Permudah Ekspor, Kemenkeu Meluncurkan AEO

NERACA

Jakarta – Pemerintah meluncurkan program Authorized Economic Operator (AEO) Indonesia. Peluncuran sertifikasi ini merupakan langkah untuk memudahkan prosedur pengiriman barang ekspor. Dengan memegang sertifikasi ini para pengusaha akan diupayakan mendapat biaya logistik serendah mungkin.

"Dengan AEO kita harapkan ada efisiensi dalam pengiriman barang ekspor. Karena dengan AEO ada kemudahan standar pengiriman barang dalam rantai pasokan. Sehingga pemberlakuan pengecekan volume barang akan menjadi lebih mudah," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agung Kuswandono pada press conference acara Peluncuran AEO di Auditorium Gedung Utama Kantor Pusat DJBC, Selasa (17/12).

Sementara ini DJBC memang masih fokus memberikan sertifikat AEO kepada perusahaan yang berbasis ekspor. “Kita masih coba optimalkan AEO untuk perusahaan besar yang orientasinya ekspor. Importir masih belum ini yang ekspor dulu prioritas kita," tutur Agung..

Agung mengatakan dengan mengantongi sertifikasi AEO maka akan ada kemudahan seperti percepatan proses pengeluaran barang dengan tidak melakukan penelitian dokumen atau pemeriksaan fisik. Sehingga akan diperiksa melalui audit eksternal oleh bea dan cukai saja. Dengan begitu barang yang akan diekspor tidak akan tertahan lama di bagian pemeriksaan.

“Selain itu penerbitan standard AEO akan dimasukkan dalam perdagangan internasional. Beberapa negara yang tergabung dalam WTO, WCO, APEC dan ASEAN. Apalagi menjelang AEC pada 2015 akan banyak negara ASEAN yang menggunakan sistem AEO. Dan ini akan berguna bagi kita semua," tambahnya.

Meski begitu Agung mengakui pihaknya terlambat melakukan peluncuran AEO ini. Pasalnya pemerintah telah menandatangani letter of inten untuk implementasi AEO di Indonesia pada 2005. "Ini memang terlambat diluncurkan karena kita sudah berkomitmen untuk melakukanya pada 2005. Tapi baru sekarang berhasil dilaksanakan."

Hingga saat ini baru sembilan perusahaan eskportir yang memiliki sertifikat AEO Indonesia. Sembilan perusahaan ini masih jauh dari potensi perusahaan yang masuk kriteria AEO. Pasalnya pemerintah memperkirakan akan terdapat 110 perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat itu.

“Target kami memang 110 perusahaan, ini masih jauh makanya kami berusaha agar semakin banyak perusahaan yang masuk AEO. Perusahaan-perusahaan yang sudah punya sertifikasi AEO yaitu, Asra Himas Chemical, Aspex Umbong, Indah Hyatt Pulp and Paper, LG Electronic, Nestle, Phillips, Smart Tbk, Toyota Motor, dan Unilever Indonesia tbk,” papar Agung.

Faktor yang menyebabkan sedikitnya perusahaan masuk AEO karena masih sedikitnya perusahaan yang mampu menerapkan bisnis dengan baik. Perusahaan yang tergabung dalam AEO merupakan perusahaan taat pajak dan memiliki risk management yang rendah."Selain dari kepatuhan membayar pajak faktor yang tidak kalah diperhatikan adalah profil risk management. Kalau yang bandel-bandel memang agak susah masuk di AEO," tambah Agung.

Kemudian Agung mengaku sertifikasi AEO ini bukan agenda DJBC untuk menambah penerimaan bea keluar. Fasilitas pelonggaran pemeriksaan bagi eksportir ini hanya sebagai mekanisme mempermudah arus barang keluar saja. Bahkan untuk perusahaan yang akan ikut serta tidak dikenakan biaya.

"Dampak pada penerimaan tidak ada kaitannya dengan AEO. Karena fungus AEO hanya pemberian pelayanan yang lebih baik. Imigrasi, bea cukai, karantina, itu kan kerap dianggap faktor penghambat. Kita mau hilangkan asumsi seperti itu.” [lulus]

Related posts