NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan memberi kemudahaan pemeriksaan untuk sembilan perusahaan eksportir dalam negeri. Pasalnya sembilan perusahaan itu dianggap taat pada aturan. Bahkan telah memiliki sertifkat Authorized Economic Operator (AEO) Indonesia.

"Kami akan memberikan kemudahan pada pelayanan lebih pada pengusaha-pengusaha yang selama ini tingkat kepatuhannya tinggi. Mereka tidak perlu sampai diperiksa mendalam, cukup diaudit internal secara berkala setiap enam bulan sekali. Dengan begitu mereka bisa menjalankan ekspor lebih baik,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) DCBC Agung Kuswandono di kantornya, Selasa (17/12).

Agung mengaku sementara ini ada sembilan perusahaan yang akan mendapat fasilitas itu. Pasalnya perusahaan - perusahaan itu telah memiliki sertifikat AEO. Pada periode uji coba ini, perusahaan yang dapat kelonggaran pemeriksaan ini semua berorientasi ekspor yaitu, Asra Himas Chemical, Aspex Umbong, Indah Hyatt Pulp and Paper, LG Electronic, Nestle, Phillips, Smart Tbk, Toyota Motor, dan Unilever tbk. Ia juga memastikan pihaknya sudah memeriksa peserta awal AEO itu sebagai perusahaan yang taat aturan.

"Untuk mendapat sertifikat AEO asa syaratnya. Pertama kita lihat sepanjang dua tahun ke belakang bagaiaman track record-nya. Betulkah tidak pernah menunggak pajak, cukai, dan sebamacmnya. Juga apakah pernah melakukan pelanggaran seperti coba melarikan bea impor. Jika laporannya bersih maka perusahaan itu akan mendapatkan status low risk dan ikut AEO," ujar Agung.

Lanjut, Agung menjelaskan negera-negara maju sudah banyak yang bersikap keras terhaap AEO. Misalnya Belanda, Amerika Serikat (AS) dan Jepang sudah menyatakan hanya akan mengizinkan ekspor dari perusahaan yang memiliki sertifikat AEO. Bahkan Organisasi Pabean Dunia (WCO) sudah menerapkannya kepada 70 negara.

“Agar eksportir Indonesia dapat perlakuan sama di pabean internasional maka saya menghimbau agar para pengusaha dalam negeri bisa segera mendapat sertifikat AEO. Jadi mereka sudah dianggap eksportir mumpuni maka kita juga bisa minta ke negara lain agar eskportirn kita yang mengantongis sertifikat itu dapat dipermudah. Dan mereka diperlakukan sama seperti eksportir di negara tersebut," tegas Agung.

Agung optimis pengusaha ekspor/impor akan tertarik mengikuti jejak sembilan perusahaan yang sudah ikut dalam uji coba awal ini. Karena keuntungan bagi perusahaan yang tergabung di sistem AEO tidak lagi dipantau petugas khusus. Mereka dipercaya hanya menyampaikan hasil audit internal. Sedangkan lembaga bea cukai baru memeriksanya setengah tahun sekali.

“Diharapkan tahun depan seluruh anggota APJP (Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas) sebanyak 110 perusahaan bisa bergabung dalam AEO. Belum lagi 22 ribu perusahaan importir yang juga potensial untuk ikut serta. Tapi kita tidak menarget berapa yang akan terlibat. Tapi kalau sembilan perusahaan ini terbukti bisa merasakan nikmatnya ikut AEO yang lain pasti ikut serta," ujar Agung. [lulus]