Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi kurang dari 6% pada tahun ini, dan menghadapi tahun politik 2014 yang juga menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi wajah perekonomian Indonesia, serta tantangan global yang cukup signifikan, negeri ini menghadapi dinamika pembangunan yang cukup pelik.

Selain itu, globalisasi ternyata bermuka dua.  Globalisasi melahirkan the winners dan juga the losers.  Ironisnya,  the winners pada umumnya adalah para pengusaha asing yang bermodal kuat atau mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa. Sedangkan hampir semua yang termasuk the losers adalah para pengusaha mikro, kecil dan menengah  serta para petani kita yang termasuk kelompok ekonomi rakyat yang harus dilindungi dan diberdayakan.

Repotnya lagi, efek globalisasi juga mendorong masyarakat ke arah gaya hidup konsumtif yang semakin menjauh dari harapan kita untuk menjadi bangsa yang unggul.  Globalisasi juga dijadikan pintu masuk bagi para pelaku bisnis negara adidaya seperti Amerika Serikat untuk menekan negara berkembang dengan kekayaan alam melimpah seperti Indonesia,  agar negara secara terpaksa atau bersedia  “menggadaikan aset” masa depan milik bangsanya.

Setelah melihat peluang dan tantangan globalisasi, lalu apa yang sekarang harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat mengarahkan strategi pembangunan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tentu perlu melihat ke depan, kemana sebenarnya tujuan kita bersama sebagai bangsa yang merdeka.  Apabila kita mengacu pada UUD 1945, sudah jelas terbaca bahwa para pendiri negara kita ingin membangun Indonesia menjadi negara yang sejahtera (welfare state), yaitu negara yang menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya.  Negara dimana setiap warganya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Negara di mana kekayaan alamnya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dimana fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara (pasal 33).

Agar supaya cita-cita bangsa tersebut tidak menjadi ayat-ayat suci  peninggalan sejarah yang tidak boleh dijamah, dan hanya menghiasi berbagai dokumen negara, pengertian standar hidup minimum atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut perlu dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran yang kongkret, terukur dan dapat terjangkau.  Misalnya, sejauhmana layanan gratis di bidang kesehatan dan pendidikan akan diberikan kepada setiap warga negara hingga ke pelosok Indonesia. Demikian pula, pelaksanaan pemberian santunan kesejahteraan akan diberikan kepada fakir miskin dan para pengangguran.

Dari gambaran tersebut, seharusnya kinerja pemerintah tidak hanya diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga, ini yang lebih penting karena merupakan indikator sejauhmana tujuan bangsa telah tercapai, diukur dengan angka kesejahteraan sosial yang dinikmati oleh setiap warganya.

Bagaimanapun, strategi pertumbuhan ekonomi dan strategi pembangunan lainnya harus dilihat sebagai cara untuk mencapai dan melampaui tingkat kesejahteraan sosial minimum tersebut.  Karena itu, nilai tambah suatu strategi pembangunan ditentukan oleh sejauhmana pengelola negara berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah semakin dekat atau semakin jauh dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Coba kita renungkan bersama.