dilihat dari ketaatan pembayaran mengikuti sistem syariah, cukup menjanjikan. Itu jika dilihat dari tingkat kredit macet (non performing loan/NPL). Pada 2007, NPL perbankan atau unit syariahnya hanya 4,05%. Pada September 2013, hanya 2,8% saja.  Hingga awal Desember 2013,  total aset perbankan syariah baru sebesar Rp 230 triliun dan bisa mencapai Rp 235 triliun pada akhir tahun ini.

Saat ini, urusan produk syariah ditangani oleh Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia. Mulai 1 Januari 2014, urusan perbankan syariah dialihkelolakan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Direktur Perbankan Syariah BI Edy Setiadi, pertumbuhan pasar syariah justru turun dari 6% pada 2012, menjadi 5% di tahun ini. Potensi besar syariah, kata dia ada di kawasan Indonesia bagian timur. Di sana, kata Edy, jumlah kantor perbankan syariah masih sedikit.

Dari hasil penelitian Thomson Reuters bertema ‘State of the Global Islamic Economy: 2013 Report’, Indonesia masuk sebagai salah satu pasar perekonomian Islam yang potensial. Oleh Thomson, Indonesia Indonesia didudukkan pada peringkat ke-5 dengan ukuran potensi sebesar US$ 375 miliar pada 2012, berada di bawah Turki (US$ 775 miliar), Iran (US$ 512 miliar), Arab Saudi (US$ 461 miliar), dan Uni Emirat Arab (US$ 381 miliar).

Di kategori top current Islamic finance market, Indonesia berada di peringkat ke-9 dengan US$ 33 miliar. Sementara itu, peringkat pertama diduduki Malaysia, dengan US$ 412 miliar, disusul Saudi Arabia (US$ 270 miliar, Iran (US$ 185 miliar), Uni Emirat Arab (US$ 118 miliar),  Kuwait (US$ 81 miliar), Qatar (US$ 71 miliar), Bahrain (US$ 47 miliar), dan Turki (US$ 38 miliar). Perbankan syariah, kata Edy, bakal mendapat darah segar karena rekening dana haji akan dialihkan ke bank syariah. Besar dana haji saat ini mencapai Rp 60 triliun yang meliputi dana tabung haji sebesar Rp 57 triliun dan dana abadi umat Rp 2,4 triliun.

Harapan Edy tentu sejalan dengan tekad Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berharap Indonesia menjadi Pusat Keuangan Syariah Dunia. “Ambisi untuk menjadi pusat keuangan syariah bukanlah isapan jempol. Bisnis syariah di Indonesia saat ini diibaratkan seperti “macan tidur” yang harus dibangunkan. Namun market share industri perbankan syariah masih kecil. Oleh karena itu masih diperlukan kegiatan sosialisasi dan edukasi bisnis syariah,” kata Ketua DSN KH Ma’ruf Amin saat membuka Ijtima Sanawi (annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum lama ini  (10/12).

Menurut Ma’ruf,  DSN akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kerja sama dengan OJK. DSN pun juga merestrukturisasi kelembagaannya menjadi empat bagian, yaitu perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank (IKNB), dan Pariwisata.

Harapan senada, sebelumnya dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meluncurkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di  Jakarta, pada 10 November 2013. “Hari ini, kita mencatat sejarah baru dengan  pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah sebagai agenda nasional. Melalui Gerakan ini pula, kita ingin masyarakat di seluruh tanah air berperan lebih aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Lebih jauh lagi, kita juga ingin menjadikan negeri kita sebagai pusat keuangan syariah dunia yang terintegrasi dengan sistem internasional berbasis syariah,” kata Presiden ketika itu. (saksono)