Wapres: Potensi Sektor Kelautan Rp 3000 Triliun - Puncak Peringatan Hari Nusantara 2013

NERACA

Palu – Wakil Presiden Boediono menjelaskan, Deklarasi Djuanda yang diproklamirkan pada 13 Desember 1957 menjadi tonggak penting sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan deklarasi Perdana Menteri Indonesia itu pula, akhirnya Indonesia diakui dunia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di dunia, di mana seluruh laut di dalam kepulauan RI mutlak berdaulat di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain mengisahkan pentingnya Deklarasi Djuanda, dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Nusantara yang berlokasi di bibir Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/12), Wapres Boediono juga bercerita tentang betapa besarnya potensi sektor kelautan. “Potensi sumber daya kelautan mencapai Rp 3000 triliun. Potensi itu termasuk di dalamnya sumber daya energi, perikanan, tambang, jasa pelayaran, dan lainnya,” ujar Wapres pada acara bertajuk “Setinggi Langit Sedalam Samudera, Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara Yang Tak Terhingga” tersebut.

Namun demikian, potensi kelautan yang luar biasa besar itu, diakui Boediono belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu, dijelaskan Wapres, masih banyak kendala dalam pengelolaan sektor kelautan di Indonesia. “Jangan sampai kekayaan alam yang melimpah tidak kita manfaatkan. Tapi perbaikan memang masih perlu dilakukan,” tandasnya.

Dalam acara yang dimeriahkan atraksi Sailing Pass dan Terjun Payung itu, Boediono mengatakan, sejauh ini memang belum ada kebijakan sektor kelautan yang terpadu. Di samping itu, kebijakan di sektor ini masih tumpang tindih dan antar instansi belum bersinergi secara optimal dalam mengelola sumber daya laut. “Dekin (Dewan Kelautan Indonesia) perlu membuat kebijakan yang komprehensif, kebijakan yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan bernilai ekonomi,” pinta Wapres.

Memang, menurut Wapres, sudah banyak kebijakan pengelolaan potensi kelautan, kendati masih perlu didudukkan pada perbaikan lebih lanjut. Secara khusus, Wapres minta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih mengoptimalkan budidaya di laut (sea farming), pengendalian perikanan tangkap, dan menjabarkan lebih detail konsep ekonomi biru (blue economy) yang kini tengah gencar diusung oleh KKP. “Blue economy diharapkan akan bisa mengarahkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan,” terang Boediono.

Wapres juga menyoroti Coral Triangle Initiatif (CTI) alias Segitiga Terumbu Karang yang merupakan program kemiteraan pemerintah bersama 6 negara antara lain Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dalam mengkonservasi sumber daya laut. “Indonesia mempunyai terumbu karang terbesar di antara negara-negara tersebut. CTI diharapkan menjaga ekosistem perikanan yang mendukung ketahanan pangan,” tutur Wapres Boediono.

Tak lupa, pada momen ini, Boediono meminta program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang dikelola secara bersama oleh 11 kementerian/lembaga (K/L) agar semakin padu. Maksudnya, kerjasama dan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan berbagai program PKN supaya lebih ditingkatkan lagi.

Yang juga penting, lanjut Wapres, pengembangan pariwisata bahari. Promosi wisata bahari telah digenjot lewat beberapa program Sail seperti Sail Wakatobi, Sail Komodo, dan di 2014 mendatang Sail Raja Ampat. Kegiatan promosi tersebut, diharapkan meningkatkan industri pariwisata bahari secara signifikan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif di daerah bersangkutan.

Kaya Bahari

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo yang juga selaku Ketua Harian Dekin, dalam keterangannya, mengatakan, tema Hari Nusantara 2013 mengandung pengertian Indonesia adalah negara kaya akan keberagaman potensi sumber daya bahari yang dapat memberikan manfaat tak terhingga baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hari Nusantara terus mengkampanyekan wawasan bahwa laut merupakan pemersatu NKRI.

Selain itu, tambah Sharif, sudah saatnya perencanaan pembangunan kelautan Indonesia, mengadopsi pembangunan yang berbasis ekonomi biru (blue economy). Melalui pendekatan blue economy diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan sosial-ekonomi dan ekologi, sehingga pemanfaatan sumberdaya kelautan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. “Dengan prinsip blue economy, pembangunan yang dijalankan akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Adapun Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, mengatakan, peringatan Hari Nusantara kali ini tidak boleh berhenti sebatas acara seremonial belaka, akan tetapi juga mengubah cara pikir dari pembangunan berbasis darat ke arah cara pandang berorientasi bahari. Dia secara spesifik berharap, peringatan Hari Nusantara 2013 di wilayah yang juga dikenal sebagai Bumi Tadulako itu bisa menjadi halaman maju untuk pembangunan berbasis bahari. “Hari Nusantara akan memberikan kontribusi positif, mendatangkan multiplier effect (efek berantai) untuk membangun Sulawesi Tengah sebagai wilayah maju di Indonesia Timur yang berbasis pada agribisnis dan kelautan,” ujarnya.

Related posts