Greenpeace Dicurigai Mau Rusak Ekonomi Indonesia

Greenpeace Dicurigai Mau Rusak Ekonomi Indonesia

Jakarta---Keberadaan sejumlah LSM asing sudah waktunya dievaluasi, termasuk Greenpeace. Karena dicurigai memiliki agenda tersembunyi yang bisa menjatuhkan perekonomian nasional. Alasan LSM ini hanya loyal pada pemberi dana. "Greenpeace dapat dipastikan memiliki kesetiaan pada lembaga donaturnya dan LSM itu diduga kuat justru membawa agenda tersembunyi yang bakal menjatuhkan perekonomian nasional," kata anggota DPR F-PKB Effendy Choirie dalam diskusi bertema "Bongkar Borok LSM Asing, Studi Kasus Greenpeace" di ruang wartawan DPR Jakarta, Rabu,20/7

Oleh karena itu, Gus Choi-panggilan akrabnya mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai berbagai kampanye yang disuarakan jaringan LSM internasional Greenpeace, karena ada target yang akan disampaikan. "Meski Greenpeace membawa isu seolah-olah menyelamatkan lingkungan, namun sesungguhnya mereka membawa agenda-agenda negara maju," tambahnya.

Gus Choi menambahkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak boleh bergantung pada dunia luar dan jangan sampai pula pemerintahannya dikendalikan kekuatan asing. "Ini sangat membahayakan kepentingan nasional, sebab dapat dipastikan Greenpeace hanya akan menggerogoti kekayaan alam Indonesia saja," ujarnya.

Dalam diskusi itu terpaparkan pula sejumlah fakta bahwa Greenpeace hanya mengkritisi perusahaan-perusahaan nasional saja, sementara terhadap berbagai perusahaan asing yang juga beroperasi di Indonesia seperti Newmont ataupun Freeport mereka enggan bersuara.

Bahkan LSM asal Belanda tersebut juga "tiarap" ketika berhadapan dengan negara-negara maju yang menolak menandatangani Protokol Kyoto, seperti AS yang hingga kini belum bersedia menandatanganinya.

Senada dengan Choirie, pengamat intelijen Wawan Purwanto yang juga menjadi pembicara menegaskan, masuknya asing termasuk jejaring LSM ke Indonesia pasti punya agenda-agenda tersembunyi.

Menurut Wawan, sebagai negara yang berdaulat bangsa ini sebenarnya wajib curiga terhadap berbagai kampanye yang disuarakan LSM Greenpeace di Indonesia. “Apalagi Greenpeace ternyata juga tidak pernah memberikan laporan kegiatannya, yang dalam hal ini ke institusi Kesbangpol pemerintahan setempat sebagaimana diamanatkan UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” jelasnya.

Wawan menegaskan, Greenpeace terbukti selama ini tidak pernah mendaftarkan maupun menyerahkan laporan organisasinya ke Kesbangpol DKI Jakarta, sementara mereka telah lama melakukan kampanye di Indonesia khususnya Jakarta. Hal tersebut menandakan LSM Greenpeace tidak menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Lebih jauh Wawan mengingatkan aksi unjuk rasa Greenpeace terhadap pembangunan PLTU batubara di Indonesia, tetapi terhadap Jepang dan Korea yang juga membangun PLTU batubara mereka tidak bereaksi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ekonomi Digital Wujudkan Kemandirian Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Tahukah Anda istilah "Third Wave Economy" (Ekonomi Gelombang Ketiga)? Menurut futurolog AS, Alvin Toffler, dalam "Third…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…