DEN Susun Konsep Cadangan Penyangga Energi - Konsumsi 180 Juta Ton Setara Minyak

NERACA

Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) sedang merencanakan penyusunan cadangan penyangga energi nasional selama satu bulan konsumsi. Pasalnya, saat ini Indonesia belum mempunyai cadangan penyangga energi nasional yang khusus digunakan ketika kondisi darurat terjadi.

Anggota DEN, Herman Agustiawan mengatakan, ketika Indonesia memiliki cadangan penyangga energi nasional dalam satu bulan konsumsi, maka Indonesia bisa memiliki cadangan di luar cadangan operasional yang dimiliki PT Pertamina (Persero) selama 21 hari lamanya.

"Cadangan penyangga energi nasional kita belum ada baik, baik crude, produk energi dan cadangan yang ada di perut bumi. Tapi konsep cadangan penyangga yang sedang kita buat tidak boleh digunakan, kecuali terjadi keadaan yang tertentulah," ujar Herman di Jakarta, Selasa (17/12).

Herman mengungkapkan, saat ini konsumsi energi di tanah air terbilang cukup besar yaitu mencapai 180 juta ton setara minyak. Sektor industri merupakan konsumen terbesar energi nasional dengan mengambil porsi 45%. Sementara sektor transportasi menyerap energi nasional hingga 31%.

"Masyarakat kita masih sangat tergantung dengan konsumsi energi minyak. Impor kita saja masih meningkat. Pemanfaatan energi baru terbarukan juga belum mencapai titik yang optimal. Itu yang harus diperhatikan dengan baik," tegasnya.

Melihat kondisi tersebut, DEN menilai Indonesia perlu meningkatkan cadangan energi fosil dengan cara menjalankan eksplorasi di dalam negeri dan ekspansi ke luar negeri. Indonesia sudah seharusnya mengubah paradigma baru pengelolaan energi nasional seperti peningkatan pasokan energi domestik dan rasionalisasi ekspor energi baik batubara dan gas bumi.

"Ketika kita meningkatkan energi dan menjaganya dengan baik. Maka kita bisa menyediakan cadangan penyangga energi nasional, baik crude, solar, bensin maupun elpiji dalam satu bulan konsumsi. Sehingga kita bisa lebih baik dalam memperoleh energi nasional," tukas Herman.

Tiga Skenario

Sementara itu, untuk meningkatkan kesiagaan nasional terhadap kondisi darurat kelangkaan energi khususnya minyak dan gas bumi, telah disiapkan 3 skenario untuk mengatasi kondisi darurat kelangkaan migas. Para peserta dari Indonesia harus bekerja sama untuk memberikan respon guna mengatasi keadaan genting ini.

Sesditjen Migas Heri Poernomo menyadari kebutuhan energinya meningkat dengan pesat. Fungsi minyak dan gas bumi sebagai bahan bakar, belum bisa digantikan dengan energi lainnya di dalam negeri. “Jika tidak kita antisipasi, kebutuhan gas akan meningkat pesat dan kita bisa menjadi negara net importer migas. Itu bukan tidak mungkin karena energi alternatif di Indonesia, pertumbuhannya masih lambat,” kata Heri.

Tanpa adanya keamanan energi, lanjut Heri, maka stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia, ASEAN, Asia dan Pasifik dapat terganggu. Lebih lanjut Heri mengungkapkan, keamanan energi telah menjadi perhatian serius dalam pengembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai anggota APEC, Indonesia tertarik untuk berpartisipasi dalam setiap usaha untuk meningkatkan keamanan energi di wilayah Asia Pasifik.

Disisi lain, untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, pemerintah diminta tidak memperpanjang blok-blok migas yang habis masa kontraknya. Blok-blok tersebut harus dikembalikan kepada Negara untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan nasional dan BUMN. Tanpa adanya upaya mengambil alih blok-blok migas yang habis masa kontraknya, Indonesia dengan mudah tergelincir masuk dalam darurat energi. Hal itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Effendi Siradjuddin.

Di tempat yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengusulkan perlunya pengelolaan energi secara berkelanjutan. “Minyak merupakan komoditas global. Bila ketergantungan impor minyak terus meningkat, memang cukup berisiko bagi Indonesia,” ujar dia.

Dia mencontohkan, sebanyak 60% minyak yang diperdagangkan di dunia itu pengirimannya melalui Selat Hormuz di Timur Tengah. Menurut Effendi, di kawasan Timur Tengah yang politiknya tidak stabil itu, bila terjadi kegaduhan politik, bahkan perang sebagaimana perang Irak-Iran, akan dengat cepat menghilang di pasar dunia.

Related posts