Terjadi Perbedaan Budaya Ekonomi Nelayan dan Petani

NERACA

Jakarta - Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Maxensius Tri Sambodo mengungkapkan, budaya ekonomi nelayan berbeda dengan petani sehingga mesti dikembangkan strategi yang berbeda untuk pengembangan kedua sektor tersebut. "Budaya ekonomi nelayan berbeda jauh dan sangat kontras dibandingkan dengan budaya ekonomi petani," katanya di Jakarta, Selasa (17/12).

Menurut dia, prilaku ekonomi petani dipengaruhi oleh proses produksi pertanian yang didasarkan atas perhitungan yang rumit serta penuh keteraturan, sehingga para petani kerap tidak atau kurang berani berspekulasi. Sedangkan perilaku ekonomi nelayan, lanjutnya, dipengaruhi oleh ketidakpastian hasil, ketidakteraturan pendapatan dan risiko yang besar dalam penangkapan ikan sehingga sarat spekulasi, risiko dan ketidakaturan.

"Etika nelayan dalam menghadapi masalah dikenal dengan apa yang disebut etika pemerataan risiko," terang dia. Untuk itu, Tri Sambodo mengemukakan bahwa jika kebijakan pembangunan untuk masyarakat nelayan disamakan dengan kebijakan pembangunan untuk masyarakat petani, maka akan berakibat kurang optimalnya pengembangan usaha dan masyarakat nelayan.

Dia pun menduga, kegagalan sejumlah program pembangunan pemerintah untuk nelayan seperti skim kredit perbankan khusus nelayan berpangkal pada model skim yang dikembangkan disamakan dengan petani.

"Padahal karakteristik perilaku ekonomi nelayan berbeda jauh dan kontras dengan perilaku ekonomi petani," tambahnya. Tri Sambodo juga menjelaskan, karena pola budaya ekonomi nelayan bersumber dari risiko dan ketidakpastian, maka persyaratan kredit bagi nelayan tentunya harus mengikuti pola mereka yang tidak pernah pasti dan teratur.

Selain itu, dirinya menyayangkan nelayan dituntut persyaratan kredit sebagaimana persyaratan yang dikenakan kepada petani, yaitu harus memiliki agunan serta harus mengangsur pengembalian kredit secara "fixed" dan teratur.

"Setidaknya diperluan fleksibilitas pengembalian angsuran pinjaman yang dilakukan atas dasar frekuensi, artinya saat penghasilan nelayan sedang banyak maka pengembaliannya juga besar, sebaliknya saat menghadapi paceklik perlu dibebaskan sementara dalam membayar angsuran," tukas Tri Sambodo. [ardi]

BERITA TERKAIT

Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Allhamdulilah dalam debat terakhir capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum…

Jaga Ekonomi Politik Stabil

Di tengah hiruk pikuk politik yang makin memanas jelang Pemilu 2019, kondisi ekonomi tampaknya telah memisahkan diri (decoupling) dari politik…

Tindak Lanjut KPK dan Kemendes?

Warga Kabupaten Cirebon pernah melaporkan indikasi penyelewengan keuangan dana desa tahun anggaran 2015/2016 di Desa Wanasaba Kidul, Kec. Talun, Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…