NERACA

Jakarta - Dalam laporan triwulan III 2013, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 akan mengalami perlambatan dan hanya mencapai 5,3%. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, menyebutkan salah satu alasannya perlambatan ini akibat penurunan investasi yang hanya tumbuh 4,5% pada triwulan ketiga, terutama untuk alat berat dan industri mesin.

"Bank Dunia memprediksi pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia turun dari level 5,6% tahun 2013 menjadi 5,3% pada tahun depan," ungkap Rodrigo di Jakarta, Senin (16/12). Selain itu, lanjut dia, risiko lainnya adalah rencana penghapusan stimulus atau tapering off The Fed (Bank Sentral AS) yang diperkirakan akan membuat kondisi pasar modal dunia terus bergejolak dan menghambat akses Indonesia terhadap dana eksternal.

"Pertumbuhan konsumsi domestik yang selama ini cukup tangguh juga diperkirakan akan melemah. Proyeksi keuangan juga terlihat rentan akibat belanja subsidi BBM," kata Rodrigo. Menurut dia, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat stabilitas makro jangka pendek, terutama lewat penyesuaian kebijakan moneter dan nilai tukar rupiah.

Namun, lanjut Rodrigo, untuk meningkatkan perdagangan dan merangsang laju pertumbuhan jangka panjang, yang diperlukan adalah reformasi struktural yang lebih luas. "Indonesia telah melewati tahun penuh tantangan dengan jatuhnya permintaan ekspor dan harga komoditas, selain pasar modal yang bergejolak dan sulitnya memperoleh dana eksternal. Namun, kebijakan moneter telah mendukung penyesuaian ekonomi," tambahnya.

Dia menambahkan Indonesia akan menerima manfaat bila Pemerintah berfokus pada investasi yang bersifat jangka panjang, karena Indonesia memerlukan lebih banyak investasi dan supaya tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan moneter.

"Langkah-langkah perbaikan terhadap iklim usaha sangat penting untuk menarik investasi. Membuat peraturan perdagangan dan logistik lebih sederhana juga dapat membantu meningkatkan ekspor," terang Rodrigo.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia juga memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) akan menyusut dari 3,5% terhadap PDB (US$31 miliar) pada 2013 menjadi 2,6% terhadap PDB (US$23 miliar) pada 2014, akibat lemahnya pertumbuhan impor dan peningkatan permintaan ekspor secara moderat.

Investor lokal mendominasi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mahendra Siregar, memastikan pengelolaan bandara sebanyak 51% dapat dilakukan oleh investor dalam negeri dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) terbaru.

"Untuk bandara, pembahasannya 51% dalam negeri dan 49% untuk investor asing. Kami sempat diskusi dengan perusahaan pengelola bandara dalam maupun luar negeri. Besaran ini kondusif untuk perkembangan yang lebih menarik dalam pengelolaan bandara," ujar Mahendra.

Dia juga menjelaskan porsi asing tetap terbuka untuk pengelolaan bandara, karena Pemerintah memiliki dana terbatas untuk memberikan pelayanan dan melakukan pembenahan sarana infrastruktur di sekitar kawasan bandara, namun hanya sebesar 49%.

"Pemerintah memiliki keterbatasan modal dan terkadang memerlukan operator yang lebih mampu untuk pelayanan lebih baik, maka kami membuka skema PPP (public private partnership) dengan kepemilikan tetap Pemerintah, namun PPP ini tentu boleh melibatkan investor asing," ujarnya.

Namun, dia mengatakan Pemerintah tetap mengelola kepemilikan aset dalam lingkungan bandara, karena revisi DNI terbaru hanya memberikan penjelasan terkait pengelolaan jasa yang boleh diberikan oleh investor asing.

"Kami belum ada basis regulasi yang tegas mengenai kepemilikan dalam pengelolaan, bukan dalam asetnya. Ini yang kami ingin perjelas dalam revisi ini," tambahnya. Mahendra menambahkan, selain pengelolaan bandara, dalam revisi DNI tersebut juga akan dijelaskan mengenai pengelolaan pelabuhan kapal laut serta pelayanan jasa kereta api oleh investor asing, yang selama ini masih sepi peminat.

"Untuk pelabuhan nampaknya pertimbangan dari pihak kedua-duanya, Indonesia serta dari pihak pengelola jasa pelayanan investor asingnya juga mengharapkan tidak 100%. Tapi mengharapkan ada kemitraan juga. Mungkin di kisaran 95%," jelas dia.

Mahendra mengharapkan pembahasan revisi DNI yang masih berlangsung di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera selesai, sehingga Peraturan Presiden (Perpres) terkait DNI untuk mendukung investasi terbit paling cepat akhir 2013. "Saya harapkan Perpres sudah terbit akhir tahun ini. Minggu ini rencananya ada pembahasan final di tingkat Menko Perekonomian," tandas Mahendra. [lulus]