NERACA

Jakarta - Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan seiringan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itulah yang diungkapkan Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dalam Pertamina Energy Outlook di Jakarta, Senin (16/12).

Menurut Ali, pertumbuhan ekonomi menjadi konsekuensi tumbuhnya konsumsi BBM. Maka dari itu, kuota BBM bersubsidi yang telah ditargetkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 48 juta kiloliter akan terlampaui. "BBM bersubsidi baik solar maupun premium naiknya rata-rata 7%. Yang kami lihat seperti itu," katanya.

Namun begitu, dia berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk bisa menekan konsumsi BBM yang hampir setiap tahunnya selalu diatas target yang telah ditentukan. "Jika pemerintah mengambil langkah menekan kkonsumsi BBM bersubsidi, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dan efisiensi melalui diversifikasi energi," kata dia.

Selain itu, Ali menambahkan, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi harus lebih ditingkatkan kembali. "Pengawasan untuk memonitoring penyalahgunaan BBM bersubsidi juga harus segera dilakukan. Itu cara yang paling baik untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Pertamina Hulu Energi (PHE) Muhamad Husen juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kebutuhan BBM yang selalu mengalami peningkatan setiap saat. "Gampang saja melihat pertumbuhan sepeda motor, dari hari ke hari BBM-nya makin meningkat," kata dia.

Seperti diketahui, Dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2014, DPR dan pemerintah menyepakati kuota BBM pada 2014 sebesar 48 juta kiloliter. Kuota itu terdiri dari premium sebanyak 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900 ribu kiloliter, dan minyak solar 14,6 juta kiloliter. Total belanja subsidinya sebesar Rp210,7 triliun dengan asumsi harga minyak US$105 per barel dan kurs US$Rp10.500.

Kesepakatan itu harus dilaksanakan pemerintah dengan menerapkan pola subsidi tertutup dalam penyaluran BBM bersubsidi secara bertahap sebagai upaya pembatasan BBM subsidi.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengendalikan pemakaian Bahan Bakar Minyak terutama untuk BBM subsidi agar tidak melebihi kuota sebesar 48 juta kiloliter pada 2014. "Kami akan cukup-cukupkan kuota yang tersedia," ungkap Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

Susilo menjelaskan, upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan menerapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 secara konsisten, peningkatan pengawasan, dan kampanye pemakai BBM bersubsidi yang berhak. "Semua tentunya punya cara pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif lagi, kemudian juga ajak masyarakat yang mampu jangan beli BBM bersubsidi lah, jadi kesadaran," jelasnya.

Susilo menambahkan, salah satu cara lainnya untuk mengendalikan BBM adalah mekanisme pembelian memakai kartu nontunai. "Dengan kartu, maka masyarakat yang tidak berhak tidak membeli BBM bersubsidi lagi," jelasnya.

Susilo menambahkan, pengendalian BBM tidak akan efektif bila hanya dilakukan pemantauan saja. Menurutnya harus ada alat dan regulasinya.

Komitmen Kuota

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan kementerian yang menjaga kuota BBM subsidi adalah Kementerian ESDM. Pemerintah menargetkan kuota BBM subisidi pada tahun 2014 sebesar 48 juta kiloliter (KL). "Saya sudah komunikasi sama mereka (ESDM) dan saya sudah ingatkan, terserah mau RFID boleh mau apapun boleh, yang penting targetnya tercapai. Cara itu nggak penting menurut saya, yang penting lakukan apa yang bisa dilakukan di lapangan," ujar Bambang.

Seperti yang diketahui dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM, belum ada hasil yang terlihat signifikan. Tiap tahun kuota BBM bersubsidi terus jebol dan menguras anggaran negara.

Bambang tidak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Namun untuk menghadapi tahun 2014, Kementerian ESDM harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kuota BBM subsidi. "Kita nggak mau terlalu rumit lah. Terserah mau cari kebijakan seperti apa. Mau konversi boleh, mau pembatasan boleh, pokoknya ujungnya saja kita lihat," sebutnya.

Komitmen dari Kementerian ESDM juga telah disampaikan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Tahun depan seperti yang sudah disampaikan ketua banggar bahwa kita harus jaga kuota di 48 juta KL, makanya harus ada subsidi tertutup. Artinya konsumsi dari pengendalian subsidi, kita juga harus pahami konsen dari pihak luar untuk subsidi kita. Kita minta KESDM untuk mengelurkan kebijakannya. Intinya kita meminta kuota 48 itu tidak jebol," paparnya.