Indonesia Masih Terkendala Infrastruktur dan Perizinan - Negara Tujuan Investasi di ASEAN

NERACA

Jakarta - Kabar kurang mengenakkan tersiar untuk Indonesia. Pasalnya, menurut survey terbaru ASEAN Business Advisory Council (ABAC), Indonesia berperingkat ketiga negara tujuan investasi di kawasan Asia Tenggara dengan perolehan 41% responden, di bawah Singapura (45%) dan Malaysia (42%). Dengan negara berpenduduk terbanyak dan memiliki sumberdaya alam (SDA) melimpah, sepertinya peringkat tersebut tak pantas disematkan Indonesia. Sejatinya, justru Indonesia harus berada di peringkat teratas sebagai negara tujuan utama investasi.

Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, mengatakan wajar saja Indonesia kalah bersaing dengan Singapura maupun Malaysia. Hal ini jelas terlihat dari masalah infrastruktur yang tak kunjung usai sehingga belum bisa menjawab keinginan investor. Sementara ketersediaan infrastruktur di Singapura dan Malaysia sudah sangat siap. Dengan demikian banyak investor yang mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia dan beralih ke negara lain.

“Secara kuantitas infrastruktur nasional masih sangat kurang. Selain itu, kualitasnya juga buruk sehingga investor tidak tertarik untuk investasi di Indonesia,” tegas Riza kepada Neraca, Minggu (15/12) pekan lalu. Selain masalah infrastruktur, lanjut dia, masalah lain yang mengganjal dalam kelancaran investasi di Indonesia adalah perizinan, di mana banyak sekali pengusaha yang mengeluh mengurus izin usaha teramat sulit, terutama di daerah.

Hal tersebut terjadi karena adanya sistem otonomi daerah, yang menambah daftar betapa susahnya berinvestasi di Indonesia. Yang lebih parahnya lagi, kata Riza, Indonesia hanya dijadikan pangsa pasar produk impor lantaran berpenduduk terbesar. “Indonesia punya pangsa pasar yang besar, sehingga menarik sebagai negara pasar saja untuk produk-produk asing,” ujarnya.

Dengan adanya survey tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi Pemerintah untuk bisa membangun fundamental ekonomi nasional secara mandiri. Dalam artian, Pemerintah bisa saja melibatkan investor asing namun haru selektif. “Ada sisi positifnya juga karena memang beberapa sektor strategis yang harus bisa dikelola sendiri, dan tidak diserahkan kepada investor asing. Makanya, Pemerintah harus membuat pemetaan (roadmap) terkait dengan pengelolaan dan industrialisasi untuk membangun penguatan ekonomi nasional,” tandas dia.

Meski begitu, untuk masalah perizinan, Riza mengaku bahwa Pemerintah saat ini sudah mulai menerapkan sistem terintegrasi. “Ada kemudahan-kemudahan dan percepatan dalam pengurusan surat perizinan. Tujuannya mengharmonisasi kebijakan antara pusat dengan daerah,” terang Riza.

Sebagaimana diketahui, survey ABAC tentang Daya Saing ASEAN melacak sentimen bisnis terhadap daya tarik ASEAN untuk perdagangan dan investasi selama jangka tiga tahun dan persepsi mereka tentang upaya ASEAN untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada 2015 mendatang.

Survey ini dilakukan di seluruh negara ASEAN antara Mei dan Agustus 2013. Para responden termasuk perusahaan yang berpartisipasi dalam survei dua gelombang sebelumnya, nominator lalu dari ABAC, serta perusahaan yang telah diidentifikasi oleh para anggota dewan ABAC dan Sekretariat, organisasi bisnis nasional dan asisten peneliti lokal.

Dalam survei itu, pengusaha mengatakan potensi ASEAN sebagai pasar baru atau berkembang untuk investasi masa depan adalah penarik utama di kawasan ini bagi para investor. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa 52% responden mengatakan mereka akan berinvestasi atau memperluas investasi di wilayah ini untuk memasok kebutuhan pelanggan utama, sementara 31% mengatakan mereka akan melakukannya karena akses fasilitas produksi murah. [agus/ardi]

Related posts