Wapres Akui Indonesia Alami CAD - Akibat Ekspor Melemah

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengakui bila Indonesia mengalami defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sejak kuartal IV 2011 hingga saat ini. Hal ini disebabkkan oleh nilai ekspor yang berkurang akibat jatuhnya harga komoditas di pasar internasional. Selain itu, impor juga tetap tinggi terutama bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk keperluan dalam negeri.

“Sepanjang tahun 2012 pertumbuhan juga masih ditopang oleh investasi dan konsumsi yang tinggi meski terjadi pelemahan ekspor. Nilai ekspor pun melorot pada tahun 2013 masih menjadi penyebab mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah,” katanya di Jakarta, Senin (16/12).

Namun, lanjut Boediono, banyak hal positif yang membangkitkan semangat pada 2014 sehingga dirinya meyakini perekonomian Indonesia pada 2014 tumbuh lima hingga enam persen dengan inflasi terkendali akibat indeks harga pangan yang membaik dibanding tahun ini.

"Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan membaik dan bukan enam persen plus seperti tahun 2011. Akan tetapi, ini tak bisa dihindari bila kita ingin menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Angka enam persen, sambung mantan Gubernur Bank Indonesia, adalah angka yang rasional bagi Indonesia, di tengah belum pulihnya perlambatan ekonomi dunia. Boediono juga memperkirakan pelemahan rupiah yang terjadi sepanjang 2013 pun diperkirakan stabil pada tahun depan di angka yang lebih tepat dengan situasi moneter baru yang akan lebih ketat, bukan lagi era "easy money" seperti pada masa lalu.

Dia mengatakan, inflasi sampai akhir 2013 diperkirakan mencapai angka delapan persen dan angka tersebut di luar angka rata-rata nasional beberapa tahun ke belakang yang hanya berada empat hingga lima persen per tahun.

"Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang angka delapan persen ini, antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga bahan pangan nonberas," tambahnya. Wapres Boediono juga meyakini bahwa nilai investasi dan konsumsi pada tahun depan diperkirakan masih akan tinggi, ditambah dengan aktivitas seputar pemilihan umum yang berkontribusi positif pada pertumbuhan.

Impor minyak, kata Boediono, juga akan berkurang mengingat rencana penggantian BBM dari solar menjadi biodiesel yang berbahan dasar minyak sawit yang diperkirakan akan mengurangi impor minyak.

Mengenai fokus pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, Wapres berpendapat bahwa Indonesia tetap tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di mata dunia mengingat pertumbuhan rata-rata enam persen per tahun sebelum krisis, sempat jatuh ke empat persen kala krisis 2008, kemudian kembali ke angka enam persen, atau melampaui pertumbuhan negara-negara lain kecuali China. [ardi]

BERITA TERKAIT

AKIBAT AKSI DEMO 22 MEI 2019 - Aprindo: Pengusaha Mal Rugi Rp1,5 Triliun

Jakarta-Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan, kerugian pusat perbelanjaan atau mal di kawasan Jakarta yang menutup kegiatan operasionalnya karena demo…

AKIBAT BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT SEMAKIN BERAT - Pengamat: Tarif Baru Ojol Merugikan Konsumen

Jakarta-Pengamat transportasi mengungkapkan, perubahan tarif ojek online (Ojol) yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan pada awal Mei 2019 ternyata berdampak merugikan…

Sektor Riil - Sumbang 74 Persen, Ekspor Produk Manufaktur Tercatat Tertinggi

NERACA Jakarta – Industri pengolahan nonmigas konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…