Bank BUMN Syariah Harus Berkategori BUKU 3

​NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengungkapkan, rencana Kementerian untuk mendukung perbankan syariah di Indonesia dengan membentuk Bank BUMN syariah harus diarahkan kepada bank yang memiliki kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3.

“Kita memiliki banyak opsi untuk melakukan ini, kita juga ingin mengejar BUKU 3, jadi sambil jalan saja, yang penting apakah kita ingin punya Bank BUMN syariah yang besar, langsung di holding atau secara bertahap,” kata Gatot di Jakarta, Senin (16/12).

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, pihaknya akan mengarahkan pembentukan bank BUMN syariah akan terealisasi sebelum tahun 2020. Pembentukan bank tersebut bisa dilakukan dengan melakukan konversi bank BUMN yang ada, peleburan beberapa bank syariah atau membentuk bank yang baru.

Menurut Gatot, rencana ini masih dalam tahap pengerjaan. “Sambil jalan, persoalannya kita masih perlu melihat banyak faktor yang harus dipertimbangkan, tidak ada kendala, sambil jalan kita tidak boleh bicara yang detail,” imbuh dia.

Sebelumnya, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki bank BUMN syariah, ini karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut dia, dengan adanya bank BUMN syariah, pemerintah bisa menjadi bank tersebut sebagai bank persepsi untuk sejumlah program ekonomi nasional.

Firdaus menjelaskan kajian yang dilakukan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dalam diskusi menanti bank BUMN syariah beberapa waktu lalu merupakan hal yang baik. Selain itu, dengan gerakan ekonomi syariah (Gres!) yang digunakan PKES bersama asosiasi ekonomi syariah, OJK mendukungs epenuhnya dan siap melakukan kerjasama untuk melakukan program edukasi dan sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat.

Direktur Eksekutif PKES, Ismi Kushartanto mengatakan, pemerintah harus memiliki bank BUMN syariah yang besar dengan aset sekitar Rp500 triliun, hal ini sebagai upaya untuk menggerakan ekonomi nasional. Menurut dia, saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sebenarnya sudah cukup bagus, namun belum terlalu optimal sehingga memerlukan terobosan lagi.

Sebenarnya, selama ini sudah banyak bank pemerintah dan swasta yang menjalankan prinsip ekonomi syariah. Namun keberadaan masing-masing dan dinilai masih belum mampu untuk mendorong perekonomian nasional.Dia mengharapkan dengan adanya Gres! bisa membuat lebih banyak promosi. Dengan Gres! , tentunya ini akan memayungi semua sisi perekonomian syariah di Indonesia.

Menurut Ismi, keberadaan Gres! Tidak akan berbenturan dengan program syariah yang ada, karena PKES telah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pihaknya juga didukung oleh semua asosiasi atau pegiat ekonomi syariah formal dan informal. [sylke]

Related posts