NERACA

Jakarta–Meskipun belum ada persetujuan di balik rencana PT Perusahaan Gas Negara Tk (PGAS) untuk mengakuisisi anak usaha PT Pertamina pada bisnis yang sama, namun sebagian pelaku pasar modal melihat akis korporasi tersebut bakal memberikan dampak positif terhadap kenaikan harga saham.

Bahkan PGN diimbau tidak perlu takut mengikuti kebijakan Open Access pada seluruh jaringan pipa gas yang dimilikinya. Pasalnya, dengan kebijakan tersebut, perseroan bisa merambah bisnis baru penyewaan pipa gas yang akan mendongkrak pendapatan dan laba, “Kebijakan Open Access merupakan peluang baru di bidang transmisi gas, seperti menaikkan biaya sewa pipa transmisi. Dengan demikian, pendapatan PGAS akan meningkat,” kata Analis Panin Sekuritas, Fajar Indra di Jakarta, kemarin.

Dia juga menilai, PGAS tidak perlu mengkhawatirkan kebijakan Open Access yang selama ini ditakutkan akan menurunkan pendapatan dan laba perseroan, yang berujung pada stagnansi harga saham.

Menurutnya, prospek bisnis PGAS sebetulnya masih sangat menarik. Selain bisnis distribusi gas yang saat ini dominan sebagai sumber pendapatan utama, PGAS memiliki peluang mengembangkan sumber pemasukan dari penyewaan pipa gas dan produksi gasnya sendiri.“PGAS kan baru saja mengakuisisi blok Pangkah melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia, kontribusinya ke pendapatan mencapai USD 17 juta, sementara dari bisnis penyewaan pipa gas yang selama ini sudah berjalan, kontribusinya sekitar USD 141 juta. Total pendapatan PGAS sekitar USD2,2 miliar. Itu artinya kontribusi pada sektor non distribusi gas sekitar 10% dan masih bisa dikembangkan ke depannya sebagai diversifikasi bisnis. Jadi saya kira PGAS tidak perlu takut melaksanakan Open Access,” jelas Fajar.

Seperti diketahui, PGAS memiliki jaringan pipa gas sepanjang 6.000 kilometer. Hingga saat ini, PGAS baru membuka akses sepanjang 2.000 kilometer, sedangkan perseroan menolak merealisasikan kebijakan Open Access pada pipa lainnya sepanjang 4.000 kilometer.“Pipa kami sepanjang 2.000 kilometer sudah Open Access. Kami sudah penuhi aturan yang ada,” aku Direktur Utama PGAS Hendi P Santoso beberapa waktu lalu.

Penolakan PGAS merealisasikan kebijakan Open Access pada seluruh pipa gasnya sempat memunculkan kritikan dari DPR RI karena dinilai sarat kepentingan asing dan profit oriented. Padahal, sebagai BUMN perseroan diminta DPR lebih mendahulukan kepentingan penyediaan gas nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan mengatakan, Fraksi Partai Demokrat menilai PGAS harus menerapkan kebijakan Open Access pada seluruh pipa, karena Open Access akan menciptakan efisiensi, sehingga konsumen akan mendapatkan harga gas yang murah.“Open access harus semua, jangan setengah apalagi seperempat. PGAS jangan hanya cari untung saja. Apa karena sebagian saham publiknya dikuasai asing lalu tidak mau membuka monopoli?” kata Milton Pakpahan. (bani)