Greenpeace Dicurigai Mau Rusak Ekonomi Indonesia

Jakarta---Keberadaan sejumlah LSM  asing sudah waktunya dievaluasi, termasuk Greenpeace. Karena dicurigai memiliki agenda tersembunyi yang bisa menjatuhkan perekonomian nasional. Alasan LSM ini hanya loyal pada pemberi dana. "Greenpeace dapat dipastikan memiliki kesetiaan pada lembaga donaturnya dan LSM itu diduga kuat justru membawa agenda tersembunyi yang bakal menjatuhkan perekonomian nasional," kata anggota DPR F-PKB Effendy Choirie dalam diskusi bertema "Bongkar Borok LSM Asing, Studi Kasus Greenpeace" di ruang wartawan DPR Jakarta, Rabu,20/7

Oleh karena itu, Gus Choi-panggilan akrabnya mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai berbagai kampanye yang disuarakan jaringan LSM internasional Greenpeace, karena ada target yang akan disampaikan. "Meski Greenpeace membawa isu seolah-olah menyelamatkan lingkungan, namun sesungguhnya mereka membawa agenda-agenda negara maju," tambahnya.

Gus Choi menambahkan  Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak boleh bergantung pada dunia luar dan jangan sampai pula pemerintahannya dikendalikan kekuatan asing.  "Ini sangat membahayakan kepentingan nasional, sebab dapat dipastikan Greenpeace hanya akan menggerogoti kekayaan alam Indonesia saja," ujarnya.

Dalam diskusi itu terpaparkan pula sejumlah fakta bahwa Greenpeace hanya mengkritisi perusahaan-perusahaan nasional saja, sementara terhadap berbagai perusahaan asing yang juga beroperasi di Indonesia seperti Newmont ataupun Freeport mereka enggan bersuara.

Bahkan LSM asal Belanda tersebut juga "tiarap" ketika berhadapan dengan negara-negara maju yang menolak menandatangani Protokol Kyoto, seperti AS yang hingga kini belum bersedia menandatanganinya.

Senada dengan Choirie, pengamat intelijen Wawan Purwanto yang juga menjadi pembicara menegaskan, masuknya asing termasuk jejaring LSM ke Indonesia pasti punya agenda-agenda tersembunyi.

Menurut Wawan, sebagai negara yang berdaulat bangsa ini sebenarnya wajib curiga terhadap berbagai kampanye yang disuarakan LSM Greenpeace di Indonesia.  “Apalagi Greenpeace ternyata juga tidak pernah memberikan laporan kegiatannya, yang dalam hal ini ke institusi Kesbangpol pemerintahan setempat sebagaimana diamanatkan UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” jelasnya.

Wawan menegaskan, Greenpeace terbukti selama ini tidak pernah mendaftarkan maupun menyerahkan laporan organisasinya ke Kesbangpol DKI Jakarta, sementara mereka telah lama melakukan kampanye di Indonesia khususnya Jakarta.  Hal tersebut menandakan LSM Greenpeace tidak menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Lebih jauh Wawan mengingatkan aksi unjuk rasa Greenpeace terhadap pembangunan PLTU batubara di Indonesia, tetapi terhadap Jepang dan Korea yang juga membangun PLTU batubara mereka tidak bereaksi. **cahyo