NERACA

Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto meyakinkan kembali bahwa Indonesia siap melaksanakan komitmen Presiden untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. “Indonesia saat ini on track dalam usaha mencapai target penurunan emisi. Semua pihak harus berkoalisi untuk menghentikan perusakan hutan dan penurunan emisi,” ujar Kuntoro dalam keterangan pers yang diterima Neraca, Selasa (17/12).

Kontoro menjelaskan Indonesia telah berkomitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dunia internasional. “Langkah berani ini adalah bentuk kepemimpinan Indonesia dalam memerangi dampak buruk perubahan iklim dan menyejahterakan masyarakat Indonesia terutama yang secara langsung kehidupannya bergantung pada sumber daya alam,” katanya.

Sebuah badan khusus yang bertugas mengelola kegiatan reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang bertanggung jawab kepada Presiden telah dibentuk akhir Agustus lalu. “Persiapan beroperasinya Badan ini telah dilaksanakan oleh Satgas REDD+ termasuk sebuah strategi nasional; instrumen pendanaan; serta komponen pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV),” tuturnya.

Guna mendapatkan informasi-informasi dari pemangku kepentingan maka pada 19 Desember 2013, UKP4 akan mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan REDD+ dan menyerahterimakan semua hasil pekerjaan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dan dalam perencanaan.

“Pertemuan ini, yang digelar pada Kamis (19/12), dirancang untuk memberikan informasi terkini dan peluang kepada semua pihak dari setiap elemen pemangku kepentingan REDD+ dan peminat isu ini, untuk bertemu dan bertukar informasi tentang kemajuan dan arahan kebijakan dan rencana aksi REDD+,” ucapnya.

Dijelaskan Kuntoro, para peserta pertemuan tersebut mencakup pemangku kepentingan dari latar belakang yang beragam, sektor dan kepentingan, termasuk para pemimpin politik, anggota kabinet, DPR, DPRD Provinsi, para perwakilan negara sahabat dan pejabat diplomat senior serta pejabat kerja sama pembangunan. “Pertemuan ini juga melibatkan masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan sektor swasta termasuk asosiasi bisnis. Peserta juga termasuk pejabat dari tingkat pusat dan daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang terkait dengan berbagai bagian dari agenda kebijakan REDD+,” katanya.

Berbagai langkah nyata untuk memastikan keberhasilan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca telah dilaksanakan, diantaranya melalui Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN Center), Sistem Pelaporan, Evaluasi dan Pelporan (PEP) RAN-GRK, dan Sistem Measurable, Raportable dan Verifiable (MRV) GRK. Selain itu, melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dikoordinasikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4), telah dikembangkan sistem untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi penurunan emisi GRK dari kinerja REDD+ (MRV REDD+).

Kontribusi Utama

Koordinator Komunikasi, Informasi dan Pendidikan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Amanda Katili Niode menjelaskan perubahan iklim yang terjadi di dunia diakibatkan oleh adanya emisi gas rumah kaca. Khusus untuk Indonesia, alih fungsi hutan dan manajemen lahan gambut berkontribusi paling besar bagi emisi gas rumah kaca. “Kedua hal itu berkontribusi paling besar di sini, beda dengan emisi di AS (Amerika Serikat) yang paling banyak dari industri dan energi,” jelas Amanda.

Dua jenis penyebab emisi itu diperkirakan menjadi faktor dominan hingga 2020. Dia merinci, kontribusi alih hutan terhadap emisi gas rumah kaca yaitu 48%, kemudian diikuti energi (20%), pembakaran gambut (13%), sampah (11%), agrikultur (5%), dan industrial (3%). Menurut Amanda, DNPI telah menetapkan rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca secara bertahap hingga 2020. Menurut prediksi institusinya, emisi di Indonesia akan meningkat menjadi 2,95 Giga ton CO2e pada 2020 mendatang.

DNPI berupaya mengurangi 0,767 Giga ton CO2e atau 26% dari estimasi total emisi 2020. Selanjutnya, akan mengurangi emisi 0,422 Giga ton CO2e atau 15% total emisi. “Rencana penurunan emisi ini menyangkut lintas kementerian. Dan, saat ini sudah kami lihat ada penurunan emisi,” tambah dia. Ia mengakui koordinasi antar lembaga pemerintah untuk perubahan iklim perlu digenjot lagi. “Tapi, saat ini sudah lumayan. Anda bisa lihat 5 tahun lalu kan belum begitu gencar pembicaraan soal perubahan iklim,” katanya.

Amanda menambahkan, semua pihak bisa turut berkontribusi mencegah dampak buruk perubahan iklim. Ia mencontohkan, di Jakarta banyak tumbuh komunitas yang bisa melakukan berbagai hal. Misalnya, penghijauan di daerah masing-masing. “Kan tidak semua orang berperan dalam kebijakan saja. Upaya lain bisa kirim tweet ke Presiden,” katanya. Menurut dia, pemerintah Indonesia sangat peduli untuk menindaklanjuti berbagai hal yang menyangkut perubahan iklim. Pada prinsipnya, Amanda berpesan, penanganan dampak perubahan iklim juga dapat dilakukan individu maupun komunitas.