Cegah Tawuran

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Penilaian tentang Indonesia sebagai bangsa yang santun, ramah, gotong royong dan bermusyawarah, sepertinya akan sirna begitu saja ketika melihat tawuran antar warga di Johar Baru, jakarta Pusat, atau di Pasar Rumput, Jakarta Selatan yang kerap terjadi. Bahkan teranyar tawuran dua kelompok massa di Bandung. Bentrokan fisik antar warga atau dua kubu masyarakat menjadi tontonan saat ini dan ironisnya, keributan tersebut terjadi juga antar mahasiswa yang dikenal agen pembaharu.

Kini pertanyaannya, dengan berbagai pristiwa tawuran antar warga, baik di Jakarta atau di daerah, apakah pantas bangsa ini masih menempel karakteristik sebagai bangsa yang santun, ramah dan bergotong royong. Penilaian tersebut tentunya dikembalikan pada masing-masing dengan berbagai alasannya. Namun hal yang menjadi perhatian, persoalan sosial sangat melekat dibalik tawuran antar warga.

Sebut saja, perebutan lahan parkir, perebutan penumpang atau persoalan sepele saling mengejek menjadi pemicu cepatnya tawuran antar warga. Bila sudah begini peran tokoh masyarakat dan agama harus dioptimalkan kembali, tidak sekedar mengamankan keamanan kembali atau jam malam

Jangan sampai kerusuhan antar warga di Jakarta menjadi sesuatu yang di pelihara dan imbasnya membesar dan bisa mengancam ibu kota. Persoalan sosial di Ibu kota memiliki kompleksitas yang sangat rumit, karena memiliki berbagai latar belakang suku, profesi dan juga pendidikan. Ironisnya, kerap kali tawuran terjadi didaerah yang padat penduduk dan ini diakibatkan adanya persoalan ekonomi dan sosial yang terbentur karena komunikasi serta peran pemerintah sebagai fasilitator.

Sudah saatnya, tawuran ini segera diakhiri, bagaimanapun juga tawuran seperti bensin yang akan selalu merebet dan menjadi bom waktu. Tentunya, kita sepakat, apa yang disampaikan Wagub DKI Prijanto tentang konflik sekecil apapun harus diselesaikan secepatnya. Jangan terus dibiarkan, karena lama-lama bisa membesar dan akan sulit dikendalikan.

Melerai dan menyelesaikan tawuran antar warga tidak cukup sekedar dari peran tokoh masyarakat, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan pemuda dibawah. Mungkin cara efektif dengan memperbanyak kegiatan olah raga dan pertemuan harus dilakukan secara rutin antar pemerintah daerah dan juga tokoh panutan lainnya.

Ibu kota Jakarta menjadi miniatur dan pencitra Indonesia di tingkat dunia. Maka jangan sampai, Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah hanya dinilai negatif seluruhnya karena tawuran antar warga di Jakarta yang sering terulang. Selain itu, Jakarta menjadi pintu masuk bisnis dan investasi Indonesia, bila sudah mengancam roda perekonomian akan memberikan dampak luas pada perekonomian seluruhya. Alhasil yang dirugikan tidak hanya warga Jakarta, tetapi masyarakat seluruhnya.

Kini tidak ada tawaran lagi, untuk segera menghentikan berbagai bentuk tawuran dan menindak tegas pada provokator. Poin pentingnya lainnya adalah menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat secara tuntas dan tidak parsial.

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memaksimalkan Aparat Pengawas Internal…

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Pemerintah Bangun Infrastruktur Cegah Stunting

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memberdayakan warga dan membangun sejumlah sarana…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Peran Pers dalam Menangkal Isu SARA

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru SARA menjadi permasalahan yang mudah sekali dihembuskan dan menyulut emosi. Pada…

Revitalisasi Ide Poros Maritim

  Oleh: Prof. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Centre Pelan tetapi pasti ide poros maritim ditelan program harian lain dalam bernegara.…

Tumbuh Berani di Tengah Gelombang

Oleh: Mochammad Bayu Tjahono, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Tak salah jika menyebut tahun 2018 merupakan tahun politik. Pada 27…