Pefindo Masih Menginginkan Jadi Pengendali - Tolak Akuisisi S&P

NERACA

Jakarta- Agen pemeringkat asal Amerika Serikat (AS), Standard & Poor (S&P) tampaknya harus gigit jari karena niatnya untuk mengakuisisi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ditolak. Hal tersebut ditengarai karena porsi saham yang diminta oleh S&P cukup besar sehingga membuat manajemen Pefindo enggan berbagi saham dengan S&P. “S&P mau miliki Pefindo cukup besar, yaitu sebesar 40%. Tapi internal kita tidak bisa memenuhi itu, terlalu banyak angka itu,” kata Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Vonny Widjaja di Jakarta, Senin (16/12).

Menurut dia, para pemegang saham tidak memperbolehkan S&P masuk ke Pefindo untuk mengambil saham sebesar 40%. Oleh karena itu, S&P belum bisa masuk ke dalam manajemen Pefindo “Total saham yang ingin dimiliki S&P sangatlah banyak, sehingga menuai ketidakpastian dalam memperoleh saham Pefindo,” jelasnya.

Selain itu, sambung dia, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga belum mengizinkan jika S&P masuk ke pefindo, sebelum ada kata kesepakatan diantara kedua belah pihak. Jika sudah ada kesepakatan, maka OJK memberikan izin yang baik oleh S&P. "Belum ada izin juga dari OJK, jadi ditunda rencana S&P itu. Penundaan itu tidak tahu sampai kapan," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika S&P bersikeras ingin masuk ke dalam Pefindo, sudah seharusnya pihak S&P mengikuti pemegang saham Pefindo yaitu dibawah 40%. “Pefindo itu banyak pemegang sahamnya. Jadi, sangat susah untuk menjual total saham segitu banyaknya,” imbuhnya.

Diketahui, S&P merupakan perusahaan pemeringkat atas saham dan obligasi yang merupakan salah satu dari tiga perusahaan besar dalam industri pemeringkatan efek di dunia. Sebelumnya, wacana akuisisi S&P akan dilakukan melalui pembelian saham dari pemegang saham lama, ataupun melalui mekanisme penerbitan saham baru (rights issue).

Jika pilihannya adalah rights issue, maka pemegang saham lama tidak boleh membeli saham baru yang dilepaskan Pefindo. Manajemen Pefindo berharap mekanisme masuknya S&P dan harga sudah disepakati pada awal tahun ini. Sementara realisasinya diselesaikan sebelum rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), Juni 2013.

Di antara pemegang saham terbesar pefindo adalah Dana Pensiun Bank Indonesia dengan kepemilikan saham senilai 25% dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 20%. Masuknya S&P ke Pefindo juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan rating Pefindo dapat dikenal lebih baik oleh masyarakat global.

Direktur Utama BEI Ito Warsito pernah bilang, rencana masuknya baru akan dilakukan setelah disepakatinya mekanisme dan harga yang ditawarkan kepada S&P ke Pefindo. Namun, Ito belum bisa memastikan kapan pemegang saham bisa memutuskan hal tersebut. “Tentu saya berharap dengan harga tinggi. Salah satu mekanisme yang dikaji adalah rights issue," tutur dia. (lia)

BERITA TERKAIT

Reksadana Saham Masih Layak Dikoleksi

NERACA Jakarta - Mulai masuknya dana asing serta meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China diyakini akan membawa angin…

SMGR Akuisisi 80,6% Saham Holcim Indonesia - Kuras Kocek US$ 917 Juta

NERACA Jakarta – Ekspansi bisnis semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) semakin gemuk setelah berhasil sukses mengakuisisi saham…

Masuk Musim Hujan, Harga Komoditas Sayuran Merangkak Naik - Kabid Diskopdagrin Kota Sukabumi: Kenaikan Masih Dalam Batas Kewajaran

Masuk Musim Hujan, Harga Komoditas Sayuran Merangkak Naik Kabid Diskopdagrin Kota Sukabumi: Kenaikan Masih Dalam Batas Kewajaran NERACA Sukabumi -…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi

Istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak…

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…